Kelangkaan Solar dan Premium, Marwan Sebut Nicke dan Ahok Tidak Qualified

Kelangkaan Solar dan Premium, Marwan Sebut Nicke dan Ahok Tidak Qualified - inilah.com
Komisaris Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bersama Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRRES), Marwan Batubara menilai, kelangkaan premium dan solar, membuktikan bahwa kinerja direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) di bawah pimpinan Nicke Widyawati dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, jeblok.

“Perhatikan saja, direksi Pertamina yang paham dan berpengalaman soal minyak, berapa orang? Paling cuman dua orang. Demikian pula jajaran komisaris yang dipimpin Ahok, bisanya apa? Tidak qualified,” tegas Marwan kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Terkait Ahok, dirinya meragukan kemampuan mantan Wakil Gubernur DKI saat Jokowi menjabat Gubernur DKI. Bisa jadi, faktor kedekatan dengan orang nomor satu di republik ini, membawa hoki buat Ahok. Dia melangkah mulus menjadi komisaris utama Pertamina. “Sekarang terbukti kan, mengatasi kelangkaan saja enggak mampu. Bagi saya Ahok itu tidak qualified,” ulang Marwan.

Baca juga  Erick Thohir Sentil PLN, EBT Jangan Sekedar Wacana

Namun demikian, Marwan merasa kasihan dengan Pertamina. Lantaran, pemerintah masih utang dana kompensasi BBM subsidi yang angkanya cukup gede. “Dengar-dengar, dana kompensasi Januari hingga Oktober 2021 mencapai Rp75 triliun. Itu belum dibayar pemerintah. Kasihan Pertamina, dia kan harus beli minyak mentah yang harganya sudah di atas 80 dolar AS per barel,” ungkapnya.

Jangka pendek, kata Marwan, pemerintah harus segera membayar piutang Pertamina. Agar arus kas dari industri migas pelat merah ini, tidak terganggu. Selain itu, pemerintah perlu menambah kuota BBM, termasuk tambahan dana kompensisasi BBM subsidi. “Jika tidak ditambah, bisa saja ekonomi dan kehidupan masyarakat kecil yang paling kena dampaknya,” terang Marwan.

Baca juga  Jejak Usaha Anak Mantan Menteri Perindustrian Terlama di Zaman Orba, Airlangga

Selain itu, lanjutnya, IRESS mendesak pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Sebagaimana diusulkan sejak 2015-an, sistem pricing BBM harus dinamis secara berkala, sesuai perubahan variable harga minyak dunia, kurs dan indeks harga barang tertentu.

Bersamaan dengan penerapan harga tunggal yang dinamis berkala, pemerintah harus prioritaskan rakyat miskin dan sektor-sektor yang memang layak disubsidi. Manfaatkan teknologi IT dan aplikasi online. Kan, Pertamina sudah memulai dengan digitalisasi SPBU dan layanannya. “Ini ujian bagi pemerintah. Apakah Pak Jokosi adalah The Real President, punya kepedulian tinggi untuk mengakhiri kebijakan harga BBM populis namun tak berkeadilan? Kita tunggu saja,” pungkasnya.

Baca juga  DKI Akan Berkoordinasi dengan Bodetabek Soal Tilang Emisi Kendaraan

Sampai berita ini diturunkan, permintaan wawancara yang disampaikan Inilah.com melalui WhatsApp (WA) kepada Dirut Pertamina, Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama, tidak direspons. Demikian pula upaya menelepon, tidak mendapat jawaban.

Tinggalkan Komentar