https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   14 October 2021 - 03:19 wib

Save the Children Minta Pemerintah Utamakan Anak di Kasus Luwu Timur

Inersia
berita-headline

(ilustrasi)

Save the Children Indonesia bersama Koalisi Penghapusan Kekerasan pada Anak di Indonesia meminta pemerintah melakukan tindakan tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual pada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Negara, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak," kata CEO Save the Children Indonesia Selina Patta Sumbung dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Menurut dia, setiap kasus kekerasan pada anak hendaknya ditangani secara komprehensif. Tak hanya dari aspek hukum, tetapi juga aspek tumbuh kembang seperti fisik, psikologis dan psikososial anak perlu menjadi prioritas penanganan.

Untuk itu, Save the Children Indonesia bersama Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children (IJF EVAC) mendorong pemerintah untuk segera menerapkan manajemen kasus dalam proses penanganan kasus.

"Penanganan kasus ini perlu dilakukan oleh pekerja sosial/ manajer kasus/ pendamping kasus terlatih yang ditunjuk dengan tetap melibatkan profesional/ layanan yang dibutuhkan seperti psikolog, advokat, layanan medis dan profesi/ layanan terkait lainnya," kata Selina yang juga Ketua IJF EVAC itu.

Kemudian harus ada peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan anak serta perlu dilakukan mekanisme supervisi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional untuk memastikan setiap kasus tertangani dengan baik.

Selain itu, etika dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus diterapkan karena kerahasiaan adalah salah satu prinsip utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

"Seluruh pihak wajib untuk merahasiakan identitas anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, korban maupun saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak," ujar Selina.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Ini 10 Daerah di Indonesia Dengan Kasus Covid-19 Anak Terbanyak

Laporan riset IDAI menjabarkan distribusi regional kasus covid-19 pada anak, terlihat di 10 (sepu
berita-headline

Inersia

Penurunan Kasus Aktif COVID-19 Jadi Bukti Vaksin Efektif dan Aman

Penurunan kasus aktif COVID-19 di Indonesia menjadi bukti bahwa semua vaksin yang digunakan pemer
berita-headline

Inersia

Kasus Covid19 di Singapura Cetak Rekor!

Singapura mencatat rekor baru lonjakan Kasus Covid-19. Pada Kamis (23/9/2021), setidaknya ada 1.5
berita-headline

Viral

Angka Kematian Covid-19 Hilang Kemana?

Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan beberapa tanggapan terk
berita-headline

Viral

Wakil Ketua MPR Dukung Dibukanya Kembali Penyelidikan Kasus Dugaan Perkosaan Anak di Sulsel

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung usulan dibukanya kembali penyelidikan kasus dugaan