https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   02 October 2021 - 00:02 wib

Jadi Korban Mafia Tanah, Guru Besar IPB Sambangi Kompolnas

Kanal
berita-headline

Guru Besar IPB, mengadukan kasus perampasan tanah ke Kompolnas.

Guru Besar IPB Profesor Ing Mokoginta menyambangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Jumat (1/10/2021), untuk mengadukan kasus perampasan tanah miliknya yang tak kunjung selesai.

Tanah keluarga besar Prof Mokoginta seluas 1,7 hektare di Gogagoman, Kotamobagu, diduga dirampas oleh mafia tanah dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN). prof Mokoginta dan keluarga sudah menang di pengadilan, mulai dari PTUN sampai peninjauan (PK) di Mahkamah Agung. Sertifikat turunan 2567 tersebut juga sudah dibatalkan, namun, tanah tersebut masih dikuasai penyerobot.

Padahal, bukti pidana perampasan tanah tersebut sangat kuat. Tidak ada transaksi jual beli, namun tanah dengan SHM Nomor 98 tahun 1978 yang tertulis berasal dari tanah adat tiba-tiba terbit sertifikat pada 2009 dengan Nomor 2567. Dalam sertifikat 2567 tersebut tertulis berasal dari tanah negara.

"Sebelumnya, kami juga sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Kapolri sebanyak tiga kali. Presiden Jokowi kembali menegaskan agar Kapolri tidak ragu menindak beking mafia perampas tanah. Tapi sampai kini, kasus perampasan tanah milik kami belum juga tuntas disidik," ujar Prof Mokoginta.
 
Aduannya ke Kompolnas karena kecewa pada Polda Sulut, menurut dia, perkara perampasan hak atas tanah yang sudah bersertifikat No 98 tahun 1978, sudah dilaporkan sejak tahun 2017. Tanah diduduki oleh terlapor, dibuat sertifikat baru tahun 2009, kemudian dijual. Padahal terlapor tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat.

Propam Polda Sulut, bahkan Kanit penyidik telah menemukan bukti bahwa semua sertifikat terlapor tidak teregristasi dan tidak tercatat di buku tanah BPN. Namun pihak penyidik menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana dengan dalih terlapor juga punya sertifikat. "Kami heran, mengapa bisa terbit sertifikat lain di atas tanah sertifikat kami?" tambahnya.

Prof Mokoginta pun terpaksa melakukan gugatan ke PTUN hingga MA untuk membuktikan sertifikat pihak terlapor adalah palsu. Gugatan kami dimenangkan hingga sampai inkrah setelah putusan PK di MA.

"Setelah itu, BPN membatalkan semua sertifikat terlapor yang terdiri dari 12 orang. Meski sudah ada bukti putusan pembatalan sertifikat terlapor  kami melanjutkan gugatan kami pada laporan yg kedua. Namun perkara dinyatakan bahwa perkara tidak dapat naik ke tahap sidik, karena kami tidak melakukan somasi terhadap pembeli tanah dan di SP3-kan," kata Prof Mokoginta.

"Pembeli tanah yang tidak kami laporkan dikambinghitamkan, sedangkan terlapor yang merampas tanah sejak semula justru dibebaskan dengan alasan sertifikat mereka telah dicabut. Di sini yg menjadi perkara pidana adalah tindakan perampasan oleh terlapor, bukan tentang sertifikat tanah," dia menambahkan.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jangan Lupa Ada Peran PAN Jokowi Bisa Terpilih Presiden

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir dari rahim reformasi. Didirikan dengan semangat memperjuangkan
berita-headline

Viral

Vaksin Habis, Jokowi Tegaskan Minta ke Kemenkes

Upaya percepatan vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih terus dilakukan pemerintah dengan membu
berita-headline

Viral

Bila Terjebak Utang China, Indonesia Bisa Seperti Sri Langka, Maladewa dll

Tak cuma Indonesia, utang terselubung juga menjerat banyak negara. Bahkan di
berita-headline

Viral

Uji Nyali Menteri Sofyan Berantas Mafia Tanah

Kalangan aktivis pertanahan belum melihat keseriusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
berita-headline

Viral

Perludem Sebut Tim Pansel KPU-Bawaslu Tak Sesuai UU

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut adanya ketentuan yang tidak sesuai den