Sabtu, 25 Juni 2022
25 Dzul Qa'dah 1443

Gara-gara Mahalnya Minyak Goreng, Pamor Jokowi Meredup Cepat

Senin, 16 Mei 2022 - 11:41 WIB
Gara-gara Mahalnya Minyak Goreng, Citra Jokowi Rusak Cepat
Presiden Jokowi blusukan ke pasar cek persediaan dan harga minyak goreng.

Tahun ini, meski pandemi COVID-19 sudah terkontrol, bukan berarti pagebluk ekonomi berakhir. Justru masalah semakin berat, dimulai soal minyak goreng (migor).

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, mahalnya harga barang menjadi masalah terberat yang harus dihadapi rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, tim ekonomi Jokowi perlu kerja cepat untuk menurunkan harga barang, terutama bahan pokok. Hal itu agar bisa memperbaiki tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang terus merosot sepanjang 2022.

Bhima mengatakan, saat ini, masalah terberat yang dihadapi masyarakat adalah mahalnya harga bahan pokok dan energi. Mulai minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, kenaikan harga tidak sejalan dengan ketersedian lapangan kerja.

Baca juga
Kemendag Gandeng TNI AU Penuhi Stok Minyak Goreng di Papua

“Yang paling terkena dampak di masyarakat yang mepet garis kemiskinan penghasilan Rp 1-2 juta (per bulan),” kata Bhima dalam sebuah diskusi, Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Bhima menyebut, pemerintah memang bisa menjaga stabilnya harga beras. Namun, ternyata hal itu tak mampu menopang perekonomian rakyat.

“Beras stabil, tapi kena ke masyarakat soal naiknya PPN, minyak goreng,” ujar Bhima.

Ia mengatakan, tingkat kepuasan Presiden sebenarnya bisa terjaga bila kenaikan harga bahan pokok ditopang dengan kenaikan pendapatan.

“Dampak inflasi bukan kepada trust ke Presiden saja, tapi kelas menengah bawah ini terkait biaya cicilan suku bunga akan naik ikuti inflasi,” lanjut Bhima.

Ia pun pesimis, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang baru dikucurkan pemerintah, akan efektif membantu masyarakat.

Baca juga
Eks Menteri BUMN Bandingkan Putrajaya dengan IKN Nusantara

“Kalau harga bahan pokok nggak segera diselesaikan, maka nggak selesaikan masalah. Karena BLT nggak menjawab masalah, nggak mungkin semua ter-cover BLT migor. Kalau diberikan ke PKL maka nggak mungkin cover jutaan PKL di sektor makanan dan minuman,” tegas Bhima.

Selain itu, ia mengkritisi, gonta ganti kebijakan minyak goreng sampai akhirnya pemerintah melarang ekspor CPO. Sebab, Bhima mengamati, kebijakan tersebut malah tak kunjung memperbaiki harga minyak goreng.

“Minyak goreng itu pasca-pelarangan CPO harga nggak mengalami penurunan dari Rp 23.000 rata-rata sekarang Rp 24.500. Justru naik secara rata-rata di migor kemasan,” ujarnya.

Baca juga
Pembangunan Tol IKN Nusantara Bersamaan dengan Istana Negara

Bhima pun meyakini, pengawasan minyak goreng curah terbilang sulit bila pemerintah menggelontorkan subsidi saja. Sementaram petani sawit dibiarkan mengalami kesusahan akibat pelarangan ekspor CPO.

“Kebijakan populis (pelarangan ekspor), tapi nggak ngaruh sama sekali. Justru petani sawit swadaya harga jual sawit turun tapi ketika mau beli minyak goreng barangnya naik,” ucap Bhima. [ikh]

 

Tinggalkan Komentar