Ketika Utang Negara Menggunung, Banyak Proyek Infrastruktur Malah Buntung

Ketika Utang Negara Menggunung, Banyak Proyek Infrastruktur Malah Buntung - inilah.com
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Inilah.com/Agus Priatna)

Presiden Joko Widodo begitu gencar membangun infrastruktur. Puluhan bahkan ratusan triliun uang negara mengalir untuk membiayainya. Namun, tidak semua proyek infrastruktur di era Jokowi mendulang sukses. Bahkan banyak yang tekor.

Padahal, sebagian besar proyek infrastruktur dibiayai dari utang luar negeri. Per Agustus 2021, utang pemerintah tembus Rp6.625,43 triliun. Dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,85 persen. Sementara APBN 2021 membatasi rasio utang di level 60 persen.

Celakanya, banyak infrastruktur yang dibangun, justru menyedot APBN. Sebagian lagi tidak memberikan dampak nyata kepada mmasyarakat.

Berikut sebagian contoh proyek infrastruktur yang tampak mubazir:

1. Proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang

Awalnya, proyek ini ditujukan untuk mendukung ajang Asian Games 2018. Lintasannya dimulai dari Stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Jakabaring Sport City. Proyek ini menelan biaya Rp12,5 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Saat pembukaan Asian Games 2018, LRT menarik warga Palembang dan sekitarnya. Sepur modern ini selalu penuh penumpang. Kini, 180 puluh derajat, penumpangnya senyap. Minat masyarakat untuk menikmati LRT merosot hingga tersisa 10 persen.

Baca juga  Tanam Padi Bareng Petani, Jokowi Tegaskan Tak Impor Beras

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Rp300 miliar untuk subsidi operasional LRT Palembang pada 2018. Tahun berikutnya, subsidinya ditetapkan Rp123 miliar. Tahun lalu digerojok lagi Rp180 miliar.

Subsidi digunakan untuk mengkompensasi tiket. Tarif LRT Palembang untuk jarak dekat ditetapkan hanya Rp5.000, sedangkan jarak jauh Rp10.000.

2. Bandar Udara Kertajati

Bandar Udara Kertajati dibangun pada 2014 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 24 Mei 2018. Pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia ini, menelan biaya Rp4,9 triliun.

Setelah diresmikan, bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter ini, tidak hanya sepi penumpang. Bahkan dijadikan wahana swafoto alias selfi, khususnya untuk keperluan prewed.

Sejak April 2020, bandara ini tidak melayani penumpang lagi. Sebelumnya, terdapat empat maskapai yang memiliki rute dari dan menuju Bandara Kertajati, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan Wings Air. Sulitnya akses ke bandara menjadi biang keladi dari tidak lakunya Bandara Kertajati.

Saat ini, akses ke bandara hanya melalui jalan biasa sehingga memakan waktu lama. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebagai akses menuju bandara. Keberadaan tol diharapkan bisa mempersingkat perjalanan ke bandara dari Kota Bandung menjadi 1 hingga 1,5 jam dari sekarang 3 hingga 3,5 jam.

Baca juga  Tinjau Ulang Proposal Proyek Rp1.200 Triliun, Indonesia Jangan Terjebak Utang China

3. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan proyek kerja sama Indonesia dengan China. Proyek ini kembali bikin geger lantaran Presiden Jokowi membuka keran APBN untuk pembiayaan proyek sepur kilat ini, melalui Perpres 93/2021.

Melalui beleid anyar ini, Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Serta menunjuk PT KAI (Persero) sebagai leader konsorsium, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk.

Selain persoalan biaya, proyek KCJB ini diselimuti banyak sisi gelap. Urgensi bisnis dari pembangunannya, tidak jelas. Lantaran sudah ada Kereta Api Argo Parahiyangan (dulu KA Parahiyangan) yang hilir mudik Jakarta-Bandung dengan harga tiket terjangkau.

Susunan pengurus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek, juga aneh. Sebanyak 60 persen saham KCIC digenggam PT Pilar Sinergi BUMN (Wijaya Karya, PTPN VIII, PT KAI, dan Jasa Marga), dan 40 persen Beijing Yawan HSR Co. Ltd (China Railway International Co. Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corporation).

Baca juga  Selamatkan Garuda, Ekonom Sarankan Ini

Anehnya, meski Indonesia punya saham mayoritas namun posisi strategis justru diduduki oleh China. Misalnya, Presiden Komisaris KCIC GuoJiang, Direktur Keuangan Zhang Chao, dan Direktur Teknis HSR Xiao Songxin.

Bengkaknya biaya pembangunan, maka bengkak pula utang. Ingat, 75 persen proyek ini dibiayai dari utangan China Development Bank yang bunganya 2 persen per tahun, bertenor 10 tahun. Bengkak dari awalnya US$5,5 miliar, US$6,1 miliar, menjadi sekarang US$8 miliar (Rp113,9 triliun).

Hitung saja. 75 persen dari Rp113,9 triliun adalah Rp85,4 triliun. Total bunga pinjaman 10 tahun adalah 20 persen kali Rp85,4 triliun. Sama dengan: Rp17 triliun! Sisanya yang 25 persen dari kas KCIC, sebesar 60 persen Indonesia setara Rp17,08 triliun, 40 persen China sebesar Rp11,3 triliun.

Dalam hal ini, China untung besar. Berhak atas bunga utang, pemasukan dari belanja bahan baku, dividen 40 persen, serta menguasai cashflow perusahaan. Sementara Indonesia, lahan negara dikorbankan, APBN tergerus, rating utang pemerintah terancam jeblok kalau batuk-batuk bayarnya. Belum lagi risiko kerusakan lingkungan. Ini benar-benar proyek tekor.

Tinggalkan Komentar