Selasa, 17 Mei 2022
16 Syawal 1443

Jejaring Pukat Bisnis Lord Luhut

Lord Luhut
(ist)

Luhut Binsar Panjaitan memiliki peran sentral dalam Pemerintahan Jokowi. Jejaring bisnisnya makin menggurita.

#Bagian kelima dari lima tulisan

HARI-HARI Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tak lagi sama. Keduanya sempat akan ‘dijemput’ para penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa akibat laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Video itu berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”. Dalam video tersebut keduanya menyebut Luhut ‘bermain’ dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Pembicaraan ini sendiri berangkat dari laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang dilakukan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.

Dikutip dari Kontras.org, kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut. Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

Kita tahu bahwa perseteruan antara Luhut melawan Haris-Fatia menemui jalan buntu. Kedua pihak bersikukuh pada keyakinan masing-masing. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke tahap penyidikan. “Kasusnya sudah tahap penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis.

Meski begitu, sampai saat ini baik Haris Azhar maupun Fatia Maulidiyanti masih berstatus sebagai saksi. Menurut Auliansyah, sebelum meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, kepolisian sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

* * * *

Luhut Pandjaitan adalah seorang jenderal bintang empat Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat yang menjelma menjadi pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtra. Dia memiliki 99,98% saham Grup PT Toba Sejahtra.

Berdasarkan penelusuran pelbagai sumber riset, Grup Toba Sejahtra terbagi ke dalam enam anak usaha yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi belasan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Berikut struktur Grup PT Toba Sejahtra dan anak usaha:

1. Toba Coal and Mining

– PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA)
PT Toba Bara Sejahtra merupakan anak perusahaan yang keseluruhan saham nya dimiliki oleh PT Toba Sejahtra. Toba Bara memiliki 3 anak perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Anak-anak perusahaan Toba Bara bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor tambang terkemuka Indonesia seperti Petrosea dan SIS untuk memastikan bahwa rencana penambangan berjalan tepat waktu dan meminimalisasi biaya pengembangan yang meningkat.

– PT Admira Baratama Nusantara
PT Adimitra Baramata Nusantara merupakan konsesi pertambangan seluas 2.990 hektare yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Memulai operasinya pada 2008 dan berhasil melakukan pengiriman komersilnya pada tahun yang sama. Produksi hasil tambang diperkirakan mencapai 3,6 juta metric ton batu bara pada 2011 dan diharapkan dapat terus bertambah di tahun-tahun berikut yang akan didapat melalui penambahan kontraktor pertambangan dan pengeluaran modal infrastruktur.

– PT Indomining
PT Indomining terletak di lahan konsesi seluas 683 ha yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan telah memulai operai komersil pertamanya pada 2007. Produksinya mencapai sekitar 1,5 juta MT batu bara per tahun dan diharapkan dapat terus bertambah di tahun-tahun berikut. Serupa dengan PT Adimitra Baratama Nusantara, tambang milik PT Indomining berlokasi di dekat dermaga anak Sungai Mahakam, sehingga menghasilkan biaya produksi yang sangan kompetitif.

– PT Trisensa Mineral Utama
PT Trisensa Mineral Utama merupakan konsesi pertambangan seluas 3.414 ha yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Saat ini sedang dilakukan pengeboran dan perencanaan tambang, dan produksi awal telah dimulai pada 2011.

– PT Kutai Energi
PT Kutai Energi adalah konsesi pertambangan terbesar PT Toba Sejahtra, terdiri dari 6.932 ha daerah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Konsesi, yang mulai beroperasi dan produksi komersial pada 2010 kini mengalami pengembangan lebih lanjut dan perencanaan, produk diperkirakan akan meningkat pesat selama beberapa tahun mendatang.

Baca juga
Pemilu 2024, PDIP Diyakini Gagal 'Hattrick'

2. Toba Oil and Gas

– PT Energi Mineral Langgeng
Blok di Madura Tenggara dengan luas 4.567 km2 ini diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada 5 Mei 2009. Rasio keberhasilan eksplorasinya diperkirakan mencapai 40% total risiko potensi sumber daya yang dapat diperbaiki diperkirakan mencapai 2 miliar barel minyak, 593 miliar kaki kubik gas alam dan 36 jutaan barel kondensat.

– PT Fairfield Indonesia
PT Fairfield Indonesia didirikan pada 2005 dan merupakan perusahaan bersama dengan Fairfield Nodal, perusahaan seismik Amerika Serikat. Perusahaan ini dilengkapi dengan teknologi dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani baik data seismik 2 dimensi dan 3 dimensi dan proyek-proyek di kedalaman termasuk di darat, zona transisi dan pengolahan data kelautan.

3. Toba Power

– PT Pusaka Jaya Palu Power
PT Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Terletak di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, perusahaan ini memulai operasinya sejak 2007 dan saat ini telah mampu memproduksi 2×15 MW dengan rencana ekspansi hingga 40 MW pada 2013. Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN ditandatangani pada 2007 untuk periode 25 tahun. Untuk mendukung masyarakat lokal, pemerintah Kota Palu memiliki sebagian kecil saham dari pembangkit tenaga listrik ini.

– PT Kartanegara Energi Perkasa
PT Kartanegara Energi Perkasa telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pada 18 April 2011 untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pembangkit listrik ini akan mampu memproduksi 2×41 MW (satu siklus) yang dimulai pada Desember 2012, dengan meningkatkan angka produksinya menjadi 2×60 MW (siklus gabungan) yang direncanakan pada 2013. Perjanjian penyediaan gas alam telah ditandatangani pada Juni 2009.

4. Toba Perkebunan dan Kehutanan

– PT Perkebunan Kaltim Utama I
PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) pada 19 Juni 2013, telah membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I. PT Perkebunan Kaltim Utama memiliki total luas lahan sebesar 8.633 ha dan lahan yang sudah ditanam seluas 2.896 ha. Izin Penanaman ini akan habis pada 2036 mendatang.

– PT Tritunggal Sentra Buana
Melalui PT Tritunggal Sentra Buana, PT Toba Sejahtra melakukan usaha patungan dengan Wilmar Plantations dan memiliki saham minoritas sebesar 25% atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Saliki, Kalimantan Timur. Perkebunan Saliki memiliki total lahan seluas 12.000 ha dengan total lahan Hak Guna Usaha (Izin Operasi) sebesar 5.759 ha. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panen minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari perkebunan sendiri maupun milik para petani di sekitar.

– PT Admira Lestari
PT Adimitra Lestari didirikan pada 2005. Pada tahun 2008, perusahaan ini menerima Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu (IUPHHK) yang berlaku selama 45 tahun untuk 52.100 ha hutan produktif di Nunukan, Kalimantan Timur. Pada April 2009, PT Adimitra Lestari telah memulai produksi komersilnya.

5. Toba Industri

– PT Smartias Indo Gemilang
PT Smartias Indo Gemilang didirikan pada 2007 lalu. Operasinya melibatkan penjualan dan distribusi KWH meter elektrik prabayar dalam bentuk Smart Card atau STS Meter Token untuk listrik perumahaan yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Fitur prabayar ini memungkinkan para pelanggan PLN untuk mengelola dan menghemat tagihan listrik mereka dengan baik. Selain itu, fitur ini juga dapat meningkatkan kerja PLN dalam melayani pelanggan dan operasionalnya secara lebih efisien, sementara dalam waktu yang bersamaan dapat menghindari adanya pemutusan hubungan listrik akibat adanya tagihan yang belum terbayar.

– PT Rakabu Sejahtra
PT Rakabu Sejahtra didirikan pada 2009 dan memiliki pabrik yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. PT Toba Sejahtra memiliki saham minoritas dalam pabrik yang memproduksi berbagai furnitur olahan kayu dalam bentuk rangka pintu, lantai, dan lain-lainnya ini. Produk-produk tersebut banyak dijual untuk pasar ekspor.

– PT Kabil Citranusa
Melalui PT Kabil Citranusa, PT Toba Sejahtra memiliki saham minoritas dalam 147 ha lahan industri yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini didirikan pada 2002 serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri gas dan minyak.

6. Toba Property and Infrastructure

– PT Toba Pengembang Sejahtra
Perusahaan properti ini memiliki lokasi di kawasan bisnis Megakuningan. Toba Pengembang Sejahtra memiliki luas lahan sebesar 1,7 ha. Perusahaan ini memiliki rencana proyek pada kuartal III/2013 untuk melakukan penanaman tiang pancang atau ground breaking gedung. Pada Kuartal III/2015 direncanakan gedung Tower A telah selesai dibangun dan menyusul Tower B.

Sementara, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyebut ia melakukan korupsi politik atau penyalahgunaan wewenang melalui perusahaan di bawah Toba Sejahtra Group. Ia mengaku, sudah tidak terlibat apapun dengan bisnis Toba Sejahtra.

Baca juga
DKI Siapkan Beasiswa untuk 28 Anak-Anak Nakes yang Meninggal

Hal ini dikatakan Luhut menjawab pertanyaan awak media. Luhut menjelaskan satu-satunya urusan yang dilakukannya saat ini hanya mengurus pemerintahan, bukan Toba Sejahtra. “Tidak ada (kepentingan politik), kalau ada tindak saja. Saya pun (siap) ditindak kalau salah,” kata Luhut.

Luhut menjanjikan tidak ada korupsi politik atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Apalagi jika tindakan tersebut diketahui anak buah yang melihat dirinya berbisnis ke sana-sini di luar urusan utamanya sebagai menteri. “Masa saya tidak malu sudah tua begini, malu dong,” ujarnya.

Dia juga mengakui bahwa Toba Sejahtra merupakan perusahaan miliknya, namun sudah dilepas ke publik. Ia juga membantah tuduhan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaannya. Menurut Luhut, perusahaannya tidak bisa menjadi perusahan publik apabila merusak lingkungan.

Sebelumnya, Luhut memiliki 99,98% saham Toba Bara Sejahtra melalui PT Toba Sejahtra. Kemudian, secara bertahap ia mengurangi kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Toba Sejahtra terakhir kali melepas 61,79% sahamnya kepada Highland Strategic Holdings Pte Ltd, perusahaan Singapura, senilai Rp 1,07 triliun pada 9 Desember 2016.

Pasca transaksi ini, kepemilikan saham Toba Sejahtra di Toba Bara hanya tersisa 9,99%. Per 31 Oktober 2018, pemegang saham Toba Bara terdiri atas Highland Strategic 61,91%, Toba Sejahtra 9,99%, Bintang Bara BV 10%, PT Bara Makmur Abadi 6,25%, PT Sinergi Sukses Utama 5,1%, dan masyarakat 6,74%.

Hanya saja, pelepasan saham Luhut di Toba Sejahtra meninggalkan sejumlah tanda tanya. Laporan Global Witness, lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup, menuliskan bahwa perusahaan yang sempat dimiliki oleh Luhut itu dijual pada November 2016 dengan nilai yang tidak disebutkan kepada perusahaan Singapura bernama Highland Strategic Holdings.

Kemudian, perusahaan Singapura lainnya, Watiga Trust disebut juga memegang saham tersebut sebagai perwakilan dari Highland. Sehingga, timbul pertanyaan dari lembaga non-pemerintahan itu mengenai siapa pemilik dua perusahaan yang membeli saham perusahaan Luhut tersebut.

* * * *

Luhut memang menteri spesial. Jagad politik Nasional paham kedekatan jenderal anak didik LB Moerdani ini sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Luhut dikenal paling vokal membela Presiden Jokowi di tengah kritik tajam para oposisi.

Apalagi pada tahun politik seperti sekarang ini. Luhut mengaku mengenal sosok Jokowi sejak lama. Luhut diketahui menjalin kerja sama dengan Jokowi yang dikenal memiliki usaha dalam bidang kayu. Ceritanya saat itu, Luhut sedang mencari pengusaha kayu, kemudian Luhut dikenalkan ke Jokowi yang waktu itu masih menjadi Wali kota Solo.

“Saya dikenalkan waktu dia jadi wali kota. Kemudian kita bikin dengan anaknya, perusahaan, karena dia jadi wali kota. Perusahaan finishing furnitures,” kata Luhut pada Mei 2014.

Kedekatan Jokowi dengan terus berlanjut. Saat Jokowi memutuskan maju di Pilpres 2014 bersama dengan Jusuf Kalla (JK), Luhut masuk dalam tim sukses Jokowi yang bertugas menjadi pengarah untuk pasangan Jokowi-JK saat itu.

Luhut juga diketahui membentuk tim yang disebut Tim Bravo Lima yang berisi pensiunan jenderal dan relawan sipil. Luhut dan Tim Bravo Lima berhasil menghantarkan Jokowi menjadi presiden 2014.

Selepas Pilpres 2014, Luhut masuk dalam jajaran kabinet kerja Presiden Jokowi. Luhut menduduki posisi strategis sebagai pembantu presiden. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Luhut juga pernah menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai akhirnya Menteri ESDM diisi oleh Ignasius Jonan.

Luhut juga dikenal sebagai sosok yang selalu membela Jokowi, jika Jokowi mendapatkan kritikan keras terlebih di tahun politik menjelang Pilpres 2019. Luhut akan orang nomor satu yang menjawab setiap kritikan yang diterima Jokowi.

Kini, sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut mengurus pelbagai hal. Bahkan, penanganan COVID-19, yang semestinya dikomandoi Menteri Kesehatan dan Satgas COVID-19, justru Luhut yang terlihat lebih memiliki banyak peran.

Kedekatan Luhut dengan Jokowi dinyatakannya secara terbuka. Bahkan, Luhut mengaku juga berupaya mengajak Gibran, putra Presiden Jokowi untuk berbisnis. “Anak Pak Jokowi dagang martabak, saya mau nawarin Gibran dagang untuk pasok off shore catering,” kata Luhut, saat memberi sambutan di acara Shell Scenario, Grand Hyatt, pada 2018.

Artinya, Luhut mengajak Gibran untuk memasok makanan ke perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di laut lepas. Niatan Luhut ini pun disampaikan ke Jokowi, dan hanya dibalas untuk bicarakan sendiri ke Gibran.

Lalu, Luhut pun menyambangi Gibran dan menyatakan niatnya. “Saya sudah izin bapak (Jokowi), Gibran kamu mau ga supply saja di offshore,” ajak Luhut. Tapi, jawaban Gibran tak disangka luhut. “Saya maunya dagang martabak saja,” kata Luhut menirukan ucapan Gibran saat itu. Apalagi Gibran kini sudah memiliki banyak gerai yang harus diurus.

Baca juga
Kronologi Anggota TNI Dibegal: Motor Pelaku Ditendang, 7 Orang Langsung Kabur

* * * *

Belum lama publik dihebohkan dengan berita keterlibatan Luhut pada bisnis tes COVID-19, baik PCR maupun antigen. Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19, baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook-nya, Edy menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut. Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

“Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” tulis Edy.

Saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Luhut merespon tudingan miring soal bisnis PCR tersebut. Luhut mendatangi studio rekaman Deddy Corbuzier Podcast untuk menjelaskan cerita keterlibatannya dalam bisnis PCR.

“Saya diminta pembantu saya, Seto, untuk masuk. Saya pikir ini bagus. Niatnya membantu rakyat saat pandemi COVID terjadi. Dan dari bisnis ini saya tak pernah mengambil untung sama sekali. Tak pernah menerima pembagian dividen. Silakan diaudit perusahaan itu. Kalau ternyata tak ditemukan bukti, saya tumbuk dia. Saya juga ingin mereka yang suka menuduh itu coba periksa laporan pajak mereka,” ujar Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier.

Atas argumentasi Luhut itu, Edy kembali menjawab. “Ucapan LBP perlu diluruskan supaya masyarakat tidak salah tangkap. Pengertian korupsi tidak selalu berarti si penyelenggara negara terima uang. Misalnya, memperkaya orang lain pun bisa disebut korupsi. Tindak pidana nepotisme parameternya tidak diukur dengan ada tidaknya laba, tapi cukup bila ada manfaat yang dinikmati orang lain/badan hukum,” ujar Edy Kristianto di laman Facebook-nya.

Pada 15 November 2021, Ketua Prodem Iwan Sumule melaporkan Luhut dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya. Awalnya laporan itu sempat ditolak polisi karena dianggap kekurangan bukti pendukung. Dua pekan kemudian Iwan Sumule kembali mendatangi Polda Metro Jaya membawa sejumlah bukti.

Kepada Inilah.com, Iwan memaparkan secara detil soal laporannya. “Berbeda dengan Ubedillah Badrun yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, saya memilih melaporkan Luhut dan Erick ke polisi. Sebab untuk pembuktian dugaan kasus korupsi sangat sulit. Saya tak yakin KPK mau bergerak. Tapi kalau soal kolusi dan nepotisme, itu jauh lebih mudah pembuktiannya. Cuma dibutuhkan dua alat bukti: hubungan Luhut dengan GSI, dan GSI mendapat keuntungan dari bisnis tersebut. Kedua hal itu sudah diakui oleh pihak Luhut,” ujar Iwan Sumule.

Masalahnya, apakah polisi berani memeriksa Luhut? Iwan Sumule membocorkan bahwa saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Iwan yakin kasus ini sangat kuat. Kasus tersebut dilaporkan ke polisi berdasarkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. “Sudah ada yurisprudensinya. Seorang Bupati di Bengkulu dipidana menggunakan undang-undang tersebut,” ujar Iwan Sumule kepada Inilah.com.

Berdasarkan riset Inilah.com pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada tahun 2016, Bupati Seluma, Bengkulu, Murman Effendi, divonis penjara selama dua tahun dan denda Rp200 juta. Dalam amar putusan, Murman divonis penjara karena melanggar pasal 1 angka5, jo pasal 5 angka 4, jo pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Apakah Luhut akan terjaring UU nomor 28 tahun 1999? Apakah polisi berani menindak Luhut dengan pasal kolusi dan nepotisme? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Tinggalkan Komentar