Selasa, 28 Juni 2022
28 Dzul Qa'dah 1443

Golkar dan Nasdem Dukung Reshuffle

Senin, 13 Jun 2022 - 18:57 WIB
118 - inilah.com
Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan siap bekerja sama dengan figur manapun yang masuk kabinet. Respons atas wacana reshuffle. Foto: Antara

Partai Golkar dan Nasdem tidak mempersoalkan adanya perombakan kabinet (reshuffle) yang wacananya kembali bergulir belakangan ini. Kedua parpol tersebut diketahui menempatkan kader terbaiknya dalam kabinet.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto memastikan Partai Beringin siap bekerja sama dengan figur manapun yang masuk kabinet. Tak terkecuali dengan PAN yang telah lama disebut-sebut bakal mendapat pos menteri.

“Dengan semua (Golkar) siap,” kata Airlangga yang juga merupakan Menko Perekonomian itu, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Sebelumnya Mensesneg Pratikno menyebut Presiden Jokowi bakal melakukan kocok ulang kabinet pada 15 Juni 2022. Namun Presiden Jokowi yang dikonfirmasi dalam sejumlah kesempatan menepis pernyataan Pratikno.

Baca juga
Hari Buruh, Airlangga: Kalau Ada yang Belum Terima THR Silakan Melapor

Airlangga tidak memberi penegasan ketika disinggung kesiapan Golkar kekurangan menteri apabila perombakan kabinet dilakukan. Golkar diketahui mendapat jatah empat menteri yakni Menko Marves, Menko Perekonomian, Menperin dan Menpora.

“Sebaiknya ditanyakan ke Bapak Presiden. Bukan domain kami,” ungkap Airlangga, yang mengaku tidak menerima informasi adanya reshuffle dalam waktu dekat.

Secara terpisah, Sekjen Nasdem, Johnny G Plate menegaskan, partainya menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi apabila melakukan reshuffle. Nasdem yang mendapat jatah tiga menteri menyadari adanya tantangan yang dihadapi pemerintahan sekarang ini, bukan hanya dalam skala domestik dan global, tetapi mencakup pangan, energi serta ekonomi.

Baca juga
Menko Airlangga Tampung Aspirasi Masyarakat soal Perpanjangan Pemerintahan Jokowi

“Sekali lagi, ini bukan normatif. Yang sebenarnya, sikap Nasdem dari awal membentuk kabinet, merombak kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif Presiden. Kami menghormati hak prerogratif Presiden seutuhnya,” tuturnya.

Tinggalkan Komentar