Minggu, 03 Juli 2022
04 Dzul Hijjah 1443

INDEF Ingatkan BI ‘Ojo Kesusu’ Terapkan Pengetatan Moneter

Selasa, 24 Mei 2022 - 22:17 WIB
Indef Ingatkan BI 'Ojo Kesusu' Terapkan Pengetatan Moneter
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengingatkan Bank Indonesia (BI), agar tidak terburu-buru mengerek naik suku bunga acuan. Meminjam istilah Presiden Joko Widodo: ‘ojo kesusu’ yang berarti ‘jangan terburu-buru’.

“Risiko pelemahan nilai tukar karena ada capital outflow perlu dimitigasi dengan memperketat kebijakan moneter. Tapi ini perlu dilakukan bertahap dengan sinyal dari otoritas moneter dan langkah yang prudent,” kata Tauhid di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Ia menambahkan, sepanjang 2022 sampai 2023, pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja negara agar dapat menyumbang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga
Cegah Kerumunan, BI Buka Pendaftaran Penukaran Uang Tunai Lewat Aplikasi PINTAR

Belanja negara yang perlu didorong terutama yang berkaitan dengan sektor produktif dan belanja modal.
Di samping itu, pada 2023 pemerintah dinilai perlu memotong belanja kementerian dan lembaga yang tidak produktif dan mengubah mekanisme subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

“Misalnya LPG 3 kilogram dibiarkan dibebaskan mengembang subsidinya bahkan bisa jauh lebih buruk di 2023 karena tidak ada upaya reformasi ketidaktepat sasaran, termasuk Pertalite yang subsidinya tidak hanya dinikmati kelompok bawah, tapi dinikmati seluruh masyarakat,” katanya.

Pasalnya diperkirakan harga komoditas pangan dan energi masih tinggi pada 2023 mendatang karena blokade terhadap Rusia tetap dilakukan oleh berbagai negara. Hal ini menyebabkan subsidi energi yang disalurkan pemerintah berpotensi meningkat.

Baca juga
Rupiah Masih Loyo Jelang Pengumuman Hasil Rapat The Fed

Tekanan terhadap APBN pun semakin besar karena pada saat yang sama pemerintah harus membayar utang dan bunga utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp366 triliun pada 2023.

Karena itu ke depan pemerintah juga dinilai perlu memperbaiki perekonomian dan tata kelola investasi agar suku bunga obligasi Indonesia tidak terlalu tinggi.

“Peran pemerintah cukup kredibel untuk menjaga perekonomian, termasuk menjaga aliran investasi,” ucap Tauhid. [ikh]

 

Tinggalkan Komentar