Kamis, 30 Juni 2022
01 1444

Kenaikan Harga Tiket Borubudur Tidak Logis, Komersialisasi Beratkan Rakyat Kecil

Senin, 06 Jun 2022 - 13:16 WIB
Antarafoto Pembentangan Bendera Merah Putih Di Borobudur 010622 Aez 8 - inilah.com
Peserta membentangkan bendera merah putih mengelilingi Candi Borobudur saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dasar negara Pancasila. Foto: Antara

Rencana pemerintah menaikan harga tiket Candi Borubudur seperti yang disampaikan Menko Marves, Luhut Pandjaitan, dianggap komersialisasi dan tidak logis sehingga layak dibatalkan. Harga tiket masuk yang dikenakan Rp750 ribu bagi turis lokal dan USD 100 untuk turis asing dianggap memberatkan rakyat kecil.

Pedagang sekitar Borubudur potensi kehilangan nafkah karena terancam objek wisata tersebut sepi kunjungan wisatawan lokal. Sedangkan harga tiket Rp750 ribu memberatkan rakyat kecil yang ingin berlibur.

“Orang miskin tidak akan mampu bayar harga tiket setinggi itu, apalagi bila datang dengan keluarga. Harga tiket itu bisa lebih besar dari UMR buruh bila berkunjung dengan keluarga. Lalu apakah orang miskin tidak berhak untuk naik dan menikmati Candi Borobudur?” ujar anggota DPR, Deddy Yevri Sitorus, di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Dia menepis alasan konservasi yang disampaikan Luhut sebagai dalih menaikan harga tiket. Deddy menilai lebih kental nuansa komersialisasinya dibanding konservasi.

“Bagi saya tidak masuk akal kalau alasannya adalah konservasi. Lebih cenderung komersialisasi,” tuturnya.

Menurut dia, apabila pemerintah berniat membatasi jumlah pengunjung untuk naik ke candi Borubudur agar tetap pada angka 1.200 orang, tidak harus dengan cara menaikkan harga tiket. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih kreatif.

“Lakukan saja kebijakan, siapa yang datang lebih dulu, boleh naik hingga jumlah maksimum yang ditetapkan. Atau siapa yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, boleh naik. Akan lebih baik jika dikombinasikan antara yang datang lebih dulu dengan yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, agar ada keadilan antara yang punya akses ke aplikasi dengan yang tidak,” kata anggota Komisi VI DPR ini.

Kebijakan menaikan tiket Borubudur, kata dia, menggambarkan pemerintah diskriminatif karena terjadi pembedaan golongan antara kaya dengan yang miskin untuk mengunjungi situs warisan dunia. Seharusnya pemerintah menghindari kebijakan menaikan harga tiket tersebut.

Deddy menuturkan, harga yang disebutkan Menko Marves Luhut Pandjaitan itu jauh lebih besar dari situs bersejarah serupa di berbagai negara. Sebagai contoh, harga tiket masuk ke situs Accropolis bersama 5 situs lainnya Yunani. Dimana harga total tiketnya hanya €30 atau sekitar Rp464.000.

Demikian pula dengan situs warisan dunia yang ada di Italia dimana tiket masuk ke 3 situs utama yaitu Collosseum, Forum dan Palatio seharga €18 atau sekitar Rp278.000 saja. Piramida Giza di Mesir dan Taj Mahal di India yang tiket masuknya hanya sebesar $25 – $30 atau sekitar Rp360.000 – Rp433.000, yang sudah termasuk paket pemandu atau layanan foto.

“Sementara tiket masuk Rp750.000 yang disampaikan itu hanya untuk naik ke atas Candi Borobudur. Ini siksaan dan ketidakadilan bagi rakyat kecil dan berpotensi memberikan berdampak negatif terhadap jumlah pengunjung ke Borobudur. Dampaknya nanti justru rakyat sekitar kawasan Candi Borobudur akan kehilangan pendapatan yang signifikan,” tambahnya.

Sementara Luhut mengatakan pihaknya membuka peluang mengkaji kembali tarif Rp750 ribu bagi wisatawan domestik untuk naik hingga ke area stupa Candi Borobudur, Magelang, Jateng. Dia mengaku menyadari kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.

Rencana kenaikan tiket candi Borubudur belum final dan masih dalam tahap kajian. Selanjutnya akan diputuskan oleh Presiden Jokowi yang rencananya dilakukan pada pekan depan.

Tinggalkan Komentar