Harga Pupuk Naik Hingga 120 Persen, Petani Sawit Menjerit Minta DPR Turun Tangan

Harga Pupuk Naik Hingga 120 Persen, Petani Sawit Menjerit Minta DPR Turun Tangan - inilah.com

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung selaku mengeluhkan kenaikan harga pupuk hingga 120%. Alhasil, petani sawit tetap saja merugi kendati harga sawit naik.

“Saat ini, petani sawit diobok-obok semuanya oleh pelaku produsen pupuk. Yang terjadi saat ini kami merasa dianaktirikan, saya sebagai ketua Apkasindo sudah kehabisan kata-kata menahan amarah petani sawit yang tersebar di 144 kabupaten dan kota se-Indonesia,” kata Gulat dalam sebuah webinar, akhir pekan ini.

Ia mempertanyakan, kenaikan harga pupuk yang mengikuti kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Petani sawit  meminta pemerintah untuk segera  mencari tahu penyebab kenaikan harga pupuk dan meminta  pabrik pupuk pelat merah jangan ikut-ikutan menaikkan harga harus menjadi control, bukan sebaliknya.

Gulat mengatakan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terancam gagal karena anggaran biaya PSR sudah berantakan akibat kenaikan harga pupuk. Sebagai contoh  pupuk urea sudah dipatok Rp4.500/kg sebelum adanya kenaikan. Namun sekarang sudah mencapai di atas Rp6.000/kg.

Baca juga  Foto; Harga Minyak Goreng Curah Mengalami Kenaikan hingga 0.92 Persen Menjadi Rp.16.400 per Kg

“Selama ini,  petani sawit sangat tertekan dengan aturan Kawasan Hutan. Sekarang justru tambah lagi persoalan harga pupuk KLB (kejadian luar biasa), di saat yang bersamaan kementerian terkait (BUMN, Kementan), semua terkesan tiarap,” ungkapnya.

Dikatakan, harga pupuk dipengaruhi tiga faktor utama yakni nilai tukar rupiah terhadap dollar, transportasi dan bahan dasar pupuk tersebut. Dan menurut pengamatan kami, ketiga faktor tersebut dalam keadaan normal, kecuali bahan baku yang sedikit naik, namun hal ini idealnya tidak mengakibatkan naik signifikannya harga pupuk.  “Kami berharap Komisi IV DPR bisa segera memanggil kementerian terkait untuk mengevaluasinya, ini sudah KLB,” ujar dia.

Harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) petani sewaktu harga pupuk masih normal Rp 794 per kg. Namun, HPP sekarang Rp1.350 per kg karena 58 persen pengeluaran untuk biaya pupuk. Alhasil, pendapatan petani sekarang hanya Rp815.000/ha/bulan dari sebelumnya Rp1,1 juta/ha/bulan. “Harga sawit Rp3.000 per kg, tapi kami turun pendapatan, bisa bangkrut,” pungkasnya.

Baca juga  Naik Mobil Listrik di Kendari Sudah Oke? Begini Jawaban Walikota

Gunawan, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), menjelaskan, pupuk merupakan salah satu sarana produksi, sangat strategis bagi pertanian. Tidak saja mempengaruhi capaian produksi, namun berdampak sosial sangat luas. Karena menjangkau 17 juta petani di 6.063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi. Hal ini diungkapkan Gunawan dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta”, Jumat (29/10/2021).

Dikatakan Gunawan, tata kelola pupuk kini menjadi perhatian seluruh pihak  terkait. Di era 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 – 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat  mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun.

Baca juga  Ponsel dan Laptop Kena Pajak, Analis PKR: Wong Cilik Diobok-obok, Konglomerat Dielus-elus

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Muhammad Hatta menjelaskan lima potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi yaitu perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan Produktivitas tanaman menurun. “Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya,” kata Hatta.

Hatta menegaskan, Kementan melibatkan multi pihak dalam pengaturan tata kelola pupuk bersubsidi. Artinya, tidak bekerja sendiri dalam mengurus pupuk bersubsidi. Seperti di tingkat perencanaan dijalankan Kementan, penyaluran PIHC, verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah.

Di perkebunan sawit, petani meminta pemerintah untuk melindungi tata kelola pupuk non subsidi. Pasalnya, harga pupuk melonjak tinggi dalam delapan bulan terakhir. Harga pupuk baik tunggal dan majemuk naik antara 70%-120%.

Tinggalkan Komentar