Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Masuk Penyelidikan, KPK Segera Umumkan Tersangka Baru

Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Masuk Penyelidikan, KPK Segera Umumkan Tersangka Baru - inilah.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, penyelidikan itu merupakan hasil tindaklanjut persidangan yang telah membuat mantan Mensos Juliari Peter Batubara dihukum 12 tahun penjara.

“Sejauh ini pengembangannya masih dalam proses penyelidikan, ada penyeledikannya untuk menindaklanjati fakta-fakta di persidangan melalui penyelidikan, karena informasi dari masyarakat juga katanya paketnya nilainya tidak segitu, nah tentu itu didalami,” kata Alex, panggilannya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa (26/10/2021).

Selain itu, KPK juga telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penyaluran bansos tersebut.

Baca juga  Kasus Covid-19 di Negara Lain Naik, Indonesia Jangan Lengah

“Ya itu termasuk itu semua, sudah dilakukan penyelidikan, nanti misalnya bukti-bukti sudah cukup kuat, nanti akan diekspose ke pimpinan dan akan ditetapkan menjadi tersangka,” tandasnya.

Adapun Juliari Batubara dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Di antara suap yang berasal dari 109 perusahaan tersebut, Juliari menerima sebanyak Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke dan Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja.

Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.

Baca juga  KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Sebagai Tersangka

Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tinggalkan Komentar