Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Gerak Cepat PPP Kubu Mardiono, Mau Dibawa ke Mana Partai Ka’bah?

Senin, 12 Sep 2022 - 00:25 WIB
Kampanye PPP. (Foto: Istmewa)
Kampanye PPP. (Foto: Istmewa)

Perseteruan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru menyusul disahkannya Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025 oleh Kemenkumham RI pada Jumat (9/9/2022).

Kubu Mukernas PPP Serang, Banten yang memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP, mengapresiasi pelayanan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan baru PPP di bawah komando M Mardiono. Kemenkumham dinilai telah cepat merespons permohonan yang diajukan kubu Mardiono sejak Selasa lalu (6/9/2022).

Kubu Suharso sendiri sebelumnya telah berencana menyurati Kemenkumham terkait Mukernas di Serang pada Minggu (4/9/2022). Syaifullah Tamliha, seorang petinggi PPP dari kubu Suharso menganggap Mukernas di Serang yang dihadiri 30 dari total 34 DPW PPP itu tak memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kata Tamliha, Suharso pun sudah menyiapkan surat klarifikasi kepada Menkumham terhadap kegiatan rapat pengurus harian dan Mukernas yang dilaksanakan kubu Mardiono yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dalam aturan AD/ART PPP. Tamliha mencontohkan tidak adanya tandatangan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP yang sah sesuai SK Menkumham.

Protes dan rencana langkah dari Kubu Suharso itu disampaikan Tamliha pada Kamis (8/9/2022). Namun di luar perkiraan, sehari setelah itu, yakni pada Jumat (9/9/2022), terbit Keputusan Menkumham RI. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly, mengesahkan M Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP masa bakti 2022 – 2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.

Dengan mengantongi Surat Keputusan Kemenkumkam, gerak cepat kembali ditempuh kubu Mukernas Serang. Mardiono kembali mengambil langkah strategis. Dia berpesan kepada seluruh kader PPP di Tanah Air untuk merapatkan barisan bersama-sama bergandeng tangan menghadapi kerja-kerja politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga
IHSG Uji Level Support 6.650, Tiga Saham Disuguhkan untuk Perdagangan Sesi Kedua

Kepada seluruh kader partai berlambang Ka’bah itu, Mardiono meminta jajaran kepengurusan bersatu padu, bergandeng tangan, dan satu garis komando. “Siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid,” kata Mardiono menegaskan, Jumat (9/9/2022).

Tak hanya itu permintaan Mardiono. Lebih dari itu, ia pun meminta Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kabinet Indonesia Maju.

Kembali kisruhnya internal PPP mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Pengamat politik senior Prof Siti Zuhro menyinggung ketika menyongsong Pemilu 2019 di internal PPP didera masalah, sehingga hasil Pileg suara PPP merosot menjadi partai buncit di DPR. “Kita prihatin dengan apa terjadi pada PPP,” ujar Siti Zuhro kepada Inilah.com, Jumat (9/9/2022).

Anjloknya suara PPP tersebut tentunya menjadi pelajaran berharga bagi partai Ka’bah agar tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan besar (blunder) menjelang pemilu. Mengapa? Sebab, kata Siti Zuhro, konflik internal antar-elite PPP atau keterbelahan kepengurusannya akan menjadi faktor utama munculnya ketidakpercayaan publik (public distrust). Dampaknya, PPP akan kehilangan dukungan.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini juga menyoroti manajemen konflik partai di PPP yang kurang efektif. Kompetisi di internal partai kurang dikelola dengan baik, sehingga memunculkan mosi tdk percaya kepada pimpinan yang dinilai kurang akomodatif dan kurang mewakili aspirasi partai.

Baca juga
Polri Tak Bisa Kabulkan Permintaan Adam Deni untuk Keluar

Dalam pandangan Siti Zuhro, kebersamaan di internal PPP terasa kurang. Fungsi pimpinan untuk menjaga soliditas partai belum maksimal. PPP rentan mengalami silang pendapat atau konflik yang salah satunya disebabkan oleh tiadanya figur atau tokoh pemersatu yang dihormati elite dan kader.

Hal ini menimbulkan rasa was-was yang mendalam tentang nasib PPP menyongsong Pemilu 2024. Kekhawatiran kemungkinan PPP akan terlempar keluar dari DPR dalam Pemilu 2024, telah membuat para elitenya berpikir untuk melakukan pergantian pimpinan dan mengganti Suharso sebagai Ketum PPP.

Tentunya, selain dampak kisruh PPP merugikan pamornya di mata publik, kemelut PPP ini akan digunakan kekuatan-kekuatan politik lainnya, baik partai baru yang ada di luar DPR maupun partai-partai yang ada di DPR untuk berebut suara PPP. “Swing voters akibat kisruh di internal PPP bisa jadi akan  menguntungkan partai-partai Islam,” kata Siti Zuhro.

Dampak kemelut PPP, kata Siti Zuhro, juga bisa membawa pengaruh buruk pada Koalisi Indonesia (KIB) yang telah dibangun Partai Golkar, PAN, dan PPP sebagai ’kendaraan perang’ untuk menghadapi pertarungan di Pilpres 2024.

Bila elite PPP yang memimpin saat ini Plt Ketum Mardiono memiliki perspektif yang sama dengan Suharso, menurut Siti Zuhro tak tertutup kemungkinan koalisi dengan KIB akan berlanjut. Tapi bila Plt Ketum PPP Mardiono menilai kembali keberadaannya di KIB tentang untung ruginya dan prospeknya bagi PPP, bisa jadi PPP tak berlanjut dalam KIB kalau ini dinilai peran PPP tak menggenapkan atau tidak mengganjilkan.

Baca juga
Prabowo Sebut Penentuan Capres 2024 di Last Minutes

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mencermati Plt Ketum Mardiono akan tetap memposisikan partainya di KIB. “Pak Mardiono itu kan orangnya Jokowi, orang Istana juga. PPP akan turut, manut kepada pemerintah,” kata Ujang Komarudin dalam perbincangan dengan Inilah.com, Minggu (11/9/2022).

Ujang Komarudin mengingatkan bahwa pengesahan Plt Ketum PPP Mardiono dilakukan oleh pemerintah melalui Menkumham. Artinya, itu mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. “Dan kita tahu juga bahwa KIB itu kan bentukan Istana, KIB itu dibentuk atas izin dan restu Jokowi,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Jadi, menurut Ujang Komarudin, ia melihat PPP tidak akan berani keluar dari KIB karena kalau keluar dari KIB maka bisa saja Plt Ketum PPP Mardiono bakal dikasuskan atau dipermasalahkan di kemudian hari.

Kini, untuk menghadapi arus kekuatan politik koalisi partai-partai lain di pertarungan Pilpres 2024, PPP dituntut harus tepat menentukan pilihan berlabuh agar tidak tenggelam. Lantas, setelah kembali mencuatnya perseteruan di internal dan kemudian disahkannya Plt Ketum PPP Mardiono maka akan dibawa ke mana PPP sebagai tempat perjuangan politik yang didirikan para ulama untuk menjadi wadah umat?

Tinggalkan Komentar