Jejak Usaha Anak Mantan Menteri Perindustrian Terlama di Zaman Orba, Airlangga

Jejak Usaha Anak Mantan Menteri Perindustrian Terlama di Zaman Orba, Airlangga - inilah.com
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (foto istimewa)

Tidak mudah menelusuri perusahaan-perusahaan milik Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang juga anak dari Menteri Perindustrian  terlama di zaman Orba, Ir Hartarto.

Beredar info, sebagai anak Menteri Perindustrian, Airlangga diduga menjadi pengusaha lantaran banyak digandeng oleh para konglomerat yang bisa jadi sebagai proyek balas budi atas izin-izin yang diberikan sang Ayah.

Pernah menjadi Ketua  Asosiasi Emiten Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada nama Airlangga, memang banyak yang kemudian collapse lantaran terkena badai krisis di tahun 1998.

Berikut informasi seputar perusahaan Airlangga. Mulai membangun bisnisnya dengan mendirikan PT Graha Curah Niaga yang bergerak di bidang distribusi pupuk. Pernah menjadi presiden komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) pada 1987 dan presiden direktur PT Jakarta Prime Crane pada 1991.

Presiden direktur PT Bisma Narendra dan presiden komisaris PT Ciptadana Sekuritas pada 1994. Komisaris di PT Sorini Corporation Tbk (SOBI) pada 2004.  

Baca juga  Sakti, Meski Diduga Tersandung Pandora Papers dan Bisnis PCR, LBP Kembali Diberi Kepercayaan Presiden

Inilah.com mencoba menelusuri namun minim informasi mengenai PT Graha Curah Niaga. 

Informasi terkini, PT. Fajar Surya Wisesa bergerak di bidang pembuatan kertas. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989 dan saat ini memproduksi kertas industri, seperti containerboard (liner dan corrugating medium) dan boxboard, untuk digunakan dalam kemasan barang konsumen dan industri. Produk Perusahaan dijual ke pelanggan domestik dan diekspor ke negara-negara Asia lainnya, Afrika, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa.

Sedangkan PT Sorini Corporation Tbk (SOBI) merupakan salah satu produsen Sorbitol terkemuka di dunia. Sorini memproduksi Starch (tepung) dan Starch Sweeteners (pemanis) termasuk Sorbitol Syrup dan Sorbitol Powder, Maltitol, Dextrose Monohydrate, Maltose Syrup, dan Maltodextrine. 

Berbagai produk tersebut merupakan bahan baku dalam produksi berbagai industri barang konsumsi mulai dari makanan dan minuman hingga kepada kosmetik dan farmasi.

Baca juga  Setelah Banyak Aktivis Ditangkap, Bentrokan Berdarah dengan Rakyat, MK Nyatakan UU Ciptaker Inkonstitusional

LHKPN Airlangga Harta Rp81,5 Miliar

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh dari situs KPK, Airlangga memiliki harta Rp 81,5 miliar pada 2018 yang dilaporkan per 4 April 2019.

Terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Bogor, Manado, Gianyar, hingga Melbourne, Australia, dengan nilai seluruhnya mencapai Rp 71,8 miliar. Ia juga memiliki sejumlah mobil dengan akumulasi nilai Rp 3,8 miliar.

Harta lainnya yang dimiliki berupa harta bergerak  senilai Rp 573 juta, surat berharga Rp 43,2 miliar dan kas Rp6 miliar. Juga memiliki harta lainnya senilai Rp 20,5 miliar. Bila diakumulasi, jumlah harta Airlangga Hartarto mencapai Rp 146 miliar.

Baca juga  6 Daerah Luar Jawa-Bali Masih Level 4

Airlangga Muncul Dalam Dokumen Pandora Papers

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang baru saja berulang tahun ke-59  pada 1 Oktober 2021 lalu, namanya disebut ada dalam Dokumen Pandora Papers yang menguak kepemilikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.  

Airlangga tercatat memiliki perusahaan di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Demikian dilansir Tempo, Senin (4/10/2021).

Ironisnya laporan Pandora Papers seakan bertolak belakang dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.

Pasalnya, peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu seakan rakyat dikejar pajak lewat KTP difungsikan sebagai NPWP, sementara menteri di kabinet Indonesia Maju justru diduga menghindari pajak.

Tinggalkan Komentar