Selasa, 05 Juli 2022
06 Dzul Hijjah 1443

Indonesia Krisis Perlindungan Data Pribadi

Rabu, 01 Sep 2021 - 12:26 WIB
Penulis : Anton Hartono
Indonesia Krisis Perlindungan Data Pribadi - inilah.com

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Sebab, semua pihak termasuk masyarakat menginginkan data pribadinya terlindungi, aman dan tidak diperjualbelikan.

“Yang terjadi di Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi. Bahwa penyimpanan data cukup lemah di Indonesia,” kata Iqbal melalui situs resmi DPR RI.

Iqbal mencontohkan pada tahun 2020, terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya, terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19. Kemudian, terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, disusul kebocoran 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi.

Baca juga
Rentetan Kasus Kebocoran Data Saat Periode ke-2 Kepemimpinan Jokowi

Pada 2021 yang baru-baru ini terjadi kebocoran data 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting yang berhasil dicuri oleh hacker dan isunya akan diperjualbelikan, belum lagi data BPJS.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi, bahkan penyimpanan data di Indonesia cukup lemah. Sehingga harus mendorong agar setiap instansi yang memegang data pribadi melatih serta meningkatkan kapasitas SDM-nya dalam melakukan input dan penyimpanan data. Jika SDM tidak mumpuni, maka akan mudah data itu dibobol.

Alat pendukung dan alat penyimpanannya pun harus sesuai dengan modernisasi teknologi saat ini. “Jika skill-nya bagus, tidak didukung alat, ya sama saja. Hacker itu bukan hanya skill-nya tetapi didukung alat yang mumpuni. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan,” jelasnya.

Baca juga
Ada Indikasi Kebocoran Data, Kominfo Panggil Pihak KPAI dan Bank Jatim

Karena itu ke depan perlu ada koordinasi terpadu antara Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Polri. Ia yakin, Polri dan BSSN dengan alat yang canggih didukung SDM yang mumpuni, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai leading sector maka perlindungan data bisa diwujudkan.

Legislator dapil Sumatera Barat II tersebut menambahkan, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, yang terpenting adalah payung hukumnya. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah penting untuk segera disahkan.

Tinggalkan Komentar