Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kelarpun Buntung

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kelarpun Buntung - inilah.com
foto ilustrasi

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai sebagai proyek strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo, guna menyamai dengan negara-negara sudah maju. Sayangnya studi kelayakan tidak dilakukan dengan baik dan benar sehingga dalam berproses menimbulkan pembengkakan anggaran.  

“Sayangnya tidak dilakukan secara konperhensif sehingga bangun sini sana dampaknya membebani rakyat. Coba lihat lima atau 10 tahun mendatang nanti akan makin berat kita bayar pajak,” kata Sosiolog Musni Umar kepada INILAH.COM, Selasa (12/10/2021). 

Sementara itu,  Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menilai perubahan sikap Presiden Joko Widodo terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebani kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan akibat membangun untuk gagah-gagahan.

Baca juga  Jokowi Bebani APBN Anteng, Giliran Formula E Non APBD Anies Diserbu Kritik

Anggaran yang dibebani dalam APBN yang diteken oleh Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, kata Jansen kedepan bisa beresiko hukum.  Bahkan presidiksinya negara bakal rugi atas pembangunan proyek tersebut. 

“Sudahlah inkonsisten soal tidak pakai APBN. Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung!,” kata Jansen dikutip dari akun media sosialnya. 

Tinggalkan Komentar