Kamis, 19 Mei 2022
18 Syawal 1443

Kementan Dukung PSR Solusi Gaduhnya Masalah Minyak Goreng

Kementan Dukung PSR Solusi Gaduhnya Masalah Minyak Goreng

Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produktivitas kebun sawit melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai solusi minyak goreng di tanah air.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan), Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro bilang, Kementan berkomitmen meningkatkan produktivitas perkebunan sawit di tanah air. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan produktivitas tinggi maka tak akan lagi ada masalah minyak goreng di tanah air. Karena, produksi minyak sawit di dalam negeri akan melimpah ruah.

Saat ini, kata Bagus, luas perkebunan sawit di Indonesia 16,38 juta hektare. Sekitar 6,94 juta hektare adalah kebun rakyat. Diperkirakan, terdapat 2,8 juta hektare kebun sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Demi mengerek produktivitas sawit di Indonesia.

“Dari 2,8 juta hektare potensi peremajaan sawit rakyat, sebagian besar merupakan kebun plasma dan swadaya dengan luasan 2,29 juta hektare. Disusul kebun dari pola PIRBUN 0,14 juta hektare, dan plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 juta hektare,” jelas webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), dikutip Jumat (29/4/2022).

Baca juga
Minyak Goreng Raib, Ekonom: Sejak Zaman Romawi Kuno Pengaturan Harga selalu Gagal

Bagus mengatakan, target utama segi peremajaan sawit adalah kebun yang dikelola rakyat. Semenjak 2020, Program PSR ditargetkan dapat menjangkau 540 ribu hektare kebun sawit rakyat sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Setiap tahunnya pemerintah menargetkan 180 ribu hektare. Namun demikian, realisasi PSR sulit dicapai dengan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan Dari data Ditjen Perkebunan, realisasi PSR tertinggi seluas 92.066 hektare pada 2020. Tetapi memasuki 2021, angka pencapaian PSR turun signifikan menjadi 27.747 hektare.

“Penurunan ini menjadi catatan bagi kami agar pencapaian tahun-tahun ke depan harus bisa mengakselerasi pelaksanaan PSR,” ujarnya.

Diakui Bagus, pelaksanaan PSR untuk menjangkau kebun petani tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dalam presentasinya diuraikan empat aspek permasalahan PSR yaitu legalitas lahan, dukungan stakeholder, minat pekebun, dan kelembagaan pekebun.

“Tantangan terberat PSR dari aspek legalitas lahan. Di lapangan masih ditemukan kebun belum punya sertifikat hak milik, lahan terindikasi masuk kawasan hutan, dan adanya tumpang tindih kebun rakyat dengan HGU (Hak Guna Usaha) dan hak tanah lainnya,” jelasnya.

Baca juga
Dikuasai Kelompok Tertentu, Marwan Curigai Direksi Anyar Antam

Beratnya tantangan yang dihadapi berdampak kepada realisasi PSR baru 1.582 hektare sampai April 2022. Salah satu upaya pemerintah mempermudah akses dan memperluas jangkauan PSR difasilitasi dengan terbitnya Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menyambut baik jalur kemitraan dalam PSR sebagai upaya melibatkan perusahaan dalam program PSR. Kemitraan antara Perkebunan Besar dengan Petani Sawit merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Industri sawit dengan mensinergiskan kelebihan masing-masing pelaku usaha.

Dari 2016-2021, jumlah perusahaan sawit anggota GAPKI yang menjadi mitra PSR berjumlah 68 perusahaan yang menggandeng 147 kelompok tani. Mukti menuturkan dengan kelebihan perkebunan besar dalam pengelolaan kebun, pengolahan, pemasaran serta fasilitas lainnya, kerjasama kemitraan akan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatan petani pekebun.

Baca juga
APINDO Sebut Larangan Ekspor CPO dan Migor tak Akan Lama

Firman Subagyo, Anggota Komisi IV DPR, mendukung pola kemitraaan dalam program PSR agar program Presiden Jokowi ini dapat mencapai target. Pelaksanaan pola kemitraan ini dapat terlaksana asalkan posisi petani dan perusahaan saling setara. Kedua belah pihak diuntungkan bukan atas dasar belas kasihan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa kemitraan harus yang saling menguntungkan. Agar saling menguntungkan, maka di dalam pola kemitraan harus didiskusikan secara utuh antara petani dengan mitra kerjanya.

Terkait kawasan hutan, ia berjanji Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri LHK untuk meminta kejelasan legalitas kebun petani sawit.”Semua pihak baik Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian diharapkan duduk satu meja. Percepatan PSR harus menjadi prioritas karena berkaitan dengan nasib petani rakyat,” tegsnya.

Tinggalkan Komentar