Minggu, 02 Oktober 2022
06 Rabi'ul Awwal 1444

Harga BBM Naik atau Tunda Proyek Kurang Manfaat, Awas Salah Pilih!

Rabu, 17 Agu 2022 - 13:45 WIB
Harga Bbm Naik
(ist)

Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kemampuan fiskal negara yang makin sempit. Jika kebijakan ini dilakukan tentu saja sangat miris mengingat pemerintah malah lebih mementingkan proyek-proyek besar yang kurang manfaatnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penyesuaian harga BBM saat ini sedang dalam kajian. “Ini (penyesuaian harga) juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama, harga minyak mentah nggak turun-turun ya,” ujarnya, Senin (15/8/2022).

Pemerintah saat masih menghitung besaran kenaikan harganya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah masih menghitung ulang soal selisih harga yang terjadi saat ini. Beban subsidi yang harus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanggung sudah sangat berat, sehingga kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi untuk menutup kekurangan selisih harga.

“Angka-angkanya masih dihitung semua. Nanti kan Bapak Presiden akan minta laporan semua dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan semua. Pak Menko Perekonomian juga sedang menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat,” tambahnya.

Pemerintah, katanya, berusaha agar kenaikan harga BBM nanti tidak terlalu memberatkan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, nantinya pemerintah akan menggantinya dengan bantuan sosial atau Bansos.

Rencana kenaikan harga BBM ini santer terdengar dalam beberapa hari terakhir. Padahal Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara, 7 Juli lalu, mengatakan pemerintah masih bertahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite.

Namun Jumat (12/8/2022) lalu, Presiden Jokowi memberi sinyal pemerintah akan menaikkan harga BBM mengingat tingginya beban subsidi yang ditanggung APBN yang mencapai Rp502 triliun. “Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” kata Presiden Jokowi.

Baca juga
Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa PMII Jebol Blokade Kawat Berduri Arah Istana

Salah satu pemicu tingginya beban subsidi adalah kenaikan harga minyak dunia. Perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi harga pangan dan energi di dunia. Sebelum pandemi COVID-19, harga minyak dunia US$60 per barel. Sekarang harga minyak dunia menyentuh di kisaran US$100 per barel bahkan, sempat menyentuh US$120 per barel.

Tunggu Ketok Palu

Yang jelas, kenaikan harga BBM sepertinya hanya tinggal menunggu ketok palu. Warga pun menunggu dengan cemas mengingat kebijakan ini akan lebih mempersulit perekonomiannya. Hal ini mengingat multiplier efek dari kenaikan harga BBM akan meluas ke banyak sektor.

Saat ini inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) saja telah mendekati angka 5 persen yang membuat berbagai komoditas pangan naik, sehingga kenaikan harga BBM akan semakin membuat masyarakat terpuruk. Dengan posisi inflasi mendekati 5 persen tentu akan bertambah lagi kesulitan jika BBM subsidi naik. Apalagi banyak kalangan memprediksikan, inflasi hingga akhir tahun terus bergerak hingga 5 persen, atau melampau target APBN 2022 yang dipatok di kisaran 2 hingga 4 persen.

Kabinet saat ini begitu membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen. Jangan lupa, inflasi berarti harga barang melonjak dan tentunya memengaruhi daya beli. Otomatis, jumlah keluarga miskin bisa bertambah. Masyarakat yang 70 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan minuman akan semakin menderita.

Baca juga
Inflasi Tembus 9,1 Persen, Menkeu AS Tidak Percaya

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2022, sebanyak 26,16 juta orang. Turun 1,38 juta orang ketimbang Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Kenaikan harga barang (inflasi) pada Juli 2022, akan menambah jumlah warga duafa alias miskin diperkirakan mencapai 1 juta sampai 1,5 juta orang.

“Kalau inflasi naik drastis, konsekuensi akan dengan mudah datang. Sementara, di sisi lain, pemerintah kerap menyuarakan capaian ini dan itu dengan nyaring. Kalau jumlah keluarga miskin nambah, kan cerita capaian itu malah aneh,” kata Marwan Cik Asan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Pemerintah memang memiliki tantangan berat untuk mengendalikan inflasi. Namun tekad untuk menekan inflasi bakal amburadul jika harga BBM dinaikkan. Intinya kalau mau inflasi terkendali tahan dulu kenaikan harga BBM.

Jalan Terakhir?

Pemerintah harus memikirkan cara lain untuk menekan angka subsidi di APBN yang lebih cerdas. Hal ini mengingat masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan subsidi dari beban APBN. Menaikkan harga BBM hanyalah mengambil jalan pintas yang lebih mudah. Sebaiknya menaikkan harga BBM menjadi jalan terakhir mengingat yang paling terimbas dari kebijakan ini adalah rakyat kecil.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meredam kenaikan harga BBM ini. “Kalau pemerintah tidak melakukan realokasi anggaran yang signifikan dan memanfaatkan windfall penerimaan dari komoditas untuk menambah subsidi energi, maka kenaikan harga BBM bisa blunder ke masyarakat,” ungkap Bhima.

Baca juga
Pakar Minta Klarifikasi PLN Soal Kompor Listrik Lebih Murah daripada LPG

Saat ini, beberapa mega proyek masih terus berjalan. Sementara belanja kementerian atau lembaga belum terlihat melakukan efiensi atau pemangkasan secara signifikan. Selain itu masih ada beberapa pos anggaran seperti dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat digeser untuk menambah kuota subsidi BBM.

Banyak anggaran untuk proyek-proyek besar yang masih bisa ditunda bahkan dihentikan karena memang kurang manfaatnya. Misalnya proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan biaya membengkak yang akan dibebankan kepada APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.

Memang sulit membuat kebijakan di masa sulit. Jika harga BBM dinaikkan maka harga-harga akan naik dan pasti akan menambah beban rakyat. Sementara membiarkan harga BBM berarti menambah subsidi yang lebih banyak dinikmati orang-orang kaya. Sebuah dilema! Karena itu pula harus dilakukan secara hati-hati. Jika kebijakan yang dilakukan sembrono, APBN bisa menjadi korbannya, perekonomian bakal mengalami masalah, pada akhirnya rakyat pun bertambah sulit.

Tinggalkan Komentar