Rabu, 06 Juli 2022
07 Dzul Hijjah 1443

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Selasa, 21 Sep 2021 - 14:06 WIB
Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya - inilah.com
(istimewa)

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kembali ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kapasitasnya sebagai saksi, kehadiran Anies pada Selasa (21/9/2021), bertujuan mulia. Membantu KPK mengungkap kasus dugaan suap pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Pengalaman, komitmen, kompetensi, apresiasi publik dan lembaga berulang kali diberikan kepada Gubernur Anies.

Ditunjuk negara sebagai anggota atau tim pemberantasan mafia hukum pun sudah dilakukan Anies pada dekade lalu. Biasa saja. Soal kehadiran Anies di KPK hari ini sebagai saksi pun sebaiknya dibaca sebagai hal biasa. Jika ada pihak-pihak yang membesar-besarkan dan merekayasa nya menjadi seolah gede, publik pun sudah mencium narasi insinuasi itu.

Jauh sebelum Anies, lembaga antirasuah itu juga pernah beberapa kali memanggil seorang kepala daerah untuk dimintai keterangan atas kasus korupsi di wilayahnya. Baik itu kepala daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Baca juga
Lewat Formula E, Anies Kampanyekan Jakarta Ramah Lingkungan

Seperti pada April 2016, Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahja Purnama atau akrab dipanggil Ahok, pernah diminta hadir ke gedung Merah Putih karena kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kala itu, pemanggilan Ahok dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus yang ditaksir merugikan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta hingga Rp191,3 miliar.

Bahkan, di tahun yang sama, Ahok juga pernah dihadirkan di muka persidangan untuk bersaksi terkait kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok disidang untuk memberikan kesaksian terhadap tersangka anggota Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja.

Layaknya Ahok, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai mantan Anggota DPR RI dalam kasus dugaan suap mega proyek e-KTP  Ganjar tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019.

Baca juga
Kerap Langgar Etik, Lili Pintauli Harus Mundur dari Pimpinan KPK

Kembali ke soal Anies. Dukungan Sang Gubernur terhadap kerja pemberatasan korupsi di lingkungan Pemrov DKI Jakarta, mendapat apresiasi dari sejumlah institusi, termasuk KPK. Dan, publik mencatat baik itu semua.

Pada 2018, Gubernur Anies mewakili Pemprov DKI menerima penghargaan dari KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik. Kala itu, piagam penghargaan diserahkan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Alexander Marwata, dan Saut Sitomorang di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Setahun kemudian, giliran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menganugerahi Gubernur Anies Baswedan sebagai pimpinan anti korupsi. Kala itu, Gubernur Anies menyebut penghargaan ini merupakan bentuk komitmen seorang pemimpin.

Baca juga
Dilaporkan ke Dewas, KPK Sebut Mars dan Hyme Sesuai Aturan

Dia mengatakan, indikator penghargaan ini diambil dari survei persepi dan survei kualitas layanan yang dilakukan Kemenpan RB. Dari seluruh pemerintah daerah hanya dua daerah yang mendapatkan penghargaan bergensi itu. 

Kue tambang dari terigu, rasanya manis. Jangan ada bimbang apalagi ragu untuk Gubernur Anies…!

Tinggalkan Komentar