Selasa, 28 Juni 2022
28 Dzul Qa'dah 1443

Ketua MPR: Amendemen Konstitusi Bukan Hal Tabu

Minggu, 22 Mei 2022 - 10:50 WIB
Img 20220521 Wa0016 2 - inilah.com
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo saat menutup Kongres XVI KNPI pimpinan Haris Pertama secara virtual di Jakarta, Sabtu (21/5/2022). Pada kesempatan itu Bambang mengingatkan amendemen konstitusi bukan hal yang tabu dalam negara demokratis. Foto: Antara

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan amendemen konstitusi bukan hal yang tabu untuk dilakukan di negara demokratis. Banyak negara berulang kali mengamendemen konstitusi karena menjadi bagian dari praktik demokrasi.

Bamsoet menyebutkan Indonesia telah empat kali mengamendemen konstitusi. Prancis 24 kali, India 105 kali, Thailand 20 kali, Korea 9 kali dan Amerika Serikat (AS) tercatat sudah 33 kali melakukan amendemen.

“Menyadur pandangan presiden ketiga Amerika Serikat Thomas Jefferson, konstitusi justru seharusnya diamendemen oleh setiap generasi untuk memastikan bahwa kemajuan dan perkembangan generasi masa kini tidak terkekang oleh ketentuan konstitusi masa lalu yang tidak mengakomodasi dinamika zaman,” ujar Bamsoet, saat menutup Kongres XVI KNPI pimpinan Haris Pertama secara virtual di Jakarta, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga
Indonesia Segera Punya Sirkuit F1 di Bintan

Sekalipun amendemen praktik yang biasa dalam negara demokratis, Bamsoet mengingatkan, prosesnya tidak bisa dilakukan serampangan karena konstitusi menjadi dasar hukum yang memuat norma dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Artinya penyempurnaan konstitusi untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan mengakomodasi kehendak rakyat tidak boleh mengesampingkan paham konstitusionalis yang dianut.

“Secara teoritis, amandemen konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa momentum konstitusional yang mendasarinya. Misalnya, adanya ketentuan dalam konstitusi yang tidak mengatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan multitafsir dan kerancuan dalam implementasinya,” kata Waketum Golkar.

Dia mengingatkan, amendemen bisa dilakukan ketika ada ketentuan-ketentuan mendasar yang belum diatur dalam konstitusi. Adanya kelemahan mendasar dalam substansi, konsistensi hubungan antarbab atau antarpasal, dan adanya ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi politik serta ketatanegaraan yang berlaku.

Baca juga
Bamsoet Jual Video Kecelakaan Bersama Sean Gelael di OpenSea

Dalam tatanan kehidupan demokrasi modern, kata Bamsoet, konstitusi yang dianggap ideal adalah konstitusi yang hidup (living constitution) dan konstitusi yang bekerja (working constitution).

“Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Konstitusi yang bekerja adalah konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara,” ujar Bamsoet.

 

Tinggalkan Komentar