Kamis, 07 Juli 2022
08 Dzul Hijjah 1443

Ikuti Perintah Jokowi Soal Ekonomi Hijau, BUMN Ini Bangun Green Housing

Selasa, 23 Nov 2021 - 19:01 WIB
Perumahan3 - inilah.com
perumahan

Menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ekonomi hijau, PT Bank Tabungan Negara (Persero/BTN) Tbk, dan PT PLN (Persero) mendorong perumahan ramah lingkungan alias green housing.

Sinergi dari kedua BUMN itu dalam merealisasikan green housing melalui penyediaan kompor induksi (listrik) bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN. Serta bagi-bagi bibit pohon pada perumahan yang dibiayai oleh perseroan.

“Kami mendorong setiap pengembang agar dalam pembangunan perumahannya memperhatikan aspek lingkungan, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan bantuan satu bibit pohon untuk satu rumah, agar lingkungan perumahan bisa hijau,” ujar Direktur Wholesale Risk and Asset Management Bank BTN, Elisabeth Novie Riswanti dalam Akad Kredit Massal KPR BP2BT dan Akad Drive Thru di Perumahan Bellpark 2, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/11/2021).

Dikutip dari Antara, Selasa (23/11/2021), Novie mengungkapkan, Bank BTN akan terus mendorong pembiayaan rumah berbasis ramah lingkungan dengan menggandeng berbagai pihak seperti PLN untuk kompor induksi. Hal ini untuk mendorong target dari pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan satu juta rumah dan satu juta kompor induksi yang merupakan pengalihan dari LPG agar bisa tercapai.

Baca juga
Menteri BUMN: Investasi Bakauheni Harbour City Capai Rp1 Triliun

“Kami juga mendorong implementasi go green, sehingga dalam acara Akad Kredit Massal ini melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 unit. Nantinya Bank BTN berencana akan mensyaratkan atau meminta pengembang untuk mewajibkan menamam pohon di setiap unit rumahnya. Target kami bisa menanam 45.000 pohon dalam rangkian acara HUT KPR ke-45,” jelasnya.

Menurut Novie, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu pilihan untuk akad KPR massal kali ini karena potensi daerahnya masih sangat besar. Apalagi Presiden Joko Widodo telah meresmikan sirkuit Mandalika yang akan memicu juga pertumbuhan ekonomi di NTB, khususnya Lombok.

Keberadaan sirkuit Mandalika, lanjut dia, tidak hanya kebanggaan bagi masyarakat Lombok atau NTB saja, namun juga bangsa Indonesia. “Kita berharap adanya sirkuit kebanggan ini memberikan dampak ekonomi yang akan mendorong ekonomi bergerak termasuk sektor perumahan,” tegasnya.

Baca juga
Gunakan PLTS Atap, Kawasan Industri Suryacipta Konsisten Jalankan ESG

Novie menegaskan, dalam mendukung pengembangan Mandalika, Bank BTN akan bekerjasama dengan para pengembang untuk membangun perumahan dan hotel. “Terkait pertumbuhan ekonomi, BTN harus memiliki peran di NTB, kalau ekonominya bergerak pasti sektor perumahan, infrastruktur pasti meningkat, potensinya masih cukup banyak dan sangat bagus,” jelasnya.

Terkait acara Akad Kredit Massal BP2BT di Lombol Barat, Novie menuturkan, ada sekitar 1.300 unit rumah yang dilakukan akad dengan debitur. Hal ini tentu akan mendukung target Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT sekitar 11.000 unit hingga akhir 2021.

“Dalam rangkaian HUT KPR ke-45, kita memiliki target untuk BP2BT sebanyak 11 ribu unit. Tanggal 20 November lalu sudah mencapai sekitar 6.357 unit. Angka ini cukup luar biasa sehingga BTN optimistis hingga akhir tahun bisa mencapai 11 ribu,” katanya.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengapresiasi perhatian perbankan dan pengembang dalam memenuhi kepemilikan rumah di Lombok Barat. “Luas lokasi pembangunan perumahan ini (Bellpark 2) sekitar 22 hektare dan ini luar biasa, mudah-mudahan bisa membantu kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan perumahan yang layak,” papar Fauzan.

Baca juga
Perusahaan Jasa Ekspedisi Ini Gunakan Motor Listrik Sebagai Armada Pengantaran

Menurut dia, mayoritas perumahan di NTB dibangun di wilayah Lombok Barat, untuk itu dirinya sangat mengapresiasi upaya Bank BTN dalam melakukan penanaman pohon pada perumahan yang dibangun. “Dalam melakukan pembangunan kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, yang kita lakukan sekarang itu hilirnya yang penting diperhatikan juga adalah hulunya. Ini tugas pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan tentunya juga pemerintah pusat,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar

×