Minggu, 29 Januari 2023
07 Rajab 1444

Jokowi Singgung Lagi Kasus Brigadir J, Reputasi Polri Dipertaruhkan

Kamis, 21 Jul 2022 - 17:24 WIB
Bandara 1 - inilah.com
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan Perluasan Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7/2022). Dalam kesempatan tersebut Jokowi kembali menyinggung kasus Brigadir J yang harus diusut tuntas oleh Polri. Foto: Antara

Presiden Jokowi kembali mengomentari kasus tewasnya Brigadir Yoshua alias Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam. Jokowi meminta penanganan perkara tersebut diusut tuntas karena reputasi Polri dipertaruhkan.

Jokowi menyatakan hal ini sewaktu memberi sambutan saat meresmikan perluasan Bandar Udara Internasional Komodo, di Labuan Bajo, NTT, Kamis (21/7/2022). Ini merupakan pernyataan kedua yang disampaikan, setelah pada Selasa (12/7/2022), Jokowi memberi instruksi agar proses hukum kasus tersebut dilaksanakan.

“Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” kata Kepala Negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah membentuk tim gabungan khusus (timsus) untuk mengusut tuntas perkara tewasnya Brigadir J. Malahan Kapolri telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam, serta menonaktifkan Karo Paminal dan Kapolres Jaksel buntut penanganan perkara Brigadir J.

Baca juga
Survei Algoritma: Publik Tak Suka Jokowi Umbar Dukungan Capres

Timsus Polri juga sepakat dengan keluarga Brigadir J melaksanakan autopsi ulang untuk mengetahui luka-luka tidak wajar dalam jenazah korban. Selain itu, Polri mengaku telah mengantongi rekaman kamera pengawas (CCTV) yang merekam kronologi tembak-menembak yang mengakibatkan Brigadir J tewas.

Namun tindakan tersebut dianggap tidak cukup lantaran lambannya timsus mengungkap perkara tersebut. Sorotan kini mengarah kepada kinerja Kapolri Sigit, yang dianggap layak dievaluasi lantaran lambat menangani perkara yang dianggap banyak kalangan tidak sulit untuk mengungkapnya.

“Kalau ini tidak bisa tuntas, setuntas-tuntasnya, tidak menutup kemungkinan (Kapolri dinonaktifkan). Karena Polri ini adalah lembaga yang menjadi bagian dari negara, mereka ini yang dibutuhkan oleh rakyat,” kata pengamat kepolisian, Bambang Rukminto.

Tinggalkan Komentar