Jelang 7 Tahun, Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Turun

Jelang 7 Tahun, Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Turun - inilah.com
foto istimewa

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bulan ini tepatnya pada 20 Oktober 2021 besok, memasuki tahun ketujuh. 

Merujuk dari hasil survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo menurun. Periode Oktober 2021, tingkat kepuasan publik hanya mencapai angka 66,4 persen.

Angka itu menunjukan adanya penurunan 2,7 persen jika  dibandingkan dengan bulan April 2021 yang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan 69,1 persen. 

Sesuai hasil Litbang Kompas, tren kepuasan publik terefleksi pada fluktuasi nilai kepuasan kinerja pemerintahan di berbagai bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Hasil survei ini juga terdapat anomali terkait kecenderungan pelemahan di bidang politik dan hukum, sementara bidang kesejahteraan sosial cenderung bertahan dan bidang ekonomi menguat.

Baca juga  Ini yang Akan Dilakukan Vanessa Angel di Surabaya

Penguatan di bidang ekonomi itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan performa perekonomian nasional di tengah pandemi.

Sementara itu, di bidang politik dan keamanan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun drastis dari 77 persen menjadi 70,8 persen pada periode Oktober 2021.

Kemudian, di bidang hukum, capaian angka kepuasan juga merosot dari 65,6 persen pada April 2021 menjadi 60,6 persen pada periode Oktober 2021. Publik menilai, masalah mengenai suap dan jual beli kasus maupun isu terkini pemberantasan korupsi belum membaik.

Selain itu, ada isu lainnya mengenai polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi sebagai presiden ditunggu dalam menengahi kisruh internal KPK tak memenuhi harapan publik.

Baca juga  Rilis Jersey Baru, Ajax, Bob Marley, Three Little Birds

Survei ini menggunakan metode penelitian pengumpulan pendapat melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi dari 26 September hingga 9 Oktober 2021.

Tinggalkan Komentar