Sabtu, 25 Juni 2022
25 Dzul Qa'dah 1443

Halal Bihalal Politik, Sebuah Keniscayaan?

Selasa, 17 Mei 2022 - 15:37 WIB
Halal Bihalal Politik
(foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

Moment halal bihalal seringkali tidak hanya menjadi ajang silaturahmi tetapi juga kepentingan lain seperti politik. Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui, sambil bermaaf-maafan saat halal bihalal, sekaligus juga merajut kepentingan politik.

Halal bihalal biasa dilakukan setelah Idul Fitri atau setelah menjalani masa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Halal bihalal menjadi pelengkap karena kita bisa bermaaf-maafan untuk menghapus kesalahan kita setelah Idul Fitri. Hal ini mengingat Idul Fitri berasal dari ‘id’ yang berarti ‘kembali’ dan ‘fithr’ berarti ‘agama yang benar’ atau ‘kesucian’ atau ‘asal kejadian’. Sederhananya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian.

Dengan demikian, setiap yang berhalal bihalal harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan; dan dari kesadarannya itu, ia bersedia untuk memberi dan menerima maaf. Halal bihalal seperti sebuah moment untuk mengingatkan, manusia kembali fitri setelah menjalani ibadah selama Ramadan sekaligus menjaga hubungan antarsesama.

Namun, seringkali bermaaf-maafan saat halal bihalal bergeser esensinya. Tidak hanya ajang bermaaf-maafan tetapi juga menjadi ajang pamer, gagah-gagahan hingga penuh nuansa kepentingan. Seperti halal bihalal yang dilakukan para pebisnis dan politisi.

Baca juga
Terungkap Yusuf Mansur Marah sampai Gebrak Meja Ternyata Video Lama

Soal halal bihalal politik sebenarnya bisa dimaklumi. Hal ini mengingat sejarah halal bihalal sebagai hasil kearifan lokal tak bisa lepas dari unsur politik. Meski tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menciptakan istilah halal bihalal, namun sejarah dimulainya tradisi halal bihalal secara nasional dapat dilacak sejak 1948 ketika Kiai Abdul Wahab mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membuat acara silaturahmi para tokoh politik dengan istilah halal bihalal.

Jadi tak heran jika istilah halal bihalal tak bisa lepas dari unsur politik. Apalagi jika momentum halal bihalal ini berdekatan dengan kontestasi pemilu. Dalam beberapa kali pemilu, lahir koalisi atau pendekatan politik lewat acara halal bihalal. Termasuk juga rujuk politik.

Di masa halal bihalal tahun ini pun terlihat beberapa tokoh melakukan kunjungan politik ke berbagai tokoh lainnya atau ke daerah. Seperti yang dilakukan Prabowo Subianto yang bertemu dengan sejumlah tokoh selama masa libur Lebaran ini di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.

Baca juga
Kaesang Bukan Pengusaha Tajir, Tapi Beli Saham Hampir Rp100 Miliar

Mulai dari bertemu Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, pimpinan Ponpes Walisongo Kiai Kholil As’ad; pimpinan Ponpes Al-Qodiri Kiai Ahmad Muzaki Syaha; berkunjung ke Ponpes Al-Anwar Rembang yang disambut langsung pimpinan ponpes, KH Muhammad Najih Maimoen, KH Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, hingga Sri Sultan Hamengkubowno X.

Meski ada bantahan memiliki motif politik menjelang Pilpres, namun rangkaian kunjungan ini tetap dimaknai publik sebagai ajang politik.

Yang tak kalah hebohnya adalah pertemuan Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketum PPP Suharso Monoarfa. Meski tanpa dibalut istilah halal bihalal, namun pertemuan seusai Lebaran ini sepakat membentuk koalisi gagasan menjelang Pemilu 2024. Golkar belakangan menyebut koalisi tersebut dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu.

Tak salah memang jika para tokoh ini merajut koalisi atau meningkatkan komunikasi politik mereka setelah Lebaran. Apalagi jika kemudian halal bihalal politik ini menghasilkan silaturahmi yang positif, memecahkan persoalan atau mencairkan kebekuan. Sekaligus mencerminkan sikap para tokoh politik yang akur, bersahabat dan jauh dari rasa permusuhan.

Baca juga
Saham-saham Teknologi Bakal Alami Seleksi Alam

Hal ini mengingat kata ‘halal’ sendiri bisa dimaknai berasal dari kata ‘halla’ atau ‘halala’, mempunyai arti yang berkisar pada ‘menyelesaikan kesulitan’, ‘mencairkan yang beku’, ‘melepaskan yang membelenggu’.

Melalui halal bihalal, diharapkan terjadi perubahan suasana dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik. Dari beku menjadi cair, dari sulit menjadi mudah, dan dari terikat menjadi terlepas.

Kita juga berharap dari ajang halal bihalal ini mempersatukan elite politik demi memperbaiki kondisi bangsa ini dengan berbagai permalasahannya yang kompleks. Semoga saja. [ikh]

Tinggalkan Komentar