Jumat, 12 Agustus 2022
14 Muharram 1444

Gubernur dan Wagub DKI Tak Akan Hadiri Reuni 212 Apabila Jadi Digelar

Kamis, 02 Des 2021 - 01:36 WIB
Gubernur Wagub inilah.com

Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212, jika kegiatan itu jadi digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).

“Besok itu kan kita ada acara yang dari kementerian,” kata Wagub Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/12/2021) malam.

Terkait dengan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya tersebut, Riza menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya yang berwenang memberikan izin pelaksanaan tersebut.

“Sejauh ini, belum ada informasi izin diberikan. Kami tetap mengimbau kepada penyelenggara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga, kata Riza, sudah mempersiapkan keamanan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 tersebut.

Baca juga
Kader NasDem Minta Anies dan Ganjar "Di-NasDem-kan", Ini Kata Surya Paloh

“Polda sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta yang akan mengikuti Reuni 212,” kata dia.

Sebelumnya, kegiatan Reuni 212 kembali direncanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya setelah pihak Yayasan Az Zikra memutuskan untuk menolak acara Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan di Masjid Az Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat pada Kamis.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut.

Apalagi kata Harun, saat ini wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3.

Pihak kepolisian menegaskan akan memproses pidana massa yang nekat menggelar aksi Reuni 212 tanpa izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Baca juga
Alumni Harus jadi Jembatan Perubahan Bagi Generasi Baru

“Jika memaksakan juga maka kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa, dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai pasal 212 sampai 218,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Rabu.

Dia juga mengatakan bahwa tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggarnya, namun kekarantinaan juga.

“Di samping KUHP yang kita lakukan juga ada UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum,” ujarnya.

Zulpan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggungjawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin.

Baca juga
Seperti Jokowi dan Anies Baswedan

“Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemda DKI Jakarta,” tambah Zulpan.

 

Tinggalkan Komentar