Jumat, 31 Maret 2023
09 Ramadhan 1444

INILAHREWIND: Pelengseran Suharso di PPP dan Masa Depan Partai Ka’bah

Jumat, 30 Des 2022 - 08:37 WIB
Mukernas Ppp - inilah.com
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, Minggu (4/9/2022). Mukernas memutuskan mengganti Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum (ketum) PPP. (Foto: Humas Mukernas PPP)

Panggung politik Tanah Air sepanjang tahun 2022 diwarnai dengan kabar mengejutkan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Minggu (4/12/2022), Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Internal partai tua berlambang Ka’bah itu pun bergejolak usai Suharso dikudeta dari pucuk pimpinan PPP. Pelengseran Suharso tersebut terjadi saat dia sedang dalam perjalanan pulang dari Paris, Perancis. Hal ini terungkap dua hari setelah keputusan pemberhentian Suharso ditetapkan dalam Mukernas di Serang.

Elite politik PPP Arwani Thomafi menyebut ketika Suharso berada di pesawat dari Paris menuju Jakarta, mendengar adanya keinginan rapat itu melalui telpon dan WA. “Suharso minta ditunda satu hari, karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam,” ujar Arwani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Sehari setelah pelengseran Suharso, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkap alasan pemberhentian Suharso menyusul hasil sejumlah lembaga survei yang menunjukkan posisi PPP tetap tak terangkat kendati telah banyak melakukan konsolidasi, sehingga kader PPP menginginkan adanya revitalisasi di sektor ketum.

“Karena makin mendekat pemilu, maka harus diambil langkah, reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal,” kata Arsul di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Keputusan pemakzulan Suharso dari kursi ketum PPP diambil setelah tiga pimpinan majelis, yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga kepada Suharso.

Setelah Mukernas bertemakan “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024” yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia itu memutuskan pemberhentian Suharso sebagai ketum, Suharso menolak tunduk pada hasıl Mukernas tersebut.

Bahkan Suharso dalam pidatonya di acara Bimbingan Teknis DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Pecenongan pada Senin malam (5/9/2022), berulang kali menegaskan jika dirinya masih Ketua Umum PPP.

Suharso yang dalam pemerintahan menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PPP. “Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” kata Suharso sehari setelah dimakzulkan itu.

Dalam video yang beredar di Jakarta, Selasa (6/9/2022), Suharso berkukuh dirinya tetap sebagai Ketua Umum PPP yang sah. “Begini-begini, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan,” kata Suharso dalam video tersebut.

Baca juga
Relawan Amanat Indonesia Gelar Obrolan Kampung Bertema 'Kenapa Harus Anies?'

Gerak cepat

Dua hari setelah gelaran Mukernas di Serang, PPP versi Mardiono bergerak cepat. Mereka menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas itu ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham di Jakarta pada Selasa (6/9/2022).

Berkas diserahkan langsung pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono yang didampingi sejumlah elite PPP. “Saya bersama-sama dengan wakil ketua umum dan wakil sekjen juga dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua umum,” kata Mardiono.

Disebutkan Mardiono, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di partainya itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan. Tahapan itu, kata Mardiono, dijalankan dari mulai keputusan rapat majelis hingga mahkamah partai dan diputuskan dalam mukernas yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 September 2022 di Serang.

Adapun Arsul Sani mengungkapkan, berkas kepengurusan baru yang diserahkan partainya ke Kemenkumham hanya perubahan pada ketua umumnya, yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.

Hanya berselang tiga hari setelah penyerahan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas ke Kemenkumham, Menkumham Yasonna Laoly memutuskan pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat,” demikian bunyi Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly, Jumat (9/9/2022).

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono bertemu dengan Suharso Monoarfa yang baru saja diberhentikan dua hari setelah terbit keputusan Kemenkumham. Mardiono menyebut pertemuan langsung dengan Suharso itu terjadi pada Minggu (11/9/2022).

“Kemarin yang jumpa langsung sudah. Saya baik dengan Pak Harso, tidak ada, wong sahabat saya, sama-sama juga perjuangan beliau di PPP saya juga PPP, yang dibahas ya perpolitikan PPP, dinamika di PPP,” ungkap Mardiono di Jakarta, Senin (13/9/2022).

Kata Mardiono, pertemuan tersebut tidak membahas soal islah keduanya. “Islah itu kalau ada konflik atau persengketaan atau ada dua kubu, sekarang ini tidak ada persengketaan, tidak ada dua kubu, islah-nya bagaimana? Tidak ada masalah kok di PPP, tidak ada pertentangan, tidak ada keributan, tidak ada,” ujar Mardiono yang mengklaim PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.

Baca juga
Prabowo Tak Masalah Sandiaga Loncat ke PPP

Kepengurusan baru dan masa depan PPP

Kembali kisruhnya internal PPP pada September 2022 mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Pengamat politik senior Prof Siti Zuhro menyinggung ketika menyongsong Pemilu 2019 di internal PPP didera masalah, sehingga hasil Pileg suara PPP merosot menjadi partai buncit di DPR. “Kita prihatin dengan apa terjadi pada PPP,” ujar Siti Zuhro kepada Inilah.com,Jumat (9/9/2022).

Anjloknya suara PPP tersebut tentunya menjadi pelajaran berharga bagi partai Ka’bah agar tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan besar (blunder) menjelang pemilu. Mengapa? Sebab, kata Siti Zuhro, konflik internal antar-elite PPP atau keterbelahan kepengurusannya akan menjadi faktor utama munculnya ketidakpercayaan publik (public distrust). Dampaknya, PPP akan kehilangan dukungan.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini juga menyoroti manajemen konflik partai di PPP yang kurang efektif. Kompetisi di internal partai kurang dikelola dengan baik, sehingga memunculkan mosi tdk percaya kepada pimpinan yang dinilai kurang akomodatif dan kurang mewakili aspirasi partai.

Dalam pandangan Siti Zuhro, kebersamaan di internal PPP terasa kurang. Fungsi pimpinan untuk menjaga soliditas partai belum maksimal. PPP rentan mengalami silang pendapat atau konflik yang salah satunya disebabkan oleh tiadanya figur atau tokoh pemersatu yang dihormati elite dan kader.

Hal ini menimbulkan rasa was-was yang mendalam tentang nasib PPP menyongsong Pemilu 2024. Kekhawatiran kemungkinan PPP akan terlempar keluar dari DPR dalam Pemilu 2024, telah membuat para elitenya berpikir untuk melakukan pergantian pimpinan dan mengganti Suharso sebagai Ketum PPP.

Tentunya, selain dampak kisruh PPP merugikan pamornya di mata publik, kemelut PPP ini akan digunakan kekuatan-kekuatan politik lainnya, baik partai baru yang ada di luar DPR maupun partai-partai yang ada di DPR untuk berebut suara PPP. “Swing voters akibat kisruh di internal PPP bisa jadi akan  menguntungkan partai-partai Islam,” kata Siti Zuhro.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mencermati Plt Ketum Mardiono akan tetap memposisikan partainya di KIB. “Pak Mardiono itu kan orangnya Jokowi, orang Istana juga. PPP akan turut, manut kepada pemerintah,” kata Ujang Komarudin dalam perbincangan dengan Inilah.com, Minggu (11/9/2022).

Ujang Komarudin mengingatkan bahwa pengesahan Plt Ketum PPP Mardiono dilakukan oleh pemerintah melalui Menkumham. Artinya, itu mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. “Dan kita tahu juga bahwa KIB itu kan bentukan Istana, KIB itu dibentuk atas izin dan restu Jokowi,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Baca juga
Tiga Capres Partai NasDem, Anies Dinilai Paling Bermanfaat bagi Partai

Jadi, menurut Ujang Komarudin, ia melihat PPP tidak akan berani keluar dari KIB karena kalau keluar dari KIB maka bisa saja Plt Ketum PPP Mardiono bakal dikasuskan atau dipermasalahkan di kemudian hari.

Terbaru, beberapa hari menjelang akhir tahun 2022 ini, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengumumkan struktur pengurus harian terbaru di Jakarta. “Rapat pengurusan harian ke-15 dalam rangka mengumumkan hasil kerja tim revitalisasi kepengurusan baru. Tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan yang semula 46 sekarang menjadi 49 personel,” ungkap Mardiono di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Mardiono menyebutkan seluruh kader yang masuk ke dalam pengurus harian telah sepakat untuk bekerja sama dalam memenangkan Pemilu 2024.

“Ke depan, seluruh kader yang ditetapkan telah sepakat akan bekerja sekuat tenaga, mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan Pemilu 2024.”

Mardiono pun yakin para pengurus harian akan terus solid di bawah kepemimpinannya dan memberikan loyalitas terhadap partai berlambang Ka’bah tersebut.

Dalam kepengurusan ini, kata Mardiono, mereka telah menandatangani integritas, isinya termasuk loyalitas terhadap partai. “Insya Allah tim ini solid di bawah kepemimpinan saya dan Sekjen Gus Arwani, dengan didampingi oleh empat wakil ketua umum.”

Kini, untuk menghadapi arus kekuatan politik koalisi partai-partai lain di pertarungan Pilpres 2024, PPP dituntut harus tepat menentukan pilihan berlabuh agar tidak tenggelam.

Setelah kembali mencuatnya perseteruan di internal dan kemudian disahkannya Plt Ketum PPP Mardiono pada September lalu, yang saat ini berlanjut dengan pembentukan struktur pengurus harian baru, maka akan dibawa ke mana PPP sebagai tempat perjuangan politik yang didirikan para ulama untuk menjadi wadah umat?

Tinggalkan Komentar