home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

KEMENSETNEG

Uji Materi UU Cipta Kerja kembali berlangsung di Mahkamah Konstutisi. Sidang yang berlangsung secara hybrid (fisik dan virtual) pada Rabu, 6/10/2021 ini diselenggarakan dengan agenda mendengarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemerintah. Salah satu saksi tersebut adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai. Adapun pihak pemohon dalam Perkara Nomor: 103/PUU-XVIII/2020 ini adalah Elly Rositas Silaban dan Dedi Hardianto. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Dalam keterangannya, Yorrys Raweyai yang juga merupakan Ketua Komite II DPD RI, mengatakan bahwa sejak awal dirinya terlibat secara intens, baik sebagai unsur serikat pekerja maupun sebagai bagian dari kelembagaan legislatif di DPD RI. Yorrys menegaskan bahwa keterlibatan KSPSI yang dipimpinnya merupakan bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan dan rancangan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan, khusus bagi masa depan pekerja. Sejak awal 2020, tepatnya 11 Februari 2020, Pemerintah telah melibatkan seluruh unsur serikat pekerja dalam melakukan sosialiasi tentang perubahan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU Omnibuslaw Cluster Ketenagakerjaan. Meski diakui bahwa di tengah proses keterlibatan tersebut, beberapa unsur serikat pekerja menarik diri, namun hal itu merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi, ungkap Yorrys dalam keterangannya. Beberapa pembahasan terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing) Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pengupahan, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, penghargaan lainnya, serta jaminan kehilangan pekerjaan dan sanksi ketenagakerjaan dilakukan penuh dinamika, hingga pada akhir proses pembahasan yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja dan pemerintah (tripartit), selesai dan diakhiri dengan penyelenggaraan roadshow ke berbagai lembaga negara, seperti DPR, MPR dan DPD. Demikian juga ke Menkopolhukan dan Menkoperekonomian. Di akhir penyampaiannya, Yorrys yang juga Anggota DPD RI Dapil Papua, menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang ia pimpin memandang pentingnya kehadiran pekerja/buruh untuk bersama-sama dengan pengusaha dan pemerintah memberikan warna dan nuansa sosial dialog yang kuat dan berkualitas dalam mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja terutama pada Klaster Ketenagakerjaan. Pro dan kontra dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terjadi pada kluster ketenagakerjaan, oleh karenanya pengajuan uji materi UU Cipta Kerja merupakan sarana yang tepat bagi segenap elemen masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya UU tersebut, tentunya yang diharapkan setelah putusan nanti adalah semua pihak dapat menerima dengan lapang dada apapun hasilnya dan bersama-sama menatap ke depan untuk membangun hubungan industrial yang lebih berkeadilan.

Mewakili Unsur Pekerja, Yorrys Sampaikan Keterangan dalam Uji Materi UU Cipta Kerja di MK

Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Tina Talisa menyebut setiap pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah hingga besar wajib memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai bentuk catatan registrasi pemerintah dan legalitas yang jelas bagi mereka.“Sama seperti manusia setiap individu warga Indonesia memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi pemerintah ingin memiliki catatan registrasi dan legalitas yang jelas para pelaku usaha," kata Tina dalam keterangannya dikutip Inilah.com di Jakarta, Kamis (25/5/2023).Tina juga menyebut saat ini pemerintah tengah fokus untuk membantu pelaku usaha mikro, yang kemungkinan pegawainya adalah dirinya sendiri, untuk mendaftarkan NIB mereka yang akan menjadi hulu bagi segala perizinan usaha di berbagai lembaga.Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian khusus pada usaha mikro sebab dalam perusahaan besar sudah banyak pegawai yang mengurus segala bidang termasuk hukum dan perizinan usaha perusahaan tersebut.“Kalau perlu sertifikat halal itu syaratnya perlu NIB juga. Termasuk kayak perbankan mau mendapatkan KUR, Kredit Usaha Rakyat, maka tentu layanan yang lebih baik diberikan yang sudah punya NIB,” jelas Tina.Selain itu, para pelaku usaha cukup dengan mengunjungi website <a href="http://oss.go.id/">oss.go.id</a> untuk mendaftarkan usaha mereka tanpa perlu mendatangi desa atau kelurahan seperti dalam membuat Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Surat Keterangan Usaha (SKU).Kegiatan tersebut sudah dihapuskan sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, yaitu per tanggal 31 Maret 2023.“Usaha mikro kecil yang selama ini misalnya ada SIU, TDP, ada SKU yang diurus ke desa atau ke kelurahan itu sudah tidak ada sejak UU Cipta Kerja, jadi hanya perlu NIB untuk sebagai tanda legalitas,” terang Tina.Lebih lanjut dia menuturkan bahwa pemerintah juga berharap dengan diwajibkannya NIB sebagai upaya mendorong legalitas dan pengembangan seluruh usaha, khususnya mikro, dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka.“Jadi harapannya NIB tidak berhenti sampai NIB saja, harapannya pelaku usaha itu punya NIB lalu mereka bisa melakukan banyak hal setelah itu,” ungkap Tina.

Satgas UU Cipta Kerja: Setiap Pelaku Usaha Sekarang Wajib Punya NIB

<figure class="image"><img class="size-full wp-image-204094" src="https://c.inilah.com/2023/05/0507_061337_3271_inilah.com_.jpg" alt="Infografis Uuck 2 - inilah.com" width="558" height="1920" /><figcaption>Infografis: Berbagai Manfaat UU Cipta Kerja bagi Klaster Ketenagakerjaan</figcaption></figure>

INFOGRAFIS: Berbagai Manfaat UU Cipta Kerja bagi Klaster Ketenagakerjaan

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai wajar terdapat pro dan kontra dalam kehidupan negara demokrasi terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang.“Kita maklum, kita pahami masih banyak penolakan,” kata Rahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (28/3/2023).Rahmad mengajak masyarakat menghormati produk politik dan hukum yang sudah pemerintah dan parlemen sahkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pun menolak bisa melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)."Keputusan sudah diambil. Apa pun keputusannya tentu ini adalah produk politik dan hukum yang harus dihormati bersama," kata Rahmad.Rahmad memberi solusi untuk meredam masih banyaknya penolakan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.Solusi yang Rahmad berikan adalah pemerintah melakukan sosialisasi masif terkait seluruh isi undang-undang. Seluruh elemen dari konfederasi pekerja, akademisi, dan mahasiswa harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan pemerintah terkait UU Cipta Kerja."Misalnya, masyarakat dilibatkan terkait aturan alih daya yang dibatasi. Dibatasi macam apa nanti yang dikehendaki? Baru dijadikan peraturan pemerintah. Ini tentu bisa mengakomodasi pihak yang menolak. Dari pekerja dilibatkan, akademisi dilibatkan, itu bisa meminimalkan rasa ketidaksetujuan, sedikit mengobati, dan menerima," beber Rahmad.Berikutnya, lanjut Rahmad, bagi pihak yang masih kontra disarankan agar menjalani proses hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Kepada para pihak, baik mahasiswa, pekerja, dan akademisi yang masih tidak setuju, kita hormati karena ini demokrasi. Tapi perpu sudah disahkan menjadi UU, satu tahap sudah dilalui. Setiap negara wajib menaati, tetapi masih ada tahap judicial review ke MK, silakan kita hormati. Tetapi catatan, apa pun putusan MK nanti harus ditaati semua pihak," kata Rahmad.

Anggota DPR Anggap Wajar Ada Pro dan Kontra UU Terkait Ciptaker

Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas Persepatan dan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Edy Priyono mengungkapkan, implementasi UU Cipta Kerja menjadi fokus utama satgas."Nah sekarang ketika Perppu disahkan menjadi UU, kita sekarang beradaptasi lagi. Kita sekarang sedang sangat fokus bagaimana supaya ketentuan dalam UU Cipta Kerja bisa dilaksanakan secara efektif," terang Edy dalam Podcast Inilah.com bertajuk 'UU Cipta Kerja Membuka Peluang Lebih Besar untuk Menciptakan Lapangan Kerja bagi Anak Muda' di Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP), Jakarta, Rabu (10/5/2023).Ia pun menceritakan pengalaman saat berkunjung ke Bali, beberapa waktu lalu. Saat bertemu pengusaha properti, masih saja terdengar sulitnya mengurus izin usaha. "Kemarin saya dari Bali, melihat karena di sana ada keluhan tentang perizinan usaha. Nah ternyata regulasi yang sudah bagus itu ketika dalam tatanan implementasi tidak semuanya kemudian bisa berjalan langsung. Sekalipun sudah ada PPnya, sudah ada Perpresnya itu tidak semudah kemudian membalikkan tangan," sambung Edy.Saat ini, kata dia, berdasarkan instruksi pimpinan, Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK harus tetap mengevaluasi dan memonitor berbagai aturan yang ada di UU Cipta Kerja. Apakah sudah berjalan dengan baik, atau belum di lapangan. "Kalau tidak jalan, itu masalahnya di mana. Kita sekarang sudah mulai (ke lapangan) dan pasti langsung, dalam waktu singkat pasti akan ditindaklanjuti," imbuh dia.Edy yang juga menjabat Deputi III Kepala Staf Kepresidenan bidang Ekonomi itu, mengakui bahwa sulitnya perizinan usaha, masih tetap ada. Karena, berkaitan dengan adanya peraturan daerah (perda). "Nah ini ternyata kan tidak semua hal terkait izin usaha ini, menjadi wewenang pusat. Jadi waktu di Bali, kami ketemu Real Estate Indonesia (REI), ternyata selain peraturan pemerintah pusat, ada juga di peraturan di daerah," terangnya.Ia mengakui, dalam beberapa kasus, ada regulasi yang justru memberatkan pengusaha. Karena masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli). "Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah, untuk bagaimana hal seperti ini (pungli) kalau bisa dihilangkan, kalau tidak ya diminimalkan," tegas Edy.Tentu saja, hal ini menjadi tanggung jawab Satgas Percepatan dan Sosialisai UUCK untuk bisa menyatukan langkah yang diambil, baik dari pemerintah pusat maupun daerah (pemda). "Dan kita sadar bahwa tugas kita tidak selesai dengan hanya membuat aturan, maka langka berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan itu supaya berjalan dengan baik," tandasnya.Edy berharap, seluruh pihak bisa bekerja sama dengan pemerintah. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama Pemda, komponen masyarakat sipil seperti NGO (Non Government Organization), organisasi profesi, pelaku usaha, masyarakat, pelajar, mahasiswa," jelasnya."Kita biasakan berdialog tanpa harus memaksakan pendapat. Baik dari pemerintah, maupun masyarakat. Kita harapkan kerja sama semua pihak, karena masalah ke depan itu, akan semakin besar. Kita harus hadapi bersama-sama," pungkas Edy.

Setelah Disahkan, Satgas Fokus Implementasi UU Cipta Kerja di Lapangan

Mewakili Unsur Pekerja, Yorrys Sampaikan Keterangan dalam Uji Materi UU Cipta Kerja di MK

Satgas UU Cipta Kerja: Setiap Pelaku Usaha Sekarang Wajib Punya NIB

INFOGRAFIS: Berbagai Manfaat UU Cipta Kerja bagi Klaster Ketenagakerjaan

Audiensi dengan Relawan Ganjar, Buruh Suarakan Perbaikan Omnibus Law

Rizal Ramli: UU Omnibus Law Pintu Masuk Perbudakan Modern

Satgas UU Cipta Kerja: PT Perorangan Jadi Pelaku Usaha yang Miliki NIB Terbanyak dalam Sistem OSS

Satgas UU Cipta Kerja: Setiap Pelaku Usaha Sekarang Wajib Punya NIB

Jalankan Putusan MK, Satgas: Pemerintah Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Setelah Disahkan, Satgas Fokus Implementasi UU Cipta Kerja di Lapangan

Jalankan Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat

Tujuan Mulia UU Cipta Kerja, Ciptakan Lapangan Kerja untuk Generasi Muda

INFOGRAFIS: Berbagai Manfaat UU Cipta Kerja bagi Klaster Ketenagakerjaan

INFOGRAFIS: UU Ciptaker Berupaya Memperkuat Kemudahan Berusaha

Gelar Dialog dengan Akademisi di Manado, Satgas Cipta Kerja Lebih Masif Sosialisasikan UUCK

Satgas Cipta Kerja Sosialisasi Manfaat UUCK bagi Pelaku UMKM di Manado

Ikuti Putusan MK, Pemerintah dan DPR Lakukan 4 Perbaikan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker sebagai Respons Hadapi Ancaman Krisis Global di Indonesia

Tiga Tantangan Besar yang Diantisipasi UU Ciptaker

Inilah Tiga Kategori Perizinan Usaha Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja, Kemenkop UKM Fokus Perluasan Lapangan Kerja dan Pengawasan KSP

Lindungi Pekerja, Substansi Alih Daya dalam UU Cipta Kerja Dirubah

Entitas Perseroan Perorangan Jadi Terobosan Baru UU Ciptaker

Demi UMKM Maju, Sulawesi Utara Sambut Baik Sosialisasi UU Ciptaker

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA