INDEF: APBN Dirongrong Proyek Kereta Cepat, Pemulihan Ekonomi Bisa Berantakan

INDEF: APBN Dirongrong Proyek Kereta Cepat, Pemulihan Ekonomi Bisa Berantakan  - inilah.com
Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini (ist)

Keputusan Presiden Joko Widodo mengerahkan APBN untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bisa mengganggu program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini kepada Inilah.com, Kamis (14/10/2021).

“Untuk APBN 2021, sebenarnya cukup ketat. Sampai tahun depan, program pemulihan ekonomi sebagai pandemi COVID-19, seharusnya tetap dijalankan. Kalau tidak pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi,” tuturnya.

Selain itu, kata Eisha, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai panglima dalam penyusunan anggaran, perlu langkah persiapan yang matang, Menyongsong pembatasan defisit di bawah 3 persen pada 2023.

Baca juga  Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kelarpun Buntung

“Demi terjadinya fiscal suistainability, defisit APBN harus di jaga kembali ke titik awal. Di bawah 3 persen pada 2023,” ujarnya.

Apabila dana APBN dipergunakan untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, maka akan ada program yang anggarannya dipangkas. Atau bahkah terpaksa ditiadakan. Hal ini jelas tidak sehat.

“Pemerintah harus konsisten. Prioritaskan penggunaan APBN untuk sesuatu yang urgent. Terutama untuk pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19,” ucap Eisha.

Dia juga memperingatkan menggunungnya beban utang pemerintah yang mencapai Rp6.500 triliun, serta utang BUMN senilai Rp2.200 triliun. Jangan sampai gara-gara membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, utang pemerintah dan BUMN semakin tak terkontrol.

Baca juga  WHO Anjurkan Penyintas Covid-19 Tetap Vaksin

Tinggalkan Komentar