Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak digunakan untuk membayar subsidi energi yang naik hingga tiga kali lipat. Lantaran pajak, kenaikan harga energi yang sangat tinggi itu tidak dibebankan kepada masyarakat.
Pernyataan Menkeu itu merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan Chairul Tanjung, CEO CT Corp yang salah satunya terkait masalah pajak akhir-akhir ini dalam acara Indonesia Economic Outlook 2023, di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Masalah tersebut merujuk pada penganiayaan seorang anak penjabat pajak, Mario Dandy Satriyo (20) terhadap Cristalino David Ozora (17). Kasus ini mencuat ke publik pada 22 Februari 2023.
Ayah Mario adalah Rafael Trisambodo yang notabene kepala bagian umum di Direktorat Jenderal Pajak. Belakangan Rafael diketahui memiliki aset gendut Rp56 miliar, jauh di atas Dirjen Pajak Rp14,4 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara alias LHKPN 2021.
Kasus tersebut memunculkan gerakan setop bayar pajak terutama melalui media sosial.
Menkeu mengatakan, tahun 2022 bukan tahun yang mudah. Harga-harga energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, hingga makanan melonjak sangat ekstrem. APBN menurutnya, bekerja keras luar biasa untuk melindungi rakyat dan ekonomi.
“Penerimaan negara termasuk pajak yang tumbuh tinggi diatas 48% (hingga Januari 2023) -digunakan untuk membayar subsidi energi yang naik sangat tajam -3 kali lipat -mencapai Rp 505 Triliun dan Bantuan sosial mencapai Rp417 Triliun, dan terus membangun infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram bercentang biru @smindrawati, Selasa (28/2/2023).
View this post on Instagram
Pernyataan Sri Mulyani itu seakan menjadi ancaman, jika masyarakat tidak membayar pajak, maka harga BBM dapat melonjak hingga tiga kali lipat. Sebab, penerimaan negara termasuk pajak dinilainya berhasil menyerap risiko kenaikan harga-harga energi itu.
Ancaman Menkeu itu mungkin tak berlebihan mengingat banyak pihak yang cemas dengan kampanye setop bayar pajak gara-gara kasus Mario ‘Rubicon’ itu, mulai dari Wapres Ma’ruf Amin hingga para anggota DPR.
Tak tanggung-tanggung, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil bahkan mendadak jadi perhatian publik lantaran dirinya mengungkit seruan beberapa tahun silam agar masyarakat tidak membayar pajak jika masih banyak kasus korupsi.
Seruan boikot bayar pajak kala itu dilakukan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kepercayaan publik akan institusi pajak tengah berada di titik yang sangat parah imbas kasus korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak, Gayus Tambunan.
Said Aqil mengungkit kasus lama itu usai dirinya menjenguk Cristalino David Ozora yang dianiaya oleh Mario Dandy Satrio, Anak mantan pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.
“Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan,” ucap Said Aqil seperti dikutip salah satu stasiun televisi swasta nasional, Jumat (3/3/2023).
Tinggalkan Komentar