Senin, 08 Agustus 2022
10 Muharram 1444

Kemendagri Ancam Para Kadis Dukcapil yang Minta Surat Pengantar RT/RW

Selasa, 11 Jan 2022 - 19:06 WIB
Penulis : Fadly Zikry
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah - inilah.com
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah - ist

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam para Kepala Dinas Kependukukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang masih meminta surat pengantar RT/RW terkait pengurusan pindah domisili.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif meminta Kepala Dinas Dukcapil mengecek aturan tersebut hingga ke tingkat kelurahan/desa atau Kecamatan.

“Tolong para Kadis cek sampai tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan bila ada petugas yang masih bandel, jewer! Yang tidak melayani dengan baik ganti saja petugasnya. Kalau masih honorer, copot saja ganti dengan yang baik,” kata Zudan beberapa waktu lalu.

Zudan bahkan baru saja menegur Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Teguran itu karena website Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor masih memajang persyaratan surat keterangan dari RT/RW untuk pengurusan layanan perpindahan penduduk.

Baca juga
Temukan 3 Maladministrasi, Ombudsman Sebut Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sah

“Kemarin baru saja saya menegur Kadis (Kepala Dinas) Dukcapil Kabupaten Bogor. Di website-nya masih meminta pengantar RT/RW sampai Desa/Kelurahan untuk pindah penduduk,” ujar Zudan.

Aturan penghapusan surat pemngantar RT/RW itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019.

“Pindah penduduk dalam satu Kabupaten/Kota, cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) saja. Tidak perlu pengantar apapun. Keterangan RT/RW sampai desa/kelurahan sudah tidak dibolehkan lagi karena data kependudukan kita sudah lengkap. Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali,” tuturnya.

Baca juga
Tiga Provinsi Ditargetkan Tuntaskan Peta Batas Desa Tahun Ini

Hanya penduduk yang melakukan perpindahan antar kabupaten/kota atau antar provinsi yang akan dibekali SKP oleh Dinas Dukcapil asal untuk diberikan ke daerah tujuan.

 

Tinggalkan Komentar