home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

PDI Perjuangan (PDIP) sudah menyiapkan strategi agar elektabilitas Capres Ganjar Pranowo terus naik. Hal ini dilakukan agar Ganjar bisa menang dalam Pilpres 2024. "Strateginya adalah memperluas tingkat pengenalan Ganjar sebagai calon presiden di masyarakat," ujar politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/5/2023). Selain itu, PDIP juga akan terus memantau dinamika isu yang berkembang di masyarakat karena hal itu  memengaruhi elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo."Kita bisa perhatikan bahwa elektabilitas Ganjar mempunyai kecenderungan yang naik dari waktu ke waktu," ujar Andreas.Andreas mengatakan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 cenderung naik. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan dukungan ke Ganjar berhasil bangkit kembali setelah Gubernur Jawa Tengah tersebut diumumkan sebagai capres oleh PDIP.Sebelum diumumkan sebagai capres oleh PDIP, tutur Andreas, elektabilitas Ganjar sempat menurun berdasarkan sejumlah hasil survei."Ini berbeda dengan bakal capres lain yang telah lebih dulu dideklarasikan, tetapi elektabilitasnya relatif naik sangat perlahan, stagnan, atau bahkan turun," tuturnya.

Ingin Ganjar Jadi Capres Terkuat, Ini Strategi PDIP

Seharusnya Anies justru boleh bergembira dijauhi kaum oligarki. Pada tempatnya pula buat sesekali sok-sokan laiknya seorang Marxis, dengan berseru lantang,”Rakyat jelata Indonesia, bersatulah!” Pendanaan publik tidak hanya merupakan biaya demokrasi yang wajar dan perlu. Lebih jauh lagi, pendanaan publik potensial untuk membangun demokrasi yang sehat, karena &nbsp;mengembalikan demokrasi pada idiomnya yang paling purba,”Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!”&nbsp;Oleh&nbsp; &nbsp; :&nbsp;Darmawan Sepriyossa&nbsp;Pada acara “Mata Najwa: Tiga Bacapres Bicara Gagasan”, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pekan lalu, Anies Baswedan--salah seorang bakal capres-- secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia mengatakan, banyak pengusaha yang bertemu dengannya mengeluh karena setelah pertemuan itu pengusaha tersebut mengalami berbagai hal yang ‘ujug-ujug’.&nbsp;Yang paling mudah, misalnya, mereka tiba-tiba mengalami pemeriksaan soal pajak. Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, pada artikelnya baru-baru ini menyatakan, besar kemungkinan hal itu dilakukan untuk menciptakan ketakutan. Tujuan akhirnya, tulis Syahganda, tak lain guna melumpuhkan kekuatan logistik Anies dan kawan-kawan seiring pencalonan.Dalam tata aturan permainan demokrasi di negara kita yang meniscayakan hanya dua kali masa jabatan seorang presiden—yang gagal digoyang kelompok “Masih Kepingin” dengan segala upaya dan kekuatan—era Jokowi tentu saja sudah senja kala. Sejatinya, bila common sense dan rasionalitas yang bicara, oligarki mesti berbondong-bondong mencari “proxy” baru untuk mendukung kepentingan mereka. Apalagi, meski—katakanlah—survey Indikator Politik Indonesia mengatakan tingkat kepuasan publik pada Jokowi sampai menyentuh 80 persenan, alias ter-“manstab” sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, toh tetap saja ke depan ia akan lengser dan tilem.&nbsp;Siapa pun yang ia endorse, tetap saja bukan dirinya, sehingga pihak yang mengandalkan lobi-lobi dengan pemerintah ke depan wajar mencari tambatan baru. Belum lagi bila presiden baru mencontoh awal kekuasaan Jokowi, yang seolah menafikan apapun dari pendahulunya. Alhasil, para pengusaha raksasa itu seharusnya tidak saja hanya berkumpul di Prabowo yang konon merupakan capres yang didukung Jokowi. Mereka juga harusnya berada di sisi Ganjar dan Anies. Atau, bila merujuk aturan pemihakan pebisnis yang paling klasik, tidakkah mereka seyogyanya menyimpan ‘telur-telur kepentingan’ mereka relatif merata di ‘tiga keranjang’ bakal kontestan Pilpres itu?&nbsp;&nbsp;Sisi minus dukungan oligarkiMenjelang masa jabatan keduanya selesai, 1907, Presiden Theodore Roosevelt—sering disebut “Harun Al-Roosevelt” karena kecenderungannya untuk berlaku adil—dalam sebuah pidato menyatakan kekhawatirannya tentang kontribusi perusahaan besar dalam hubungannya dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.&nbsp; “Kebutuhan pengumpulan dana kampanye dalam jumlah besar,”kata Roosevelt,”akan hilang jika Kongres menyediakan alokasi yang tepat dan pengeluaran yang sah dari masing-masing partai besar nasional. Sebuah alokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mesin politik secara menyeluruh…”Theo Roosevelt, sebagaimana juga Roosevelt yang lebih kemudian, memang dua manusia cerdas yang melampaui eranya. Kita tahu, perlu waktu berdekade agar usulnya itu berjalan di AS.&nbsp;Dan kemudian kekuatiran Roosevelt itu memang terbukti. Para pendonor besar kampanye politik presidensi AS, umumnya perusahaan-perusahaan raksasa dan mutinasional (MNC), belakangan kian sangat menentukan haluan negara itu. Brennan Center for Justice, lembaga yang berada di bawah New York University School of Law, dalam sebuah laporan terbuka kepada publik,”Empowering Small Donors in Federal Elections” yang terbit Agustus 2012 lalu, menulis bahwa karena (anggota) Kongres secara tidak proporsional bergantung pada sekelompok kecil donor dan pelobi kaya, kelompok-kelompok itu kemudian memiliki akses dan pengaruh politik yang sangat besar. Eksesnya segera terjadi: sinisme masyarakat terhadap Kongres dan pemerintah telah mencapai tingkat yang luar biasa.&nbsp;Pada jajak pendapat ABC News/Washington Post, seiring siklus Pemilu AS pada 2012, ditemukan bahwa hanya 13 persen orang Amerika yang setuju dengan cara-cara Kongres menangani tugasnya. Sementara 84 persen lebih tidak menyetujuinya. Itu rekor terburuk Kongres dalam jajak pendapat sejak tahun 1974.Dalam survei tahunan Gallup, Juni 2011, mengenai kepercayaan terhadap institusi, Kongres menduduki peringkat terakhir, dengan tingkat persetujuan hanya sebesar 12 persen. Kongres berada di belakang pilihan publik terhadap lembaga-lembaga seperti perusahaan besar, bank, buruh terorganisasi, dan sekolah umum.Lebih kemudian, berdasarkan CNN Poll pada Juni 2011, terkuak bahwa kekecewaan masyarakat itu didorong oleh persepsi umum bahwa pejabat terpilih artinya tak lebih dari pejabat yang terpilih oleh dan untuk kepentingan donor besar, bukan kepentingan publik. Jajak pendapat CNN atau Opinion Research pada Juni 2011 itu menemukan bahwa 86 persen masyarakat beranggapan bahwa pejabat terpilih di ibu kota negara sebagian besar sangat dipengaruhi tekanan yang mereka terima dari kontributor kampanye besar.Setahun kemudian, Opinion Research Corporation pada 2012 menemukan bahwa lebih dari tiga dari empat orang Amerika alias&nbsp; 77 persen,&nbsp; meyakini bahwa anggota Kongres lebih mungkin bertindak demi kepentingan kelompok yang menghabiskan jutaan dolar—kaum oligarki--untuk membantu mereka terpilih, daripada bertindak demi kepentingan publik. Jangan lupa pula, tiga dari lima orang AS saat itu percaya bahwa “donor politik mendapatkan lebih banyak melalui anggota Kongres terpilih,&nbsp; daripada uang yang telah mereka berikan sebagai bantuan kepada anggota Kongres.”&nbsp;Itulah tampaknya salah satu puncak dari alergi publik AS terhadap oligarki. Publik merasa bahwa dengan uang yang mereka punya, kelompok itu mulai dan terus mengarahkan haluan negara ke arah yang mereka suka.&nbsp; &nbsp;Belakangan, kekhawatiran masyarakat AS terhadap pengaruh donor kampanye dalam jumlah besar itu mencuat lagi dalam jajak pendapat tahun 2018. Ada 74 persen warga AS yang disurvei, menganggap "sangat penting” agar "pihak yang memberikan banyak uang kepada pejabat terpilih" seharusnya "tidak mempunyai lebih banyak pengaruh politik” dibandingkan orang lain.&nbsp;Untunglah, mulai 1970-an, setelah terbongkarnya skandal Watergate, terjadilah reformasi dalam pembiayaan kampanye presiden (dan anggota Kongres maupun DPR) AS. Akhirnya, setiap pemilihan presiden mulai tahun 1976, sebagian dibiayai dana publik atau para pemilihnya sendiri.&nbsp;Obama, misalnya, berdasarkan sebuah artikel The Guardian, 17 Juli 2008, pada bulan Juni mengumpulkan dana sebesar $52 juta. Hingga bulan itu Obama telah mengumpulkan $347 juta, lebih dari dua kali lipat penerimaan John McCain, lawannya dari Partai Republik yang mencatatkan $143,8 juta. Obama memang telah mengesankan dunia politik AS, dengan mengumpulkan dana dari banyak donor kecil. Guardian mencatatnya sekitar 1,7 juta orang. Mereka rata-rata hanya mampu memberikan sumbangan sebesar $68 (sekitar Rp 1,02 juta dalam kurs 15 ribu).&nbsp;Langkah potensial AniesDengan sistem yang kian menyerupai sistem politik AS yang langsung, seharusnya Indonesia bisa mengambil benchmark yang baik dari politik AS. Jangan hanya yang degil dan konyolnya saja.&nbsp;Pada kasus Anies yang konon dipersulit pihak-pihak tertentu, tidaklah hina untuk mengambil cermin dari kasus Obama. Apalagi, sebagaimana Anies yang saat ini mengusung ide perubahan, tagline Obama pada saat kampanye masa jabatan pertamanya pun ia mengusung isu yang sama, yakni slogan "Change!, Yes We Can!"Artinya, sebagaimana Obama, Anies pun sangatlah elok bila mengandalkan dukungan pendanaan dari warga masyarakat. Sebab bagaimanapun pendanaan publik tidak hanya merupakan biaya demokrasi yang wajar dan perlu. Lebih jauh lagi, pendanaan publik potensial untuk membangun demokrasi yang sehat, yakni demokrasi yang membuka seleber-lebarnya partisipasi rakyat. Pendanaan warga, sejatinya mengembalikan demokrasi pada idiomnya yang paling purba,”Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!”Dengan mengandalkan pendanaan publik, Anies juga bisa menjaga kontak dengan konstituen, dan melibatkan kontituennya untuk berdemokrasi secara sehat. Lebih jauh lagi, dengan melakukan pendanaan publik yang lebih intens, Anies telah memelopori gerakan untuk membatasi pengaruh uang “tak Ikhlas” yang penuh kepentingan dan pamrih, dan dengan demikian membantu pula mengekang membengkaknya korupsi.&nbsp;Namun jangan pernah berpikir bahwa yang akan datang hanya pendana individual semata. Ikatan idealisme, persamaan kepentingan dan tujuan mulia, akan tetap membawa kelompok besar yang seiring-sejalan-sepemikiran untuk juga datang. Kembali, berkaca kepada pengalaman Obama, toh ia pun memiliki pendana raksasa (dalam istilah AS, Super PAC—Komite Aksi Politik Super)-nya sendiri, yakni Priorities USA Action.&nbsp;Jangan pernah pula lupa, dengan perkembangan internet dan IT, terobosan dalam pengembangan pendanaan warga pun bisa terjadi dengan menakjubkan. Internet yang kian mempermudah pemberian sumbangan politik, akan membuat gejala partisipasi para pendonor kecil kian memainkan peran penting dalam kampanye presiden ke depan.&nbsp;Dengan begitu, Anies sejatinya akan memainkan peran sinifikan dalam reformasi pendanaan kampanye dalam politik Indonesia. Reformasi yang digulirkan Anies dkk itu harus pula mencakup upaya untuk memperkuat kekuatan pendonor kecil dengan memperkuat suara politik mereka.&nbsp;Dengan fakta betapa tingginya kepedulian warga Indonesia terhadap sesamanya, reformasi pendaaan politik yang digulirkan Anies pun akan membangkitkan kesadaran rakyat untuk melakukan ‘gotong royong politik’. Secara teoritis, gotong royong yang telah menjadi budaya Indonesia ini pernah dipopulerkan teorisi Pyotr Kropotkin dalam bukunya “Mutual Aid: A Factor of Evolution” sebagai “mutual aid”. Kita telah terbiasa. Lihatlah apa yang terjadi pada 1998, manakala buruh-mahasiswa-rakyat banyak bergerak, para ibu-ibu pun berkelompok memberikan dukungan logistik dan kesehatan. Persis sama dan sebangun dengan kelompok umi-ukhti saat mendorong Gerakan 411 dan 212 beberapa waktu lalu.Ini juga akan menjadi ‘aksi perlawanan’ tersendiri. Dan sebagaimana sebuah áksi perlawanan, pasokan massa seharusnya tidak menjadi kekhawatiran. Kita bisa meyakini optimisme David Graeber, seorang anarkis sekaligus antropolog terkemuka, bahwa barang siapa pernah terlibat langsung aksi perlawanan,&nbsp;niscaya akan tergoda untuk mengulanginya.Anies seharusnya gembira. Ditinggalkan kaum oligarki selayaknya menjadi modal perjuangan. Pada tempatnya pula buat sesekali sok-sokan laiknya seorang Marxis, dengan berseru lantang,”Rakyat jelata Indonesia, bersatulah!” Ini bahkan bisa menjadi titik awal rakyat Indonesia membatasi rakusnya kaum oligarki yang gemar mendikte kekuasaan.&nbsp; &nbsp;Ayolah, Anies, buatlah sejarah! Bukankah kalau kita masih diidjinkan mengutip Marx, “Manusia membuat sejarah, tapi dalam kondisi yang tak dipilihnya sendiri”, itulah yang Anda hadapi hari ini? Di situlah kita memilih. Dan sejatinya, yang harus dipilih manusia hanyalah apa yang ia pandang benar. Lalu dengan tegar bergerak dalam upaya konsisten untuk mewujudkannya. Itulah makna istiqamah. Ayo! [&nbsp; ]

Ditinggalkan Oligarki, Anies Bisa Gulirkan Reformasi Pendanaan Politik Rakyat

Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai renggang. Kondisi ini terjadi usai putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI.Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli menilai bergabungnya Kaesang ke PSI akan berpengaruh terhadap hubungan Megawati dengan Jokowi. Sebab sebagai Jokowi adalah kader PDIP sehingga anak-anaknya diharapkan mengikuti jejak sang ayah."Ya mungkin saja ada sedikit kekesalan dan sebagainya, karena biar bagaimanapun pak Jokowi itu adalah propertyrize nya (milik) PDIP. Pak Jokowi itu ada menjadi presiden RI dua periode, itu karena PDIP. Jadi oleh karena itu, saya kira kalau sedikit ya hubungan personal mungkin ada ketersinggungan dan sebagainya," ujar Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli kepada Inilah.com, Rabu (27/9/2023).Namun, di sisi lain ia menyebut bahwa PDIP sebagai partai yang cukup senior, seharusnya tak perlu terlalu khawatir akan hal ini. Sehingga hubungan antara Megawati dan Jokowi bisa tetap terjalin dengan baik."Apalagi sampai merusak hubungan ibu Mega dengan pak Jokowi. Nah soal masalah elite PDIP dan sebagainya, saya kira para elite juga tidak serta merta memperkeruh suasana dan sebagainya, karena ibu Mega itu adalah presiden Indonesia dan pak Jokowi adalah presiden," ujarnya.Ia juga menilai bahwa saat ini yang terjadi pasca Kaesang menjadi Ketum PSI adalah terjadinya keterbelahan kutub politik."Jadi kutub politik sekarang itu ada dua, adalah presiden Jokowi dan bu Megawati Soekarnoputri," pungkas Fadhli.

Hubungan Megawati dan Jokowi Retak Usai Kaesang Jadi Ketum PSI?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pergantian pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mempengaruhi status bakal calon legislatif (Bacaleg) yang telah didaftarkan dan ditetapakan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).“Walaupun ada pergantian kepengurusan?. Itu tidak berpengaruh, pergantian kepengurusan itu adalah hal biasa dan saya yakin PSI juga segera mendaftarkan pergantian pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusan pengesahan atas perubahan kepengurusan parpol,” kata Anggota KPU RI, Idham Holik di Jakarta, Rabu (27/9/2023).Idham mengatakan pihaknya masih menunggu laporan perubahan dokumen perubahan dari PSI hasil pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).“Nanti Kemenkumham akan segera menyampaikan kepada kami dan sejak itu legalitas kepengurusan yang baru kami terima,” pungkasnya.Sebelumnya, KPU mengingatkan mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk segera mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham, usai menetapkan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum (ketum) pada Senin (25/9/2023) malam.Idham mengatakan kewajiban ini merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) huruf a &amp; b, dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik."Apabila partai politik peserta pemilu melakukan perubahan atau penggantian jabatan ketua parpol, maka partai politik tersebut harus melakukan pendaftaran perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM RI," kata kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, di Jakarta, dikutip Selasa (26/9/2023).

KPU Pastikan Pergantian Ketum PSI Tak Pengaruhi Status Bacaleg di DCS

Rencananya, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH pada 1 Oktober 2023 mendatang, besaran tiketnya juga sekalian akan ditetapkan untuk komersial.“Kereta api cepat, Presiden mungkin akan lakukan soft launching 1 Oktober,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, Rabu (27/9/2023).Setelah soft launching, kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH akan langsung bisa digunakan untuk umum. Sementara itu, harga tiket kereta cepat, Luhut mengatakan kemungkinan akan juga diumumkan pada 1 Oktober 2023.Presiden Jokowi akan memberikan diskon harga tiket kereta cepat dalam periode tertentu agar dapat digunakan masyarakat luas."Tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Jadi basically, Presiden itu ingin supaya semua kita bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," kata Luhut.Presiden Jokowi pada 13 September 2023 &nbsp;melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden melakukan uji coba kereta cepat dengan titik awal perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta, yang berakhir di Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 28 menit untuk tiba di stasiun Padalarang dari Halim.Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kereta api pengumpan atau feeder.Operator kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga telah membuka partisipasi masyarakat untuk mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Uji coba kereta cepat tahap dua bagi masyarakat akan dilakukan pada 25-30 September 2023.Dalam uji coba terbatas, KCIC melayani empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) Jakarta-Bandung, sehingga total terdapat 8 perjalanan yang beroperasi setiap hari.Berapa Harga Tiketnya? Kereta cepat Jakarta-Bandung dapat melaju hingga 350 kilometer per jam sehingga waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 45 menit.Sedangkan untuk tiket kereta cepat Whoosh terbagi dalam tiga kategori. Untuk Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.Sedangkan untuk kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.Terakhir kelas 2 Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang. &nbsp;

Kereta Cepat Whoosh Bakal Diresmikan 1 Oktober 2023, Berapa Harga Tiketnya?

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menjadwalkan sidang pembacaan putusan vonis terdakwa suap dan gratifikasi, mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 9 Oktober mendatang."Kami sudah jadwalkan untuk pembacaan putusan, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas Enembe,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang, Rabu (27/9/2023).Rianto mengatakan, dirinya bakal merundingkan bersama majelis hakim lainnya berdasarkan fakta persidangan selama ini.“Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup untuk selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk penjatuhan putusan,” ujar hakim Rianto Adam Pontoh.Sebelumnya, Lukas Enembe dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dia dijatuhi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp47.833.485.350,00.Dalam perkara ini, JPU mendakwa Lukas Enembe dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.

Majelis Hakim Tipikor Tentukan Nasib Lukas Enembe 9 Oktober

Sebagai bentuk upaya berkelanjutan atas pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia, Bea Cukai kembali selenggarakan Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023 yang kini masuki tahap kedua.&nbsp;Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023 tahap dua ini berlangsung pada 19 September sampai dengan 30 Oktober 2023.Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Rabu (27/09/2023) mengatakan seperti Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap pertama, yang terlaksana pada 15 Mei hingga 1 Juli 2023, operasi tahap dua ini juga terdiri dari dua mekanisme, yakni upaya preventif melalui sosialisasi/edukasi oleh unit pelayanan dan kehumasan dan upaya represif melalui penindakan rokok ilegal oleh unit kepatuhan internal dan pengawasan.Upaya preventif dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap pertama telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dari aspek produksi, pemesanan dan penggunaan pita cukai, distribusi hingga pemasaran. Pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal pun semakin meningkat.&nbsp;Sementara itu, upaya represif melalui peningkatan jumlah penindakan cukai telah memberi efek deterrent, yang menyebabkan tingkat peredaran rokok ilegal di area pemasaran menurun.&nbsp;Penurunan peredaran rokok ilegal ini pun berdampak pada terciptanya level playing field. Bahkan, operasi tahap pertama membawa dampak kenaikan produksi sigaret kretek mesin golongan II secara signifikan."Dua upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi lintas unit dalam rangka optimalisasi pengawasan cukai dari hulu hingga hilir. Operasi tahap dua ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dampak positif seperti operasi pendahulunya dan menjadi bentuk sinergi seluruh unit di Bea Cukai, baik unit pelayanan, pengawasan, kehumasan, maupun kepatuhan internal, demi meningkatkan pengawasan rokok ilegal di wilayah Indonesia," lanjut Encep.Selain sinergi antarunit di lingkup internal Bea Cukai, pelaksanaan operasi tahap dua juga diperkuat oleh sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum (APH) lainnya, serta dukungan dari pelaku usaha dan masyarakat.&nbsp;"Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab Bea Cukai saja, sehingga melalui operasi tahap dua ini Bea Cukai berkomitmen untuk bersinergi dengan instansi dan APH terkait lainnya, untuk memberantas rokok ilegal, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas community protector, demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan level playing field bagi pelaku usaha," imbuhnya.Lebih lanjut dijelaskan Encep, pada Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap dua, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan jasa titipan (PJT). Mengingat, peredaran rokok ilegal melalui PJT mengalami peningkatan. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah sebesar 73,5 juta batang."Salah satu temuan operasi tahap pertama yang menjadi perhatian dalam operasi tahap kedua ini ialah adanya peningkatan modus dan distribusi rokok ilegal menggunakan PJT. Jumlah barang bukti penindakan terbanyak pun berada di jalur distribusi, baik menggunakan pengangkutan maupun distribusi melalui PJT. Adapun kasus-kasus peradaran rokok ilegal tersebut didominasi modus rokok tanpa pita cukai atau polos, diikuti penggunaan pita cukai palsu. Juga adanya peningkatan peredaran rokok polos yang diduga eks impor, yang sebagian besar didistribusikan melalui PJT," rinci Encep.Untuk itu, tak luput ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap proaktif membantu Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal.&nbsp;"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya gempur rokok ilegal, dengan secara aktif melaporkan kepada Bea Cukai atau pihak berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya indikasi produksi atau distribusi rokok ilegal. Untuk masyarakat dan pelaku usaha yang sudah mematuhi peraturan dan mendukung upaya Bea Cukai dalam mengurangi peredaran rokok ilegal, kami berterima kasih dan berharap dengan kerja sama yang baik kita dapat mewujudkan iklim usaha yang baik dengan teriptanya level of playing field dan berkontribusi penuh terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sebaliknya, bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan maka akan kami tindak tegas melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal ini," tutup Encep.

Ini Highlight Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Lembaga riset di bidang energi dan lingkungan, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyarankan daerah penghasil batu bara untuk bersiap beralih ke industri manufaktur seiring upaya pemerintah melakukan transisi energi beralih ke energi bersih.“Menurut beberapa modelling ekonomi yang memiliki multiplier efek yang tinggi dan konektivitas yang tinggi adalah manufaktur,” kata Analis Kebijakan Lingkungan IESR, Ilham SuryaIlham Surya dalam Seminar Hibrid IESR bertajuk Sunset PLTU dan Industri Batubara di Jakarta, Rabu (27/9/2023).Ilham menuturkan transformasi ekonomi sangat diperlukan bagi daerah-daerah penghasil batu bara dan yang memiliki ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi terhadap industri batu bara.Kontribusi sektor pertambangan pada ekonomi lokal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mencapai 70 persen dan 50 persen di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batu bara berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah hingga 27 persen di Paser dan 20 persen di Muara Enim.“Transformasi ekonomi diperlukan karena APBD dan PDRB ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara dan ramalan batu bara ini turun, otomatis mereka harus mencari sektor lain,” ucapnya.Berdasarkan riset IESR atas beragam jenis model ekonomi, terdapat tiga hal penentu sebuah model ekonomi dikategorikan sebagai sektor unggulan. Pertama, sektor tersebut memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain. Kedua, mempunyai income multiplier efek yang tinggi dan ketiga memiliki konektivitas yang tinggi.“Konektivitas yang tinggi artinya adalah jika Rp1 diinvestasikan ke sektor tersebut, dia akan meningkatkan Rp1 juga ke sektor yang lain seperti sektor pertanian misalkan,” ucapnya.Multiplier efek berarti semakin besar investasi di sektor tersebut maka penggandanya juga harus semakin besar tidak seperti sektor batu bara yang sektor penggandanya digunakan di kabupaten atau kota lain yang lebih besar daripada daerah asal penghasil.IESR mendata, sektor pertambangan tidak memberi nilai tambah tinggi pada upah tenaga kerja karena nilai tambah surplus perusahaan signifikan lebih besar dengan perbandingan 20 persen banding 78 persen. Begitu juga dengan angka multiplier yang bukan tertinggi baik dari pendapatan maupun kesempatan kerja.Untuk mencapai transformasi ekonomi, IESR menyarankan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk menyiapkan pendanaan transisi melalui DBH yang disiapkan khusus untuk transisi, dana CSR hingga pembentukan dana kumpulan (pool fund).Lantas menyiapkan SDM jangka pendek, melalui peningkatan kualitas SDM dan jangka panjang dengan pengenalan dan pengajaran ekonomi hijau. Serta melibatkan lebih banyak partisipasi publik dengan mempermudah akses untuk berpartisipasi.

Lembaga Riset Sarankan Daerah Penghasil Batubara Beralih ke Manufaktur

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai sosok Mr X dan Mrs X yang disebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.Dia menilai kedua tokoh tersebut adalah kader Nahdlatul Ulama (NU) dan berasal dari Jawa Timur (Jatim). Menurut dia, jika melihat sejarah PDIP dalam kontestasi Pilpres, partai tersebut selalu menggandeng tokoh NU menjadi cawapres, kecuali di Pilpres 2009 yaitu saat Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto."Mahfud pertimbangannya adalah representasi NU dan Jawa Timur. NU dan Jatim selama ini suaranya condong ke Ganjar sehingga dengan memunculkan Mahfud, kemungkinan untuk menjaga basis massa," ujar Saidiman di Jakarta, Selasa (26/9/2023).Saidiman menjelaskan bahwa PDIP berkepentingan menjaga basis massa agar tidak berpindah ke kelompok lain. Sebab belakangan ada upaya dari Anies Baswedan untuk menarik massa NU dan Jatim dengan cara merekrut Muhaimin Iskandar (Cak Imin)."Jatim merupakan basis massa Ganjar dan Jatim sehingga strategi yang akan dimainkan adalah bagaimana menjaga agar basis massa itu tidak keluar," katanya.Dia mengatakan, sebelumnya PDIP ingin menggandeng Ridwan Kamil untuk bisa memperluas basis massa di wilayah Jawa Barat (Jabar). Sebab selama ini Ganjar dan PDIP belum bisa menjangkau wilayah tersebut sehingga perlu sosok untuk mempersempit gap atau jarak."Ternyata dari dua pilihan antara memperluas dan menjaga basis massa, maka yang dominan dilakukan adalah menjaga basis," ujarnya.Sebelumnya, pada Senin (25/9/2023), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya masih menentukan momen yang tepat untuk mengumumkan pendamping bakal capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.Hasto mengatakan bahwa partainya masih akan mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang nantinya akan diusung oleh Ganjar dan pendampingnya. Ia menyebut bahwa pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mungkin saja bisa perempuan."Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss X, gitu kan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat pada Senin (25/9/2023).Hasto mengatakan bahwa partainya tak menutup kemungkinan terkait pendamping Ganjar di Pilpres 2024 adalah perempuan.Kendati demikian, Hasto belum mau membeberkan siapa sosok "Miss X" yang disebut sebagai bakal cawapres Ganjar.

Ingin Ganjar Jadi Capres Terkuat, Ini Strategi PDIP

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Ditinggalkan Oligarki, Anies Bisa Gulirkan Reformasi Pendanaan Politik Rakyat

Anak Pamen TNI AU Masih Bernafas saat Terbakar, Terkuak dari Jelaga di Tenggorokan

Dua Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ditetapkan Tersangka

Hadiri Pernikahan Putri Habib Rizieq, Anies-Cak Imin Disebut Wujudkan Persatuan

Presiden Jokowi Hadiri Rakernas IV PDIP Jumat Besok

Menlu Retno Ingatkan Soal Jam Kiamat, Apa Maksudnya?

Kereta Cepat Whoosh Bakal Diresmikan 1 Oktober 2023, Berapa Harga Tiketnya?

Majelis Hakim Tipikor Tentukan Nasib Lukas Enembe 9 Oktober

Ini Highlight Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Lembaga Riset Sarankan Daerah Penghasil Batubara Beralih ke Manufaktur

Mr X dan Mrs X Kandidat Cawapres Ganjar Adalah Mahfud dan Khofifah

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA