Ibas Yudhoyono: Kereta Api Cepat China Jangan Terjadi Penyalahgunaan Investasi

Ibas Yudhoyono: Kereta Api Cepat China Jangan Terjadi Penyalahgunaan Investasi - inilah.com
Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Ibas Yudhoyono. instagram.com/@ibasyudhoyono

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diaudit agar tidak terjadi penyalahgunaan investasi. Ibas juga mengingatkan pembiayaan proyek kereta itu tidak memberatkan APBN.

“Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi,” kata Ibas melalui keterangan tertulis kepada Inilah.com, Sabtu (16/10/2021).

Menurut putra bungsu Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu, fiskal negara tidak bisa terus menerus dikeruk untuk penyertaan modal negara ke proyek pemerintah. 

“Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam,” ujarnya.

Ibas juga mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan sejumlah infrastruktur, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kerja sama dengan China.

“Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana,” kata Ibas.

Suami dari Aliya Rajasa itu juga mengingatkan pemerintah agar mempunyai perhitungan yang cermat dalam mebangun sebuah proyek infrastuktur agar tidak membenani uang rakyat.

Baca juga  KPK Benarkan OTT di Musi Banyuasin

“Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan,” tandas Ibas.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021, Jokowi mengizinkan uang rakyat digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Enam tahun sebelumnya atau pada tahun 2015 Jokowi pernah berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk membangun proyek ini.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini pada mulanya akan digarap oleh Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Bahkan Jepang telah menggelontorkan modal awal sebesar US$3,5 juta sejak tahun 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Hitungan Jepang, nilai investasi kereta cepat mencapai US$6,2 miliar. 75 persen pembangunannya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Namun pada tahun 2015, China menyalip Jepang dengan turut melakukan studi kelayakan. Studi ini dilakukan setelah mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

Baca juga  Varian Omicron Sudah di Malaysia, Dibawa Pelajar dari Afrika Selatan

China menawarkan nilai investasi yang lebih murah dari Jepang sebesar US$5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan Indonesia, yang berasal dari konsorsium BUMN.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun serta bunga 2 persen per tahun.

Bahkan China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pada 21 Januari 2016, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut.

Penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero). 

Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Gabungan dua korsorsium ini diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

Sebagai pimpinan konsorsium yang akan menggantikan PT Wijaya Karya, PT KAI diwajibkan menyetor modal awal terlebih dahulu senilai Rp 4,3 triliun. Setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu harus ditambah lagi dengan estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya sebesar Rp4,1 triliun. 

Baca juga  Pramono: Pemilu 21 Februari 2024 Pilihan Tepat

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan ke anggota dewan, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi itu turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Kawarang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegalluar yang berada tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung. 

Total panjang jalur yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 140,9 km. Di setiap stasiun, direncaakan akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) yang disebut untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini ditunjuk memimpin proyek ini. Pada akhir tahun 2022, Presiden China Xi Jinping dan Jokowi juga dijadwalkan akan menjajal kereta ini dari Jakarta ke Bandung

Tinggalkan Komentar