Jadi Tersangka, Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan KPK

Jadi Tersangka, Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan KPK - inilah.com
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin Langsung Ditahan Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Anggota DPR Alex Noerdin langsung menjalani penahanan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/9/2021) sore.

Mengenakan rompi warna pink (rompi khas Kejagung), Alex tampak pasrah begitu keluar dari gedung pemeriksaan dan digelandang ke rumah tahanan.

Wakil Ketua Komisi VII itu akan menjalani masa penahanan 20 hari pertama di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi mereka kami sudah periksa kesehatannya dan dinyatakan sehat bebas covid-19. Mereka kami tahan selama 20 hari pertama,” Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Leonard Eben dalam keterangannya kepada wartawan.

Sementara satu tersangka lainnya, Muddai Madang (eks Komisaris Utama PDDE Gas merangkap Direktur Utama PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Baca juga  Ramai Disebut, Begini Postingan Terakhir Azis Syamsuddin

Alex dan Muddai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kontrak pembelian gas di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE), milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan.

Keduanya memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Alex saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan menyetujui kontrak kerja sama antara PDPE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa untuk membentuk PT PDPDE Gas. Tujuannya, agar bisa mendapatkan alokasi gas milik negara.

Sementara itu, Muddai selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa menerima pembayaran tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas. Namun, Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima oleh Alex maupun Muddai dalam kasus tersebut. Sebab, hal tersebut sudah masuk pokok perkara.

Baca juga  Ini Rekomendasi IDAI untuk Vaksin COVID-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun

Atas perbuatannya, Leonard menyebutkan, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, penyidik lebih dulu menetapkan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan A Yaniarsyah Hasan sebagai tersangka.

Kasus ini berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel.

Hak jual ini merupakan participating interest PHE 50%, Talisman 25%, dan Pacific Oil 255 yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemprov Sumsel.

Baca juga  Utangnya Tembus Rp100 Triliun, Garuda Warisan Soekarno, Jokowi Pasti Pertahankan

Namun, pada praktiknya bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya. Namun, PT PDPDE Gas sebagai rekanan selama periode 2011–2019.

PDPDE Sumsel, yang mewakili Pemprov Sumsel, hanya menerima sekitar Rp38 miliar. Itupun masih dipotong utang saham Rp8 miliar sehingga pendapatan bersih selama sembilan tahun kerja sama di bidang migas sekitar Rp30 miliar.

Sebaliknya, perusahaan patungan yang dibentuk ini mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bumi bagian negara ini. Diduga selama kurun waktu delapan tahun, mendapatkan pendapatan kotor sekitar Rp977 miliar. Setelah dipotong dengan biaya operasional, pendapatan bersih yang diterima kurang lebih Rp711 miliar.

Kerugian negara bertambah senilai USD63,75 juta dan Rp2,1 miliar yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PDPDE.

Tinggalkan Komentar