Ini Bukti Luhut Bisa Bekerja di Segala Sektor

Ini Bukti Luhut Bisa Bekerja di Segala Sektor - inilah.com
istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Gerakan ini diharapkan mampu mengangkat produk dalam negeri dan memperluas pasarannya untuk mengangkat perekonomian.

Meski kerap mendapat kritikan dari sejumlah pihak terkait menteri rangkap jabatan, namun hal itu justru membuktikan bahwa Luhut adalah menteri yang bisa bekerja di segala sektor. Terlihat dari sejumlah jabatan yang diemban Luhut selama menjabat sebagai Menko Marves sejak Oktober 2019 lalu.

1. Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)
Saat pandemi Covid-19 di Indonesia pada Juli 2020 lalu, Jokowi membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menunjuk menunjuk sejumlah menteri. Salah satunya adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Komite yang dibentuk pada 20 Juli 2020 lalu ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tak hanya Luhut, Airlangga juga dibantu sejumlah menteri lainnya seperti Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga  Petinggi KLB Partai Demokrat Max Sopacua Wafat

2. Koordinator PPKM Jawa-Bali
Semasa pandemi, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia. Jokowi pun mempercayai Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat hingga akhirnya menjadi PPKM Jawa-Bali. Sementara untuk Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali dipegang oleh Airlangga Hartarto.

PPKM kerap diperpanjang setiap pekan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 yang disesuaikan dengan level 1-4. Jika PPKM setiap daerah sudah turun di level 1-3, pemerintah memberikan kelonggaran pembatasan untuk masyarakat.

3. Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Pada Agustus 2021, Jokowi kembali memberi kepercayaan kepada Luhut untuk menyusun strategi penyelamatan danau di Indonesia. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Sebagai dewan pengarah, Luhut akan memberikan arahan dan pencapaian, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional. Selanjutnya, semuanya akan dilaporkan perkembangannya kepada Presiden RI.

Sedikitnya ada 15 danau yang menjadi prioritas untuk diselamatkan di antaranya Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Maninjau (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi), Danau Rawa Danau (Banten), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Batur (Bali), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Kaskade Mahakam Melintang, Semayang, dan Jempang (Kalimantan Timur), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Matano (Sulawesi Selatan), dan Danau Sentani (Papua).

Baca juga  Sakti, Meski Diduga Tersandung Pandora Papers dan Bisnis PCR, LBP Kembali Diberi Kepercayaan Presiden

4. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)
Baru-baru ini Jokowi lagi-lagi mempercayai Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 8 September 2021.

Untuk mengangkat perekonomian dalam negeri dan memperluas produk-produk dalam negeri ini, Luhut dibantu sejumlah menteri terkait seperti Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Bahkan sebelumnya, Luhut pernah beberapa kali merangkap jabatan menteri di antaranya:

– Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Awal kepemimpinan Jokowi Luhut dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga akhirnya menduduki kursi Menko Polhukam pada 2015-2016 silam.

Baca juga  PPKM Luar Jawa-Bali Juga Diperpanjang Dua Pekan

– Menteri ESDM
Meski telah menjabat Menko Polhukam, Luhut sempat merangkap jabatan sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Archandra Thahar.

– Menteri Perhubungan
Luhut juga sempat mengambil alih posisi Menteri Perhubungan yang ketika itu dijabat Budi Karya Sumadi. Posisi Menhub diambil alih lantaran Budi Karya Sumadi terjangkit Covid-19 dan harus dirawat di rumah sakit.

– Menko Bidang Kemaritiman

Setelah ditinggalkan oleh Rizal Ramli, Luhut dipercaya untuk menduduki kursi menko Bidang Kemaritiman. Dan selanjutnya Jokowi mengubah nomenkelatur kementerian ini dengan tambahan investasi.

– Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut dipercaya Jokowi untuk memegang jabatan Menko Marves untuk menangani masalah kemaritiman dan berupaya mengangkat perekonomian Indonesia.

Jabatan-jabatan penting itu adalah posisi yang pernah dipegang Luhut selama di bawah kepemimpinan Jokowi. Entah apakah ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa Luhut mampu bekerja di segala sektor atau memang Jokowi hanya mempercayai satu orang untuk mengemban tugas-tugas penting lainnya yang strategis?

Tinggalkan Komentar