Senin, 04 Juli 2022
05 Dzul Hijjah 1443

Ironis Rakyat Dikejar Pajak Lewat KTP Difungsikan Sebagai NPWP, Dua Menko Diduga Hindari Pajak

Senin, 04 Okt 2021 - 22:13 WIB
Penulis : Willi Nafie
Ironis Rakyat Dikejar Pajak Lewat KTP Difungsikan Sebagai NPWP, Dua Menko Diduga Hindari Pajak - inilah.com

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomin Airlangga Hartarto dikabarkan masuk dalam laporan Pandora Papers. 

Laporan itu mengungkap sejumlah kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. 

Luhut terungkap pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat selama 2007-2010.

Sedangkam Airlangga Hartarto tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Yakni perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Demikian dilansir Tempo, Senin (4/10/2021).

Baca juga
Terkait Capres KIB, PAN Pastikan Ketum Bisa Maju

Kabarnya Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh bocoran data itu dari sumber anonim.

Sekitar 600  jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek kolaborasi Pandora Papers.

Ironisnya laporan Pandora Papers bertolak belakang dengan peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Yakni, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.

Kepentingan dalam peraturan tersebut, sebagai penanda identitas setiap pemberian pelayanan publik dan penanda identitas untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di Indonesia.

Baca juga
Tak Hanya MDI, Seluruh Organisasi Sayap Golkar Mulai Dipanaskan untuk Pemilu 2024

Lewat aturan tersebut, pemerintah juga mengatur data layanan publik yang telah dilengkapi NIK dan NPWP divalidasi. Lalu dapat dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan.

Seperti pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kepentingan perpajakan, dan pemutakhiran data identitas dalam data kependudukan. Jadi pemerintah dapat melacak aktivitas para penggemplangan pajak.

Tinggalkan Komentar