Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Maju Kena Mundur Kena

Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Maju Kena Mundur Kena  - inilah.com
ist

Pemerintah memastikan kelanjutkan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bak buah simalakama, Jokowi dalam posisi maju kena mundur kena. 

Jika dilanjutkan maka potensi membebani keuangan negara tidak terelakkan. Jika tidak dilanjutkan maka akan ada konsekuensi perjanjian dengan China.

“Situasi pandemi COVID-19 mengubah segalanya termasuk terkait kereta cepat. Pilihannya apakah pembangunan mangkrak atau lanjut dan bermanfaat,” kata anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi kepada Inilah.com, Rabu (13/10/2021).

Pada tahun 2015 Jokowi berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk membangun proyek ini. Enam tahun berselang, janji Jokowi berubah. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021, Jokowi mengizinkan uang rakyat digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Baidowi, negara harus hadir untuk melanjutkan proyek ini daripada dibiarkan terbengkalai.

“Maka kehadiran negara penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlanjut,” ujarnya.

Namun, politikus Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, penggunaan uang negara untuk kelanjutan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung harus diawasi secara ketat. 

Baca juga  Erick Thohir Dampingi Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel di Kalimantan Selatan

“Penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Perlu melibatkan KPK, juga BPK,” kata Baidowi.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini pada mulanya akan digarap oleh Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Bahkan Jepang telah menggelontorkan modal awal sebesar US$3,5 juta sejak tahun 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Hitungan Jepang, nilai investasi kereta cepat mencapai US$6,2 miliar. 75 persen pembangunannya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Namun pada tahun 2015, China menyalip Jepang dengan turut melakukan studi kelayakan. Studi ini dilakukan setelah mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China menawarkan nilai investasi yang lebih murah dari Jepang sebesar US$5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan Indonesia, yang berasal dari konsorsium BUMN.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun serta bunga 2 persen per tahun.

Baca juga  Pemberian Vaksin Anak 6-11 Tahun Tunggu 70 Persen Capaian Nasional

Bahkan China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pada 21 Januari 2016, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut.

Penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero). 

Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. 

Gabungan dua korsorsium ini diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

Sebagai pimpinan konsorsium yang akan menggantikan PT Wijaya Karya, PT KAI diwajibkan menyetor modal awal terlebih dahulu senilai Rp 4,3 triliun. Setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu harus ditambah lagi dengan estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya sebesar Rp4,1 triliun. 

Baca juga  Ditangkap di Bali, YouTuber Kece Dibawa ke Jakarta

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan ke anggota dewan, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi itu turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun. 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Kawarang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegalluar yang berada tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung. 

Total panjang jalur yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 140,9 km. Di setiap stasiun, direncaakan akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) yang disebut untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

Jokowi juga telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin proyek ini.

Tinggalkan Komentar