https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   06 September 2021 - 09:34 wib

Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Perlindungan Data Pribadi Indonesia Lemah

Inersia
berita-headline

Kebocoran Data Sertifikasi Vaksin Milik Presiden Membuat Masyarakat Was-was

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku heran dengan bocornya data pribadi, dan data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bocornya data Presiden hingga tersebar di dunia maya itu menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

"Terkait dengan kebocoran data pribadi Presiden, pemerintah dinilai teledor. Publik heran bagaimana bisa data pribadi seorang presiden bisa bocor. Sistem perlindungan data pribadi warga negara memang sangat lemah. Milik Presiden saja bobol. Peristiwa ini sebagai syiar ketakutan publik. Kedaulatan data pribadi warga negara terancam," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Meski peredaran informasi di dunia maya sangat cepat dan bebas, masyarakat memiliki "kartu identifikasi" masing-masing mirip seperti bagaimana dalam dunia nyata terdapatnya KTP."Kartu identifikasi yang disebut tadi adalah IP atau internet protokol, dan IP berfungsi sebagai pembedaan pengguna internet satu sama pengguna lainnya," katanya.

Maneger mengingatkan dengan banyaknya website yang meminta daftar pribadi meski sekedar email, hal tersebut menjadi umum. Sehingga mayoritas pengguna internet tidak akan berpikir dua kali mengisi data pribadinya dalam website. Padahal, hal itu justru berbahaya karena jika data pribadi terbuka untuk umum, seseorang dapat mengetahui nama, alamat, nomor telpon, e-mail dan lain-lainnya. Sehingga seorang hacker dapat mengakseskan misal akun instagram kita atau bahkan kartu atm kita sehingga terjadinya Cybercrime.

"Dengan demikian sangat jelas terlihat mengapa data pribadi warga negara sangat penting untuk dilindungi dan hak atas privasi setiap warga negara harus dipertegaskan," katanya.

Untuk itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sebuah keniscayaan dan mendesak untuk segera disahkan. RUU itu, katanya dapat memastikan data pribadi warga negara Indonesia terhadap privasi dan perlindungannya.

"Meskipun publik dikabari bahwa ada dua masalah yang masih harus diselesaikan soal RUU PDP tersebut, yaitu soal harmonisasi dengan Dukcapil Kemdagri, karena masalah sinkronisasi beberapa hal mengenai data pribadi yang ada di UU Aminduk dan RUU PDP, masih terus diusahakan penyelesaiannya serta soal hukuman bila ada yang melanggar peraturan tersebut," katanya.

Ditekankan, bila UU ITE disahkan atas dasar kesadaran maraknya kejahatan pada dunia cyber, maka UU PDP harus disahkan sesegera mungkin atas kesadaran yang sama atau bahkan lebih mendesak lagi. Hal ini karena pada dasarnya data pribadi adalah identitas diri, yang keberadaanya merupakan hak konstitusional warga negara.

"Ketidakteraturan mengenai hal tersebut menyebabkan kerugian bagi warga negara yang hak terhadap privasinya dilangkahi oleh pihak yang menyimpan data pribadinya. Untuk itu negara harus hadir melindungi demi kedaulatan data pribadi warga negara," tegasnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Menangis Ingat Jokowi, Megawati: Ini Cobaan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedih masih ada yang tega menghina Presiden Joko
berita-headline

Viral

LPSK Siap Beri Perlindungan kepada Saksi dan Korban Pinjol Ilegal

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban
berita-headline

Viral

Jokowi Tegur Kapolri Gegara Mural Viral

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan dengan tindakan aparat yang berlebihan menghadapi
berita-headline

Viral

Menkes-Mentan Dinilai Tak Mampu Terjemahkan Keinginan Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bulan ini tepatnya pada 20 Oktober 2021, memasuki t
berita-headline

Viral

Jokowi Harap Akses untuk Vaksinasi Dipermudah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku setiap kunjungannya ke sejumlah daerah yang pertama kali di