Minggu, 27 November 2022
03 Jumadil Awwal 1444

Setujui Harga BBM Subsidi Naik, Jokowi Dikelilingi Menteri Bermental ‘Kolonial’

Selasa, 30 Agu 2022 - 14:49 WIB
Harga BBM Subsidi Naik, Jokowi Dikelilingi Menteri Bermental 'Kolonial'
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Terkait ngototnya pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, Presiden Jokowi dikelilingi menteri berwatak ‘kolonial’. Pura-pura pro rakyat kecil padahal kebijakannya bikin sulit wong cilik.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Tiga tahun berturut-turut, upah buruh tak naik, kini harus minum ‘pil pahit’ yakni kenaikan harga BBM. Dampaknya, harga barang dan biaya hidup semakin berat. “Menkeu dan Menaker berwatak ‘kolonial’. Ketika keuangan negara seret maka rakyat diburu pajak tinggi, atau kenaikan harga. Itu namanya berwatak ‘kolonial’. Partai Buruh bersama serikat buruh, termasuk KSPI jelas menolak keras kenaikan harga BBM. Kebijakan kami adalah pro subsidi untuk rakyat kecil agar harga-harga tidak tinggi. Kami juga pro jaminan sosial, bukan bantuan sosial,” tandasnya.

Baca juga
Jangan Terbuai Rayuan IMF, DPR Minta Jokowi Belajar dari Krisis 1997

Kalau harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar jadi dinaikkan hingga 30 persen, kata Said Iqbal, maka biaya hidup buruh, petani dan nelayan bakal melonjak hingga 40 persen. “Apakah pemerintah menanggung biaya kontarakan buruh yang saat ini sudah naik Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan? Apakah negara menanggung biaya transportasi buruh? Itulah kalau para pejabat negara itu, enggak pernah merasakan bagaimana susahnya ngontrak, naik angkot atau antri di SPBU,” tuturnya.

Selain menyorot Menteri Keuangan Sri Mulyani, Said mengkritisi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebut upah buruh 2023 ditetapkan berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Artinya, tidak akan ada kenaikan upah pada tahun depan. Naga-naganya, nasib buruh bak pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga.

Baca juga
Wall Street Tiarap setelah Pejabat Fed Ramai Bicara Inflasi dan Suku Bunga

Untuk itu, lanjut Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), puluhan ribu buruh akan melaksanakan demo serentak di 34 provinsi. Khusus buruh Jabodetabek, bakal mengeruduk gedung DPR-RI. Sedangkan buruh di daerah melaksanakan aksi ekstra parlementernya di kantor gubernur masing-masing. “Ada 3 agenda besar yang kami perjuangkan. Pertama, tolak kenaikan harga BBM subsidi, tolak pengesahan Omnibus Law, naikkan upah buruh 10-13 persen pada 2023,” pungkasnya.

 

 

Tinggalkan Komentar