Sabtu, 01 Oktober 2022
05 Rabi'ul Awwal 1444

Kapolri Ditagih Janjinya Pecat Langsung Anggota yang Melanggar Hukum

Minggu, 07 Agu 2022 - 09:11 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo . (Foto: inilah.com/Didik Setiawan)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo . (Foto: inilah.com/Didik Setiawan)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Permintaan tersebut disampaikan Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI sesuai pernyataan Kapolri yang menyebut akan menindak tegas anggotanya yang melanggar.

Juru Bicara Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI Arif Rahman Yusniadi mengingatkan bahwa Kapolri pernah berjanji pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tidak akan segan-segan untuk memecat langsung anggotanya yang melakukan pelanggaran.

“Jika memang ada yang bersalah dan diproses hukum, maka harus tuntas. Ini saatnya untuk berbenah dan membersihkan Polri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (7/8/2022).

Tuntutan tersebut berkaitan dengan  pengusutan kasus tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. Dalam penanganan perkara itu, Polri melakukan pemeriksaan terhadap puluhan personelnya, termasuk Irjen Ferdy Sambo yang sudah dicopot jabatannya sebagai Kadiv Propam.

Baca juga
Habib Rizieq Bebas, Tagar AhlanWaSahlanIBHRS Puncaki Trending Twitter

Arif Rahman menyebut langkah Kapolri harus sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus Brigadir J diproses secara terbuka. “Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Pada Kamis (4/8/2022), Kapolri mengatakan terdapat 25 anggota Polri yang tidak profesional dalam menangani TKP tewasnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Sebanyak 25 personel itu terdiri atas tiga orang berpangkat perwira tinggi bintang satu, lima kombes, tiga AKBP, dua kompol, tujuh pama, serta lima bintara dan tamtama. Mereka berasal dari satuan Propam Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Bareskrim Polri.

Baca juga
RUU Sisdiknas Korbankan Guru Madrasah dan Murid

Kapolri menyebutkan pihaknya masih mendalami apakah personel yang menghambat proses olah TKP ini diperintah oleh seseorang atau melakukannya atas inisiatif sendiri.

“Tentunya, ini sedang kami kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri. Yang jelas proses sedang berlangsung,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar