Senin, 15 Agustus 2022
17 Muharram 1444

Ketua KOI Optimistis Bendera Merah Putih Bisa Berkibar Lagi di SEA Games 2022

Selasa, 14 Des 2021 - 07:30 WIB
Penulis : Ibnu Naufal
ANTARA/HO/NPC Indonesia- inilah.com
ANTARA/HO/NPC Indonesia

Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA memperkirakan bendera Merah Putih sudah dapat kembali dikibarkan saat Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games, yang akan berlangsung Mei 2022 di Hanoi, setelah Indonesia kehilangan hak mengibarkan bendera negara di ajang olahraga internasional menyusul sanksi Badan Anti-Doping Dunia itu.

Ketua Gugus Tugas yang juga merupakan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, menyampaikan bahwa WADA telah berjanji akan mengevaluasi ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia sehingga sanksi diharap bisa dicabut lebih cepat.

“Karena SEA Games rencananya bulan Mei, mungkin saya bisa jawab sekarang, kalau bulan Mei Insha Allah bendera Merah Putih bisa berkibar kembali,” ujar Okto dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual di Jakarta, Senin.

Saat ini, menurut Okto, tantangan penyelesaian sanksi ada pada waktu. Sebab, proses akan terjeda karena libur Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, dia mengatakan tim Gugus Tugas telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masalah sanksi.

“Karena semua yang dimintakan kepada kita sudah kita report kepada WADA, dan WADA sendiri selain memberikan apresiasi terhadap kecepatan yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan pemenuhan dari yang disanksikan, mereka juga telah berkomitmen atau memberikan janji akan mengevaluasi ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia,” kata Okto.

Baca juga
Sanksi WADA Sampai 2022, Ketum KOI Optimis Formula E dan World Superbike Bisa Kibarkan Merah - Putih

Lebih lanjut, Okto mengatakan bahwa WADA juga bersedia membantu komunikasi dengan federasi internasional untuk memberikan pemahaman yang sama terkait sanksi doping tersebut.

Sebagai contoh, Okto mengungkapkan federasi internasional karate belum melihat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia itu berbeda dari sanksi yang dijatuhkan kepada negara lain, sehingga mereka sempat melarang tim Indonesia menggunakan atribut Merah Putih.

“Tapi itu pun sudah disampaikan sudah dijelaskan oleh WADA,” kata Okto.

WADA menajatuhkan sanksi kepada Indonesia berlaku pada 7 Oktober 2021 selama satu tahun. Sanksi tersebut membuat Indonesia tidak dapat memiliki perwakilan di organisasi-organisasi internasional, tidak boleh menjadi tuan rumah atau menjadi host dari acara internasional, tidak bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya, juga tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih.

Baca juga
Digenjot Latihan Jelang SEA Games, Zohri Tak Bisa Mudik Lebaran

Hal itu, menurut Okto, berbeda dari negara-negara lainnya juga mendapat sanksi dari WADA, salah satunya adalah Indonesia masih diperbolehkan memasang atribut Merah Putih dalam kejuaraan internasional.

“Kita pertegas bahwa sanksi yang dijatuhkan itu berbeda dengan sanksi dengan negara-negara lain, jadi tidak bisa disamakan dengan Rusia atau Korea Utara atau Thailand. Jadi, secara spesifik sanksi yang dijatuhkan di Indonesia terkait dengan empat poin tersebut,” ujar Okto.

Sanksi WADA tersebut meliputi tiga bagian, yang utama adalah komunikasi, kemudian administrasi, dan yang terakhir teknis.

“Dari tiga hal tersebut, komunikasi sudah diselesaikan dengan baik, administrasi semua on progress, semua parameter sudah diselesaikan dari teman-teman LADI, dan masalah teknis sendiri semua testing Alhamdulillah sudah selesai,” kata Okto.

Terkait Indonesia yang akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional, Okto mengatakan acara olahraga yang telah disepakati untuk digelar di Indonesia sebelum sanksi dijatuhkan dapat berjalan sesuai rencana.

Baca juga
Ketua KOI: Indonesia Tak Dibebani Target Empat Besar di SEA Games Vietnam

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Zainudin Amali mengapresiasi langkah cepat tim Gugus Tugas dalam menyelesaikan sanksi WADA.

“Progress-nya sangat bagus, dan sangat cepat bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mendapatkan sanksi yang sama, atau NADO, atau lembaga lain di luar Indonesia yang mendapatkan sanksi yang sama, tapi Indonesia dianggap sudah lebih maju dan lebih cepat. Mudah-mudahan ini dapat segera terselesaikan,” ujar Menpora.

Tinggalkan Komentar