https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   09 October 2021 - 18:00 wib

Anggota DPR: Pandora Papers Mengungkap Skema Penghindaran Pajak

Kanal
berita-headline

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (dok. Humas Fraksi PKS DPR-RI)

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan orang kaya global dan diduga merugikan negara-negara asal.

"Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan," kata Anis dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Mengenai rasio perpajakan di Indonesia sendiri, dia mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 persen di 2019.

Untuk itu, ujar Anis, sangat penting untuk fokus memperbaiki rasio perpajakan mengingat kondisi fiskal yang semakin berat, apalagi dengan utang negara yang semakin membengkak.

Politisi PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimum Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.

"Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD," katanya.

Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi wajib pajak taat dan patuh.

Dia juga mengkritik upaya meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN karena sebetulnya kuncinya adalah bila ekonomi bergerak maka otomatis penerimaan pajak akan meningkat pula.

"Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat," papar Anis.

Dia berpendapat jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.

Untuk itu, menurut dia, insentif seharusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya.

"Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP," ujar Anis.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

KPK Bidik Pihak Lain Yang Kecipratan Uang Hasil Rekayasa Pajak PT Jhonlin Hingga Panin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar pihak-pihak yang diduga turut kecipr
berita-headline

Viral

Ini Alasan Arena Formula E Jakarta Digeser dari Monas

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraks Nasdem, Jupiter SE, menyebut pindahnya arena balap Formula E dari
berita-headline

Kanal

Anggota DPR dari PKS: Kereta Cepat Ambil Jatah Rakyat

Ecky Awal Mucharam, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya
berita-headline

Viral

Jika Paksakan Izin BPOM, Jutaan UMKM Terancam Gulung Tikar

Memaksakan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke BPOM akan mengancam jutaan para pelak
berita-headline

Viral

Tak Dihuni, Rumah Dinas DPR Bakal Diambil Alih?

Setiap pejabat pemerintahan umumnya memiliki rumah dinas yang disediakan oleh negara untuk mencuk