Senin, 23 Mei 2022
22 Syawal 1443

Jokowi Minta Jaksa Agung Awasi Peredaran Barang Impor yang Dicap Lokal

Jokowi Minta Jaksa Agung Awasi Peredaran Barang Impor yang Dicap Lokal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengawasi dan menindak peredaran barang-barang impor yang dicap sebagai produk lokal. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri.

“Dan saya awasi betul itu, saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri,” kata Jokowi saat menyampaikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi mengaku sering menemukan praktik semacam itu di beberapa marketplace.

“Ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin, jangan pikir kita enggak ngerti. Saya sudah peringatkan dua kali. Saya enggak mau ini, besok hilang. Saya enggak mau ini, besok hilang. Tapi jangan cuma dua ini saya minta semua betul-betul,” kata Presiden.

Baca juga
PDIP Disarankan Jaga Jarak dengan Jokowi

Lebih lanjut Jokowi juga meminta kepada Kementerian Perdagangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pergerakan barang-barang impor yang dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Di lapangannya dilihat betul ini lari ke mana sih? Ini ada alkes lari ke mana? Oh ke Provinsi A, kelihatan. Oh ke Kabupaten B, kelihatan. Oh ke Kota C, kelihatan. Oh ke Kementerian E ya, kelihatan semua. Sekarang gampang banget ngeliat-ngeliat,” katanya.

Oleh karena itu Jokowi menegaskan kembali agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan e-katalog dan katalog lokal yang ada.

Sebelumnya Presiden sempat mengungkapkan kekesalannya atas prioritas belanja barang impor oleh kementerian/lembaga dan pemda sehingga memerintahkan penggunaan anggaran belanja sebesar 40 persen dibelokkan untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Baca juga
Kebijakan Sengsarakan Rakyat, Jokowi ‘Kura-kura dalam Perahu’

Jokowi juga sempat mengancam kepada kementerian/lembaga dan pemda yang nantinya tidak patuh akan diumumkan disertai ancaman konsekuensi seperti pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) bagi pemda serta perombakan direksi bagi BUMN dan kementerian/lembaga.

Tinggalkan Komentar