Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Kemenkeu Tunggu Surat dari BUMN untuk Cairkan PMN PT Garuda Indonesia

Senin, 27 Jun 2022 - 19:49 WIB
Penulis : Ajat M Fajar
Editor : Ibnu Naufal
Kemenkeu Tunggu Surat dari BUMN untuk Cairkan PMN PT Garuda Indonesia
Garuda Indonesia/ist

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban masih menunggu laporan dari Kementerian BUMN PT Garuda Indonesia yang tak jadi pailit.

Laporan Kementerian BUMN ini untuk proses pencairan penyertaan modal negara (PMN) usai PT Garuda Indonesia (Persero) usai batal pailit.

“Itu nanti tinggal Kementerian BUMN menyampaikan ke Ibu Menteri Keuangan dan tim privatisasi,” ujar Rionald saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Kemenkeu akan meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk meminta persetujuan pencairan PMN tersebut.

Ia menjelaskan penetapan putusan homologasi Garuda Indonesia pada hari ini menunjukkan kreditur telah menyepakati penyelesaian utang perseroan dan disahkan pengadilan.

Baca juga
Sekjen Kemenkeu Raih Penghargaan Piala Adhigana Anugerah ASN 2021

“Itu langkah maju, artinya proposal restrukturisasi atau negosiasinya sudah tetap,” ucap dia.

Meski begitu, Rionald belum memastikan berapa besaran PMN yang akan diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tersebut lantaran tergantung dengan keputusan bersama DPR RI.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia akan melakukan rights issue sebanyak dua tahap untuk memperkuat modal perusahaan tersebut bila proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU bisa mencapai situasi damai.

“Rights issue pertama adalah proses menginjeksikan Rp7,5 triliun dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (7/6).

Baca juga
Pencairan PMN Garuda Tunggu Laporan Kementerian BUMN

Pemerintah mengalokasikan PMN dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022-2023.

Kemudian, rights issue tahap kedua akan dilakukan pada awal III – IV untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Setelah proses rights issue tahap kedua tersebut, maka persentase kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal sebesar 51 persen.

Tinggalkan Komentar