Senin, 04 Juli 2022
05 Dzul Hijjah 1443

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sangat Tak Penting

Selasa, 12 Okt 2021 - 10:49 WIB
Penulis : Willi Nafie
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sangat Tak Penting - inilah.com
foto ilustrasi

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai sangat tidak penting. Pasalnya saat ini sudah banyak transportasi yang murah melayani rute Jakarta-Bandung. Seperti kereta api, bus dan travel. 

“Sangat tidak penting. Kalau ada kereta cepat bisa bubar itu usaha-usaha rakyat (bus dan travel). Kecuali kereta cepat jarak jauh Jakarta-Surabaya baru penting karena memang jauh jaraknya,” kata Sosiolog Musni Umar kepada INILAH.COM, Selasa (12/10/2021).

Kontra terhadap proyek strategis nasional itu semakin menjadi  tatkala Presiden Joko Widodo mendadak berubah sikapnya terkait pendanaannya dibebani kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Membebani APBN itu, diteken oleh Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca juga
Pembangunan Kereta Cepat Capai 80 Persen, Uji Coba Dilakukan saat Perhelatan G20

“Investasi awal kereta api China itu sekitar Rp86 triliun kemudian membengkak menjadi Rp114 triliun. APBN sendiri sudah tekor ditutup utang,” ucap Musni.  

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan ada dua hal yang menyebabkan pemerintah terperangkap dalam jebakan infrastruktur. Pertama overinvestment  kedua over capacity.  

“Contohnya begini kereta cepat Jakarta-Bandung dari segi penumpang ditargetkan 30 ribu perhari, padahal sekarang dari 150 ribu orang ulang pergi Bandung 20 ribu lewat kendaraan umum, 25 ribu kendaraan pribadi. Nah yang naik kereta hanya 2 ribu tapi ditargetkan 30 ribu,” kata Said Didu.

Baca juga
Rp4,1 Triliun Duit APBN Akan Digelontorkan Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ada banyak penolakan dan biaya membengkak, kenapa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih tetap dilakukan? Said Didu mengatakan, itu adalah jebakan pembangunan, sehingga pemerintah tak ada alternatif selain melanjutkan proyek yang kini dikomandoi oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Saat ini sudah masuk modal sekitar Rp100 triliun. Kita baca utang dari pemerintah China awalnya Rp60 triliun, dengan bunga Dolar 2 persen kalau Yuan 3,5 persen pertahun. Kalau dihentikan tetap bayar bunga rongsokan diterima. Jadi ambilah uang rakyat untuk bantu proyek ini,” tandasnya.   

Tinggalkan Komentar