Sabtu, 28 Mei 2022
27 Syawal 1443

Hikmahanto: Akhirnya Indonesia Terapkan Polugri Bebas Aktif Terkait Konflik Rusia-Ukraina

Hikmahanto Polugri
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana (ist)

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia dalam menanggapi desakan negara-negara barat yang menolak kehadiran Rusia di KTT G20 di Bali.

“Setelah dua kali Indonesia berpihak ke AS dan Ukraina dalam mendukung dua Resolusi Majelis Umum PBB terkait operasi khusus militer Rusia, akhirnya Indonesia menunjukkan ketidak-berpihakannya dengan merelevankan polugri (politik luar negeri) bebas aktif,” kata Hikmahanto.

Ia menyebut, secara implisit lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia menolak pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menginginkan Rusia untuk tidak hadir di pertemuan puncak G20 di Bali, November nanti. Sikap Indonesia yang tak mau didikte barat, menurut Hikmahanto, juga sudah sangat tepat dan sudah sesuai prosedur terhadap keanggotaan KTT G20.

Baca juga
Airlangga: Peningkatan Kolaborasi dengan World Bank untuk Pemulihan Global

“Indonesia berkeras semua anggota G20, termasuk Rusia, diundang dalam KTT bulan November di Bali. Posisi Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS,” ujarnya.

“Dalam konteks demikian, Indonesia pun menyiratkan tidak akan mempertimbangkan usulan Presiden AS yang meminta perwakilan Ukraina untuk hadir jika Rusia akan hadir. Ini karena tidak ada dalam prosedur dan aturan G20,” sambung Hikmahanto.

Menurut dia, tantangan Indonesia ke depan di G20 nanti bagaimana memastikan semua kepala negara hadir di Bali. Hikmahanto menyebut, sangat perlu Indonesia memastikan tak ada aksi boikot dalam membahas program di tengah forum.

Baca juga
Kronologi Anggota TNI Dibegal: Motor Pelaku Ditendang, 7 Orang Langsung Kabur

“Bahkan Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT,” imbuhnya.

Untuk ini, lanjut Hikmahanto, Indonesia perlu mengupayakan perdamaian dan terjadinya gencatan senjata di Ukraina. Kemlu juga harus cepat bergerak dan memunculkan inisiatif guna terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang.

“Ini dilakukan juga demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali,” pungkas Hikmahanto.

Tinggalkan Komentar