https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   24 September 2021 - 10:12 wib

Jokowi Pidato di Sidang PBB, Mulai Covid, Afghanistan Sampai Presidensi G20

Inersia
berita-headline

Jokowi Pidato di Sidang PBB, Mulai Covid Sampai Afghanistan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman jadi isu-isu yang diangkat Jokowi dalam pidatonya."Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Presiden yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021).

Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi "no one is safe until everyone is"."Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," imbuh Jokowi.

Presiden RI menyerukan di masa depan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelasnya.

Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas."Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," ujar presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi."Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ungkapnya.

Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Poins Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

"Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," tandasnya.

Indonesia Jadi Preidensi G20
Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November tahun lalu. Serah terima dari Presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G-20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia.

Setiap tahunnya para negara anggota G20 bergilir untuk menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan organisasi tersebut. Setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang Presidensi G20 Tahun 2022 selama satu tahun. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999.

Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang terdiri atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.

Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, pada tanggal 27 Mei lalu.

Dengan mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

"Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," ujar Presiden Jokowi.

"Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind," sambungnya.

Selain itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Presiden Jokowi memahami bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.

"Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban," beber residen Jokowi.

Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Menurut Presiden Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama."Let us work together, to Recover Together Recover Stronger," tandasnya.

Adapun tugas dari panitia nasional ini antara lain:

  • Menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;
  • Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
  • Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, dan pertemuan tingkat Engagement Group melalui kemitraan dengan Troika G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
  • Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Side Events; mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Road to G20 Indonesia 2022; dan
  • Melakukan monitoring penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan ini, Panitia Nasional terdiri atas Pengarah, Ketua, Penanggung Jawab Bidang, Koordinator Harian, dan Sekretariat. Pengarah Panitia Nasional terdiri dari Presiden dan Wapres RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian, duduk sebagai Ketua Bidang Sherpa Track yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua I) dan Menteri Luar Negeri (Ketua II), Ketua Bidang Finance Track yaitu Menteri Keuangan (Ketua I) dan Gubernur Bank Indonesia (Ketua II), dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Selanjutnya, untuk Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet duduk sebagai salah satu anggotanya.  Kemudian Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Penanggung Jawab Bidang Side Events diketuai oleh Menteri Perdagangan, sementara Penanggung Jawab Bidang Pengamanan diketuai oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Luhut Lagi Jabat Lagi, Pengamat: Seolah-olah Negara ini Punya Jokowi dan Luhut

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat jabatan baru dari
berita-headline

Viral

Fintech Lagi Naik Daun, Jokowi Optimis Ekonomi Indonesia Bisa Lewati China dan India

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi terbesar k
berita-headline

Kanal

Ketua DPD RI Apresiasi Kehadiran Presiden di PON XX Papua

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi atas kehadiran Presiden Joko W
berita-headline

Viral

Menguak Para Jenderal, Pejabat dan Keluarga Presiden Jokowi di Gurita Bisnis LBP

Nama dua putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, dan adik ipar Jokowi, A
berita-headline

Viral

Ketum Golkar Minta Doa Ulama Agar Indonesia Segera Terbebas Pandemi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhamm