Selasa, 06 Desember 2022
12 Jumadil Awwal 1444

Kejagung Ganjar 3 Bos Perusahaan Sawit Sebagai Tersangka Kasus Ekspor Migor

Selasa, 19 Apr 2022 - 23:33 WIB
Kejagung Ganjar 3 Bos Perusahaan Sawit Tersangka Kasus Ekspor Migor

Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Kejagung menetapkan tiga pengusaha minyak sawit sebagai tersangka. Dalam kasus ekspor minyak goreng (migor) yang memicu kelangkaan di dalam negeri.

“Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” beber Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Kejagung membeberkan, ketiga pengusaha yang diganjar status tersangka adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.

Baca juga
Jaksa Agung Ketemu Mardani H Maming, MAKI: Kurang Elok

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati IWW agar mengantongi izin ekspor CPO. Selain itu, Burhanuddin juga mengatakan, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara. “Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin memaparkan, awalnya pada akhir 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar yang membuat pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau domestic market obligation dan DPO atau domestic price obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Baca juga
Masinton Sebut Dana Wacana 3 Periode dari Kasus Migor

Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit. “Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ucap Burhanuddin.

 

Tinggalkan Komentar