Kamis, 02 Februari 2023
11 Rajab 1444

Gara-gara Banggar Wacanakan Penghapusan Listrik 450 VA, Rusaklah Citra DPR

Kamis, 27 Okt 2022 - 22:20 WIB
Rencana penghapusan listrik kelas 450 VA. (Foto:VOI).

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi perilaku Banggar DPR yang tidak pro rakyat kecil. Mewacanakan penghapusan listrik kelas 450 VA untuk masyarakat kelas bawah.

Peneliti Formappi, Taryono mengatakan, rencana Banggar DPR yang diutarakan Ketua Banggar DPR, Said Abudllah tentang penghapusan listrik untuk wong cilik yakni kelompok 450 VA, layak dipertanyakan.

“Sekalipun hal sersebut masih berupa wacana, tetapi DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Lebih membela PLN. DPR seolah menjadi marketing PLN ketimbang berjuang untuk kesejahteraan rakyat,” kata Taryono dalam Diskusi Formappi vertajuk Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela di Jakarta, Kamis (27/10/2022)..

Dirinya juga mempertanyakan wacana konversi energi dari kompor gas 3 kg ke kompor listrik (induksi) yang justru menguntungkan PLN. Meski akhirnya tak jadi, rencana itu layak menjadi catatan penting terkait kinerja DPR. “DPR juga sama sekali tidak bersuara. Padahal kebijakan kompor gas 3 kg ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang seharusnya dibela oleh DPR,” tegasnya.

Baca juga
Foto: Aksi Demonstrasi Tuntut Sahkan RUU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual di depan Gedung DPR

Selain itu, kata dia, Formappi menemukan sebanyak 79 kali rapat pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan 10 dari 11 Komisi, tidak melibatkan partisipasi publik

“Sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, padahal sejatinya justru masyarakat lah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut,” kata Taryono.

Taryono mengatakan, setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah, seharusnya dibahas DPR secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik. Bisa melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sebelum diputuskan DPR

“Tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR sering kali menuai penolakan dari masyarakat, melalui demonstrasi di berbagai daerah,” jelasnya.

Baca juga
Demo DPR, Mahasiswa: Kami Menolak RKUHP

Alhasil, Formappi menyebut kinerja DPR belum optimal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebut saja kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR seolah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang merasakan dampak beratnya.

Sekedar mengingatkan, Ketua Banggar DPR Said Abdullah sempat menyampaikan rencana penghapusan kelas listrik 450 VA, dikerek naik menjadi 900 VA. Sedangkan kelas 900 VA naik menjadi 1.200 VA.

“Salah satu kebijakan yang kita ambil, adalah menaikkan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA,” ujar Said.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Alasan Said, kondisi PT PLN (Persero) mengalami kelebihan pasokan alias oversupply listrik. Tahun ini, surplus setrum yang harus ditanggung PLN mencapai 6 gigawatt (GW). Diramalkan bertambah menjadi 7,4 GW pada 2023, naik lagi menjadi 41 GW di 2030.

Baca juga
DPR Minta Kades Tidak Dijadikan Alat Politik

“Kalau nanti EBT masuk, maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay. maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun,” jelas dia.

Tinggalkan Komentar