Kamis, 19 Mei 2022
18 Syawal 1443

Kemenkeu akan Lego Aset Kementerian dan Lembaga di Jakarta untuk Danai IKN

Kemenkeu akan Lego Aset Kementerian dan Lembaga di Jakarta untuk Danai IKN
IKN Nusantara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjual sejumlah aset Kementerian/Lembaga (K/L) di Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Penjualan aset K/L itu rencananya untuk membiayai pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pemanfaatan aset K/L di Jakarta ini bisa sebagai alternatif menambah pembiayaan pembangunan IKN.

“Aset-aset idle (di Jakarta) ini yang akan segera kita manfaatkan untuk pembiayaan IKN baru,” kata Rionald dalam Bincang Bareng DJKN, di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Dia mengatakan nantinya penggunaan aset K/L ini akan diserahkan kepada pengelola dalam hal ini Kemenkeu. Penyerahan ini akan terjadi saat ibu kota negara mulai pindah ke Kalimantan Timur.

Baca juga
Bandara Halim Masih Beroperasi Saat Kabar akan Tutup

“Untuk K/L bisa melakukan itu, tentu mereka harus melakukan desain terhadap kebutuhan mereka. Jadi kita nanti melihat terhadap kebutuhan mereka ketika mereka sudah mulai memindahkan sebagian kegiatan operasionalnya ke IKN Baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Rio menyebut ada sekitar Rp300 triliun aset nganggur (idle) di Jakarta dan bisa dimanfaatkan setelah ibu kota negara pindah. Jumlah ini masih jauh dari nilai seluruh aset K/L yang dimiliki sekitar Rp1.400 trilun.

“RUU (IKN) sudah ada perintah bahwa menteri keuangan harus menyiapkan program terkait dengan pemanfaatan aset tersebut. Dari catatan kami, yang di Jakarta ada aset pemerintah sekitar Rp1.400 triliun, tapi dari itu yang bisa nanti dikategorikan idle ini angkanya masih belum fix, mungkin sekitar Rp300 triliun,” kata Rio dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Baca juga
Airlangga: Potensi Pendapatan Karbon Rp8 Ribu Triliun dari Hutan, Mangrove dan Gambut

Dia menjelaskan, dalam rangka pemindahan ibu kota negara, barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh K/L di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemindahtanganan dan pemanfaatan.

“Pada dasarnya kami ingin memastikan yang optimal yang diperoleh oleh negara,” tandas Rio.

Tinggalkan Komentar