Kapan Proyek Kereta Cepat Balik Modal? Pakar Transportasi: Mustahil

Kapan Proyek Kereta Cepat Balik Modal? Pakar Transportasi: Mustahil - inilah.com

Terkait kapan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung balik modal, Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institute Study Transportasi (Instran), menilainya sulit terjadi. Waduh.

Dikatakan Deddy kepada Inilah.com, Kamis (14/10/2021), kalau mengandalkan dari penjualan tiket (fare box) akan sangat sulit kereta cepat Jakarta-Bandung balik modal alias brake event point (BEP).

“Kemauan bayar dari masyarakat atau wilinges to pay, untuk perjalanan Jakarta-Bandung berada di kisaran Rp100.000-Rp200.000 per seat. Dengan lama perjalanan 3 jam. Lalu mau dijual berapa tiket kereta cepat? Jadi rasanya mustahil bisa balik modal,” tutur Deddy.

Masalah krusial lainnya, kata dia, titik keberangkatan kereta cepat berada di Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Dan titik tibanya di Padalarang yang jaraknya 25 kilometer dari pusat kota (Bandung, Jawa Barat).

Baca juga  Jaringan Pebisnis dari China Diduga Ada Dibalik Pinjol Ilegal

“Untuk itu, perlu waktu dan ongkos tambahan kalau ingin menggunakan kereta cepat. Belum lagi titik tibanya di Padalarang, masih jauh dari pusat kota. Harus keluar ongkos lagi,” terangnya.

Alhasil, kata Deddy, menentukan harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan generasi terbaru buatan China yakni CR400AF, cukup sulit. “Dibuat murah, berarti subsidinya gede. Kalau mahal, ya enggak laku. Orang pilih naik bus, travel atau pesawat terbang,” ungkapnya.

Bandingkan apabila menggunakan kereta cepat, stasiun keberangkatan dari Jakarta berada di Halim Perdanakusuma. Dikutip dari laman resmi KCIC, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Kereta ini memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung.

Baca juga  Indonesia Tidak Akan Hadapi Tren Pengunduran Diri Tenaga Kerja Seperti di Amerika

Untuk mendulang pemasukan, lanjutnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perlu berinovasi dengan mengembangkan 4 Transit Oriented Development (TOD). Yakni Halim Perdanakusuma seluas 2,60 hektare (ha), Karawang 250 ha, Walini 1.270 ha, dan Tegalluar seluas 340 ha. “Ini juga dilakukan oleh Jepang. Kalau tidak, enggak ada bisa balik modal cepat,” ungkapnya.

Namun demikian, kata Deddy, KCIC harus bisa membuat feasibility study yang akurat, terkait pengembangan TOD. Di Indoesia sudah ada preseden buruk, yakni Kereta Bandara dan LRT Palembang. “Dua-duanya enggak ada penumpangnya. Jelas kajiannya meleset. Harus ada yang tanggung jawab tuh,” imbuhnya.

Baca juga  Bea Cukai Terus Gencarkan Sosialisasi Rokok Ilegal

Bagaimana dampak ibu kota negara pindah terhadap merosotnya jumlah penumpang kareta cepat, menurut Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini, sangatlah kecil. Alasannya, DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis Indonesia. “Selain itu, yang pindah mungkin hanya sejutaan orang. Sementara potensinya ada 25 juta orang. Ya, kecil dong,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar