Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berharap partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan semakin tinggi, mengingat saat ini masih didominasi oleh kaum pria.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian PPPA Eko Novi Ariyanti, mengungkapkan ada beberapa strategi untuk mendorong peran perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia.
Yang pertama adalah perluasan pendataan calon petani hutan perempuan yang potensial untuk selanjutnya masuk menjadi bagian dari target dan sasaran pendampingan kelompok.
“Integrasi gender kami dorong ada partisipasi yang setara, ada program-program yang melibatkan perempuan sehingga perempuan tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman, tapi juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya saat media talk di Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Lebih lanjut dikatakan, perlu juga ada peningkatan kapasitas tentang pengarusutamaan gender bagi seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) dan anggota keluarga yang aktif dalam pengelolaan perhutanan sosial. “Peran pemerintah dan pemda untuk menetapkan program kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota KTH, khususnya perempuan,” tambahnya.
Yang terakhir, perlu juga diperhatikan dalam hal skema permodalan usaha yang memberikan kemudahan akses bagi perempuan. “Setiap keputusan dan kegiatan tersebut pasti akan berdampak pada perempuan, sehingga mereka menuntut para pihak yang selama ini terlibat dalam tata kelola hutan mensyaratkan suara dan keterlibatan perempuan di dalamnya,” katanya.
Ia menekankan dengan menambahkan keterlibatan kaum hawa dalam tata kelola kawasan hutan, akan mampu memberikan dampak besar dalam mereduksi risiko kerusakan hutan dan kelangkaan pangan.
Tinggalkan Komentar